Gadih Lambah Anti Koruptor

Jualan Produk Tabita Skin Care

2010-08-22T13:21:00.000-07:00

tabita Matt Finishing

Tabita Skin Care Diracik dengan menggunakan bahan bahan alami seperti collagen, serbuk mutiara, Japanese Tea, Japanese Papaya, Vitamin C dan Vitamin E.

Tabita Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti MERCURY dan HYDROQUINON yang dapat menyebabkan kanker kulit dan ketergantungan . Perlu untuk diketahui bahwa ciri dari obat yang menggunakan MERCURY dan HYDROQUINON biasanya pada masa pemakaian wajah akan menjadi merah dan dilarang untuk terkena sinar matahari langsung. Tetapi Tabita tidak demikian, dengan bahan alami yang diracik secara profesional, semua produk Tabita Skin Care sangat Aman tanpa efek sampingan dan cocok untuk semua jenis kulit (neutral).

Wajah anda akan menjadi tampak bersinar, putih, tidak berminyak dan menjadi kencang seperti kulit bayi.

Dengan harga yang sangat terjangkai, pemakaian yang hemat, yaitu 1 paket untuk pemakaian 2-3 bulan, namun hasilnya mulai terlihat dalam waktu 3 minggu. Inilah solusi untuk cantik alami.

tabita Body Scrub

Tabita Skin Care Solusi Untuk :

Menghilangkan Flek diwajah
Mengecilkan Pori-pori
meremajakan kulit
memutihkan kulit
mengencangkan kulit
membuat kulit tampak bercahaya
meratakan lubang bekas jerawat
menghilangkan jerawat

Produk-Produk Tabita Skin Care adalah sebagai berikut :

Tabita Eye Cream : Cream Untuk menghilangkan kerutan dan kantong mata disekitar mata.
Tabita Spesial Cream : Vitamin Kulit muka digunakan setelah pemakaian paket perawatan “Tabita Skin Care” selama 3 bulan, (perawatan berlanjut).
Tabita Face Powder : Bedak Untuk wajah membantu mencerahkan wajah hingga terlihat lebih segar.
Tabita Body Scrub : Lulur untuk Badan agar kulit badan kita bersih dan segar.
Tabita Body Lotion : Lulur untuk tngan dan kaki agar terlihat putih, lembut dan tidak kering.
Tabita Matt Finishing : Bedak Cair pengganti bedak bubuk dapat dipakai pada saat pesta/berpergian, apabila dipakai diwajah kita, akan merata tidak berkilat / bertumpuk.
Tabita Facial Acne Cream : Obat Jerawat mencegah atau menghilangkan jerawat dan menghilangka flek-flek hitam akibat jerawat.
Tabita Facial Soap : sabun Cair membersihkan muka dan leher dari kotoran yang menempel. Dapat mengencangkan kulit muka kita.
Tabita Smooth Lotion : Pembersih dan penyegar kulit muka dan leher. dapat mengurangi jerawat dan mengganti kulit yang mati. Kulit Kusam kembali bersih, putih dan bersinar.
Tabita Daily Cream : Cream Siang dipakai pada pagi s/d sore hari, untuk melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari yang menyengat. Menghilangkan flek-flek hitam dan meremajakan kulit muka.
Tabita Nightly Cream : Cream Malam dipakai pada malam hari untuk memutihkan kulit muka dan leher. Dapat menghilangkan kerutan yang ada disekitar muka kita. dan dapat mengecilkn lubang pori-pori.

Tabita Skin Care tersedia dalam bentuk Paket yaitu Tabita Paket Regular dan Tabita Paket Exclusive

Catatan Tabita :

selama memakai Tabita dianjurkan untuk tidak menggunakan kosmetik atau obat produk lainnya, jika ingin hasilnya menjadi baik dan maksimal.

Untuk Wanita yang sedang hamil atau menyusui tidak diperkenankan memakai Tabita smooth lotion bila kulitnya sensitif.

Cara Pemakaian Tabita :

Cuci muka dan leher dengan Tabita Facial Soap secara merata, lalu dibilas tanpa dikeringkan/ dilap. Oleskan dengan Tabita Smooth Lotion yang sdah dituang diatas kapas tipis kira-kira 3 s/d 6 tetes.

Usap kewajah dan leher dengan perlahan secara merata (jangan digosok/ ditekan). Setelah merata, dalam keadaan lembab berikan Tabita Daily Cream pada siang hari dan Nightly cream pada malam hari secara rutin setiap hari.

Reaksi Obat Tabita

Setelah memakai Tabita Skin care, pada minggu 1, muka terasa perih, kencang, gatal, kusam diikuti dengan pengelupasan (dirasakan + 10 s/d 20 hari). Dalam keadaan seperti ini tidak diperkenankan untuk menggaruk atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan wajah menjadi luka.

Bila terasa Perih atau gatal cukup ditekan secara perlahan dengan menggunakan tisu atau kapas yang bersih dan lembut. Pemakaian Tabita harus dilakukan/ jangan dihentikan.

Setelah pengelupasan diwajah telah merata, gatal akan hilang dengan sendirinya.

Pengelupasan yang agak lama biasanya pada daerah hidung dan mulut. hal ini disebabkan karena lubang pori-pori pada daerah tersebut lebih besar dan banyak dibandingkan daerah lainnya.

setelah minggu ke IV dan Minggu ke V pemakaian Tabita, Wajah akan terlihat berubah, lubang pori-pori telah mengecil, wajah memutih dan tidak ada lagi keluhan.

Isi Kuesioner Berhadiah USB 2 GB untuk 5 orang yang beruntung

2010-06-28T10:45:00.000-07:00

Dunia IT yang sudah terkomputerisasipun ternyata tidak dapat terlepas dari penggunaan cetak mencetak. Walaupun kalau diperhatikan secara seksama, penggunaan printer sebagai media cetak sudah mulai bergeser kearah pencetakan gambar berkualitas, sebagai penunjang kamera digital yang harganya sudah terjangkau oleh daya beli konsumen.

Printer yang diproduksi oleh fabrikan yang berbeda tentu saja memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda satu sama lain. Selain karena proses Research and Development yang dilakukan juga diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi umum yang dimiliki oleh perusahaan masing-masing, termasuk strategi marketing.

Tentu saja masing-masing merek printer memiliki konsumen yang loyal pada masing-masing merek. Dimana loyalitas konsumen yang terbentuk didasari oleh bertemunya keinginan konsumen dengan keunggulan yang dimiliki oleh produk masing-masing. Sehingga konsumen merasakan kepuasan dari penggunaan produk tersebut. Walaupun tidak dapat dipungkiri, ada juga konsumen yang loyal kepada suatu merek lebih didasari oleh faktor-faktor psiko yang kadang kala tidak rasional.

Untuk mengetahui kepuasan dan loyalitas konsumen printer inkjet di Indonesia, khususnya printer inkjet Epson/Canon/HP, berikut ini ada penelitian yang akan mengupas tuntas tentang hal tersebut.

Kalau anda pengguna Printer Injet merek Epson, Canon atau HP, tidak ada salahnya untuk turut serta dalam penelitian tersebut, dengan cara mengisi kuesioner yang terdapat pada link berikut ini :

http://bit.ly/cEMvt4

Apalagi Terdapat 5 buah flash disk 2GB bagi responden yang beruntung.

Mari berpartisipasi, mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi fabrikan yang dijadikan objek penelitian, yang ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan konsumen khususnya produk printer Injet di Indonesia

Tip Singkat untuk para Markus dan Koruptor

2010-04-11T23:15:00.000-07:00

Beberapa minggu atau bulan ini, para koruptor sudah mulai gelisah, karena setelah kasus Bank Century, bangsa ini nampaknya sedang dilanda evoria pemberantasan korupsi entah jilid keberapa. pada jilid-jilid sebelumnya, nampaknya peran KPK lebih dominan, terutama pada saat Antasari berani memenjarakan Aulia Pohan, walaupun akhirnya Antasari harus menerima balasan dari sikapnya yang berani itu. diakui atau tidak nampaknya setiap memang begitu kelihatannya. atau memang hukum karma sedang bertingkah, sehingga popularitasnya naik drastis. mulai dari jaksa penuntut Antasari yang kemudian menjadi pesakitan dalam kasus yang melibatkan gayus, salah satu Inisiator Bank Century dari PKS pun nampaknya mendapatkan balasan dari sikapnya terhadap kasus Century.

Fenomena Susno nampaknya bisa dijadikan titik awal pemberantasan korupsi diseluruh tanah ini. Susno yang katanya dikecewakan oleh pimpinan kepolisian yang mengorbankan dirinya atas sikap institusi dalam kasus cicak vs buaya. anda saja memang benar Susno berniat membongkar seluruh korupsi di Indonesia, tentu saja rakyat Indonesia akan mendukungnya, tetapi tentu saja harus konsekwen, jika memang Susno juga pernah melakukan tindakan korupsi atau sejenisnya, sebaiknya susno segera melaporkan dan menyerahkan diri. sebelum si "karma' mulai melakukan aksinya.

Banyak diantara para petugas pajak, ataupun pejabat lainnya, yang secara sadar merasa dirinya telah melakukan kejahatan korupsi, tentu saja saat ini akan merasakan "sakit perut' yang amat sangat. baik si pejabat sendiri, atau mungkin juga keluarganya. perhatikan saja tentangga anda yang pejabat, tetapi memiliki rumah, mobil serta harta yang berlimpah, diluar kewajaran dari jabatan yang dimiliki. kemungkin tetangga anda itu sedang was was, cemas dan tidak dapat tidur nyenyak... untuk menghilangkan perasaan itu, tentu saja mereka akan mencoba menghibur diri dengan harta yang diperolehnya, baik sekedar hanya hura-hura hiburan malam, jalan-jalan keluar negeri, bahkan ada juga yang memang sudah menetap diluar negeri untuk menghindari penangkapan yang akan dilakukan petugas.

mungkin juga, jika dilakukan pemeriksaan di seluruh apartemen di Singapora dan Australia, dijamin akan diperoleh banyaknya pejabat yang sudah menetap disana, atau bahkan sudah memiliki apartemen disana

Ingin Rekreasi.... Villa Kota Bunga Tempatnya

2010-04-10T20:48:00.000-07:00

“Villa…. Villa ….Pak, sewa villa pak”begitulah penawaran yang sering anda dengar jika sedang berjalan disekitar daerah puncak, yang dilakukan oleh pemuda yang menjadi perantara bagi villa yang banyak disewakan didaerah sana. Banyak juga Villa yang ditawarkan oleh orang-orang yang berdiri dipinggir jalan, dengan pakaian lengkap mulai kupluk, jaket dan sarung untuk mengusir hawa dingin, serta senter yang diayun-ayunkan sambil memegang kartun atau kertas dengan tulisan Villa.

Sudah menjadi suatu kebiasaan penduduk perkotaan untuk berrekreasi ke luar kota sebagai sebuah refreshing di Villa . Baik hanya sekedar berjalan-jalan untuk menghirup udara segar disekitar Villa , maupun untuk mencari suasana villa yang berbeda dari rutinitas keseharian. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Jabotabek (Jakarta, Bogor. Tangerang dan Bekasi), daerah puncak yang banyak menyewakan Villa merupakan tempat yang banyak dikunjungi.

Dikawasan puncak ini juga terdapat banyak beberapa villa yang sering disewakan kepada para masyarakat Jabotabek untuk dijadikan tempat peristrirahatkan. Villa Banyak minta masyarakat untuk spending time di kawanan yang berhawa dingin itu, menyebabkan banyaknya villa yang didirikan, mulai dari Villa yang dikelola secara profesional oleh kelompok usaha yang memang menjadikan sektor usaha ini sebagai core bussinesnya, sampai perseorangan yang menjadikan Villa sebagai sarana investasi dengan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perekonomian keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa villa telah menjadi sebuah industri yang cukup besar.

Ditengah aktivitas yang menuntut seluruh tenaga dan pikiran serta waktu yang terus-menerus diperas untuk menjalani kehidupan demi sesuap nasi, segenggam berlian, berhektar-hektar tanah, Apartemen yang bertebaran dimana-mana, menjadi sebuah alasan kehidupan yang tidak mengenal lelah, yang tentu saja akan menyebabkan tingkat stress yang tinggi. Tentu saja kondisi ini perlu di Imbangi dengan melakukan rekresasi. Villa sebagai sebuah penginapan, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat metropolis seperti jakarta.

Jika anda periksa, sebagian besar pemilik Villa yang berada di puncak, merupakan milik masyarakat jakarta. Mulai dari orang-orang biasa yang menjadikan Villa sebagai persiapan tempat rekreasi keluarga, villa juga dijadikan sebagai peluang mencari pendapatan. Bahkan tidak sedikit pejabat yang memiliki Villa selain untuk investasi, tentu saja Villa dapat dijadikan tempat untuk menyembunyikan diri jika sedang mengalami kasus-kasus korupsi yang sedang getol di bongkar saat ini.

Keberadaan Villa ternyata dapat menjadi Stimulus bagi kehidupan perekonomian masyarakat disekitarnya. Keberadaan Villa ternyata juga dapat memacu konsumsi dan transaksi di daerah puncak sana. Walaupun mungkin saja keberadaan Villa menyebabkan penduduk asli tidak mendapat porsi yang banyak dibandingkan investor besar yang menanamkan modal besar dengan membangun prasarana yang lebih bonafid untuk menangguk rupiah. Tetapi setidaknya Villa telah turut serta meningkatkan perekonomian daerah. Selain dapat menjadi stimulus, mungkin saja Villa dapat menjadi penyebab munculnya si “Siti Mulus” yang juga berusaha menangguk rupiah dari keramaian itu. Memang bad and Good selalu berada pada setiap kondisi. Keberadaan Villa memiliki efek dua sisi mata uang. Tetapi tentu saja hal ini dapat diantisipasi dengan penyewaan Villa yang lebih transparan, dengan pemeriksaan identitas penyewa yang tidak jelas.

Keberadaan Villa ternyata saat ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana rekreasi keluarga saja. Banyak Villa yang memiliki kapasitas besar untuk menampung rombongan karyawan perusahaan yang sedang melaksanakan acara-acara pengikat silahturahmi, bahkan Villa juga dapat digunakan sebagai sarana tempat pelaksanaan acara reuni yang belakangan banyak dilakukan sebagai dampak kemajuan teknologi, internet dimana dengan menggunakan facebook dan kawan-kawannya, menyebabkan banyak kawan-kawan lama yang telah terpisah sekian tahun dapat berkumpul kembali. Villa dapat dijadikan sebagai tempat reuni SD, SMP, SMA, Universitas, atau bahkan rekan-rekan satu kantor yang mungkin sudah menyebar keberbagai perusahaan.

Kalau anda periksa dengan menggunakan google, dengan menggunakan kata kunci Villa, ternyata Villa tidak saja berada dikawasan puncak. Villa ternyata juga terdapat dibanyak daerah lain diIndonesia, bahkan Villa juga ada di luar negri. Berdasarkan wikipedia Villa adalah

A villa was originally an upper-class country house , though since its origins in Roman times the idea and function of a villa has evolved considerably. After the fall of the Republic, a villa became a small farming compound, which was increasingly fortified in Late Antiquity, sometimes donated for reconstructing as a monastery then gradually re-evolving through the Middle Ages into luxurious, upper-class country homes. In modern parlance it can refer to a specific type of detached suburban dwelling.

Villa di kawasan Kota bunga merupakan salah satu Villa yang banyak dimiliki oleh perorangan. Marketing atau pemasaran Villa Kota Bunga juga banyak dilakukan oleh perorangan tersebut. Banyak cara yang dilakukan oleh pemilik Villa Kota Bunga untuk memasarkan produknya. Mulai dari menyebarkan brosur, sampai membuat situs khusus yang menjadi sarana pemasaran Villa kota bunga.

Nama Villa di villa kota bunga menggunakan nama-nama jepang, Osaka 20, osaka 22, Osaka 24, Osaka 28 , Osaka 30 . Penamaan Villa dengan menggunakan nama jepang tersebut tentu juga mencermin fasilitas yang dimilikinya, mulai dari bentuk bangunan villa, fasilitas yang dimiliki villa sampai suasana yang berusaha dibangun dengan keberadaan Villa.

Villa O saka, memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari peralatan masak seperti kompor gas, magic com, aqua 1 galon, alat masak dan alat makan, Villa Osaka juga memberikan peralatan lain seperti Sepeda, raket, bola kaki dan alat BBQ. Selain itu Villa Kota bunga juga memberikan fasilitas hiburan lainnya seperti Kolam pancing, kolam renang, little venice, arena fantasi anak-anak, restaurant, mini market, outlet, tempat bermain anak-anak, mesjid dan lain lain.

Dengan fasilitas yang diberikan Villa tersebut, diyakini anda akan mendapatkan suasana yang diinginkan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis dari kejenuhan rutinitas kehidupan.

Villa Kota Bunga, tempat yang cocok untuk keluarga

tim lima harus pilih Tokoh ICW menjadi Plt Pimpinan KPK

2009-09-24T05:09:00.000-07:00

ternyata perjalanan bangsa ini sepertinya mengalami pasang surut, terutama dalam pemberantasan korupsi. ditengah prahara dan gonjang-ganjingnya status KPK yang pimpinannya dijerat kedalam ranah hukum, ternyata ada sebuah ide untuk menerjukan tokoh anti korupsi kedalam lembaga pemberantas korupsi ini...

Awak Baca di salah satu blog

Awak setuju.... agar Tim 5, mendukung ide mendudukan Teten Masduki atau tokoh-tokoh ICW lainnya sebagai plt Pimpinan KPK....

nah ini dia tulisannya...

buktikan komitmen pemberantasan korupsi SBY angkat ICW menjadi plt pimpinan KPK

Posted on September 23, 2009 by defrimardinsyah | Sunting

Kasus yang membelit pimpinan KPK, mulai dari Antasari Azhar sampai yang dialami oleh Bibit Samad dan Chandra Hamzah, dapat dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membuktikan bahwa SBY merupakan Presiden yang Legendaris, khususnya dalam hal pemberantasan Korupsi dinegeri ini. Tentu saja hal ini dapat dicapai jika SBY memutuskan pengganti yang sangat tepat.

Kalau dari pengamatan kita atas setiap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh SBY, nampak sekali bahwa SBY sangat berhati-hati dalam memutuskannya, memperhitungkan setiap kemungkinan dan resiko yang akan timbul, tentu saja memperhitungkan dampak keputusan yang diambil bagi kekuasaannya sebagai presiden, baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan yang pasti juga dampak secara langsung bagi citra diri SBY sebagai seorang pemimpin bangsa ini.

Sebagai seorang yang mengenyam banyak pendidikan dan keilmuan, serta latar belakang sebagai seorang konseptor, SBY sudah terbiasa untuk selalu melakukan perhitungan-perhitungan ini. Ditambah lagi, sejak periode yang lalu, SBY sudah menggunakan para ahli dibidang masing-masing sebagai penasehatnya dalam mengambil keputusan. Lembaga Wantimpres ini berbeda dengan DPA pada zaman orde baru, jika DPA adalah perwakilan dari kekuatan politik ataupun organisasi masa yang eksis di tengah masyarakat, dan merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum didalam pengambilan keputusan-keputusan dinegeri ini, sedangkan Watimpres dimasa SBY merupakan salah satu lembaga dibawah naungan istana.

Walaupun kedua lembaga ini sepertinya memiliki fungsi yang sama, tetapi dalam kenyataannya, watimpres lebih mengutamakan kualitas dan fungsinya dibandingkan DPA, karena DPA hanyalah sebagai alat untuk mengkonstitusionalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh presiden.

SBY yang sering dicerca terlalu lambat dalam pengambilan keputusan, tenyata memberikan harapan bagi bangsa ini, sebagai presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. Lihat saja dari perjalanan pengambilan keputusan perpu yang mengatur penggantian pimpinan KPK yang terlibat masalah hukum, nampaknya sebelumnya SBY akan langsung mengeluarkan Perpu bersamaan dengan surat keputusan penetapan personil yang akan menjadi pengganti ketiga pimpinan KPK tersebut. Sebelumnya diisukan bahwa akan ditetapkan pada hari senin yang lalu, ternyata sampai saat ini keputusan tersebut belum dikeluarkan, malahan dibuatkan tim yang bertugas mencari 3 nama dan mengajukannya kepada presiden, silahkan simak berita berikut ini :

Rabu, 23/09/2009 09:58 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
SBY Pilih 5 Anggota Tim Perumus
Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Presiden SBY membentuk tim khusus untuk merekomendasikan tiga nama calon pelaksan tugas sementara pimpinan KPK. Tim yang terdiri dari 5 orang itu akan bekerja hingga 7 hari ke depan.

“Komposisi tim Menko Polhukam, Menkum HAM, Adnan Buyung Nasution
(Wantimpres), Todung Mulya Lubis (pratisi hukum) dan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (mantan Ketua KPK),” kata Menko Polhukam Widodo AS di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (23/9/2009).

Sesuai dengan amanah Perpu, tim nantinya akan merekomendasikan tiga nama kandidat pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Tiga nama akan ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai pejabat sementara hingga terpilihnya pejabat definitif.

“Besok tim akan mulai rapat untuk penetapan mekanisme pencarian calon,” sambung Widodo.

(lh/mok)

Tim ini terdiri dari 5 orang yaitu
Menko Polhukam, Widodo
Menkum HAM, Andi Matalayta
Adnan Buyung Nasution(Wantimpres),
Todung Mulya Lubis (pratisi hukum) dan
Taufiequrachman Ruki (mantan Ketua KPK),

Walaupun ada kecurigaan dari banyak kalangan bahwa tim perumus ini hanyalah boneka yang akan dijadikan tameng atas keputusan yang diambil, seperti yang dilasir berita berikut ini …

Rabu, 23/09/2009 15:58 WIB
Plt Pimpinan KPK
Nama Telah Disiapkan, Tim Perumus Hanya Komisi Boneka
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Konon sejumlah nama telah disiapkan untuk menduduki kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika itu benar, tim perumus yang baru saja dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanyalah sebagai tim boneka.

“Sepertinya memang seperti itu, hanya pelobi saja,” kata peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin di kantor Indonesian Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur, Rabu (23/9/2009).

Pendapat itu juga diamini oleh peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho. Menurutnya, tim perumus yang Keppresnya diteken SBY sebelum terbang ke Amerika Serikat itu hanya sebagai aksi ‘buang badan’ SBY.

“Jelas ini buang badan, tapi kita berharap, tim perumus jangan sampai hanya dijadikan tameng atau boneka saja,” kata Eryanto.

Sebelumnya diberitakan, lima anggota tim perumus telah diminta oleh SBY. Mereka adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Kelima anggota tim perumus akan menggelar rapat perdana pada Kamis 24 September. Nama-nama yang mereka rekomendasikan akan diajukan ke meja SBY pada 1 Oktober mendatang. Kemudian SBY akan melantiknya pada 2 Oktober.

(ken/mok)

Tetapi berdasarkan dialog dengan Ayahanda yang memiliki nama belakang dari blog ini (Mardinsyah….), kelima tokoh ini tidak akan sembrono untuk mengambil keputusan dan mereka tentu saja tidak mau dicatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini sebagai tokoh yang dijadikan boneka untuk menghancurkan perberantasan korupsi dinegeri ini.

Zaman ini sangat jauh berbeda dengan zaman orde baru, manipulasi dan konspirasi tidak dapat dilakukan dengan mudah, apalagi sudah banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti pemerintah selama 24 jam sehari tujuh hari seminggu dan 52 minggu setahun. Artinya tak sedetikpun sorotan itu akan lepas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. simak saja berita berikut ini…

Rabu, 23/09/2009 15:59 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
ICW Awasi Tim Perumus Plt Pimpinan KPK
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Pembentukan tim perumus tidak melunakkan penolakan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap rencana penunjukan langsung pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi secara ketat proses rekrutmen yang berlangsung sepekan ke depan.

“Proses ini tetap perlu diawasi, jangan hanya menyodorkan nama-nama tapi juga memberikan solusi dan ide atas masalah utama KPK,” kata Febri Diansyah, peneliti hukum ICW, di Kantor ICW Jl Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (23/9/2009).

Salah satu yang ICW khawatirkan adalah tim perumus yang terdiri dari Menko Polhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Mattalata, Ketua TII Todung Mulya Lubis, mantan ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan anggota Wantimores Adnan Buyung Nasution itu sebenarnya hanya tameng bagi pemerintah. Lebih parah lagi bila tim malah dijadikan boneka.

“Mereka harus tetap mempertahankan independensi KPK!,” tegas Febri.
(lh/mad)

Adnan Buyung yang merupakan tokoh yang terkenal memiliki komitmen yang tinggi bagi penegakan hokum dinegeri ini, tentu saja tidak mau dijadikan tameng untuk pengkebirian KPK. Lihat saja komentarnya berikut ini .

Rabu, 23/09/2009 16:23 WIB
Masuk Tim Perumus, Adnan Buyung Siap Jadi Filter
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Meski menolak penerbitan Perpu Plt Pimpinan Sementara KPK, namun Adnan Buyung Nasution bersedia masuk dalam tim perumus. Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) ini, pembentukan tim perumus merupakan solusi terbaik.

“Penunjukan tim ini satu-satunya jalan terbaik karena Perpu Plt Pimpinan Sementara KPK sudah terlanjur ditandatangani,” ujar Buyung kepada wartawan yang menghubunginya melalui telepon, Rabu (23/9/2009).

Sedari awal dia sudah memperkirakan bahwa langkah hukum dan administrasi yang Presiden SBY ambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK tersebut bakal berbuntut polemik keras dan mengundang kecurigaan. Di dalam kaitan tersebut, praktisi hukum senior ini mengaku sebagai salah satu orang yang menentang penunjukan langsung.

“Maka yang bisa dilakukan adalah menjadi filter bagi perpu. Pembentukan tim ini sesuai usulan saya ke Presiden karena sudah terlanjur keluar perpu-nya,” papar Buyung tentang alasannya kesediannya menerima tugas sebagai anggota tim perumus.

(lh/mad)

Todung Mulya Lubis juga merupakan tokoh yang memiliki komitmen yang tinggi bagi penegakan hukum dinegeri ini, tentu saja beliau tidak akan mau menerima tanggung jawab ini, jika hanya akan dijadikan sebagai boneka bagi keputusan yang sudah diambil. tentu saja Todung tidak akan mau mempertaruhkan nama baik yang sudah dimilikinya , dan dijadikan sebagai boneka atau orang-orangan sawah yang akan menjadi alat penumpul pedang hukum pemberantasan korupsi.

Rabu, 23/09/2009 12:18 WIB
Tim Perumus Plt Pimpinan KPK
Todung: Saya Menerima Tugas Itu
Ken Yunita – detikNews

Jakarta – Nama Todung Mulya Lubis masuk dalam tim perumus Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengacara senior itu pun siap menjadi tim yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya dihubungi Mensesneg Hatta Rajasa semalam. Dan saya sudah menerimanya,” kata Todung saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/9/2009).

Todung mengatakan, dirinya setuju masuk dalam tim perumus karena kondisi KPK yang memang membutuhkan pimpinan sementara. “Ini kan hanya pimpinan sementara, kalau nunggu pemilihan sesuai UU KPK kan membutuhkan waktu lama,” katanya.

Menurut Todung, kelima anggota tim perumus akan bertemu dan berdiskusi pertama kali pada Kamis 24 September. Namun Todung mengaku telah berbicara dengan Adnan Buyung Nasution.

“Saya sudah berdiskusi beberapa hal dengan Bang Buyung, kita akan ketemu besok,” kata Todung.

Todung masuk dalam jajaran tim perumus bersama Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Kelima anggota tim tersebut akan bekerja selama 7 minggu. 1 Oktober mendatang tim harus sudah melapor kepada Presiden SBY dan 2 Oktober, ketiga nama tersebut sudah dilantik.

(ken/mad)

sebagai salah satu alumni dari KPK, Taufiequrrachman Ruki, tentu saja tidak menginginkan lembaga yang dibangga-banggakan ini menjadi sebuah lembaga yang kehilangan kepercayaan rakyat atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi dinegara ini. walaupun harus diakui bahwa gerakan KPK lebih mantap dan terlihat berani dibawah kepemimpinan Antasari, tetap saja Taufiequrrachamn Ruki tidak akan mau lembaga ini menjadi lembek dan lemah. tentu itulah motivasi utama beliau mau menerima tanggung jawab ini.

Rabu, 23/09/2009 15:14 WIB
Tim Perumus Plt KPK
Ruki: Saya Wajib Bantu Pemerintah
Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menerima tugas sebagai tim perumus Plt Pimpinan KPK. Tawaran tersebut ia terima atas dasar kewajiban sebagai warga negara.

“Sebagai warga negara, saya wajib membantu pemerintah,” kata Ruki saat dihubungi lewat telepon, Rabu (23/9/2009).

Surat keputusan penunjukan dirinya sudah diterima siang ini. Dalam surat tersebut, tercantum tugas Ruki untuk memberikan rekomendasi nama-nama yang berhak diajukan sebagai pimpinan sementara KPK pada Presiden.

“Tugas saya hanya mencari Warga Negara Indonesia yang kredibel untuk jadi Plt pimpinan KPK,” tegasnya.

Namun Ruki enggan menjawab saat ditanya siapa saja orang yang akan direkomendasikan. Ia perlu melakukan penelusuran terlebih dahulu. “Nanti saja, saya perlu kroscek dulu,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengeluarkan keputusan untuk menunjuk 5 orang sebagai perumus calon Plt sementara KPK. Mereka adalah Ruki, Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Menkopolhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Matalatta, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

(mad/mok)

sudah ada beberapa nama yang beredar yang mungkin dimaksudkan sebagai keputusan yang sudah ditetapkan oleh SBY tetapi akan diketuk palukan oleh tim perumus ini, ketiga nama itu berasal dari pimpinan KPK sebelumnya yaitu

Rabu, 23/09/2009 15:52 WIB
Sejumlah Nama Mencuat Jadi Plt Pimpinan KPK
Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Siapa nama-nama yang bakal ditunjuk Presiden SBY sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih rahasia. Namun setidaknya ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat posisi tersebut.

Sumber detikcom di Istana menyebut, ada empat nama yang dijadikan calon kuat posisi tersebut. Sebagian besar dari mereka berasal dari mantan pimpinan KPK jilid I seperti, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas dan Sjahruddin Rasul.

“Posisi Erry dan Tumpak cukup kuat,” terang sumber tersebut saat ditemui detikcom, Rabu (23/9/2009).

Hal ini sesuai dengan tuntutan sebagian kalangan yang menginginkan para mantan pimpinan KPK dipilih oleh SBY. Jika tidak, kerahasiaan perkara di proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di KPK menjadi terancam.

Namun belum ada kepastian apakah nama itu 100 persen akan dipilih oleh SBY 2 Oktober mendatang. Pasalnya, ada beberapa hal yang masih perlu dibicarakan.

“Belum deal di antara mereka, masih ada yang harus disepakati lagi,” lanjutnya.

Nama mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak, Menko Polhukam Widodo AS, anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution dan Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki juga sempat masuk ke dalam nominasi. Namun ada beberapa hal yang membuat nama-nama itu terpental keluar.

Satu nama lagi yang mencuat disebut-sebut berasal dari mantan calon pimpinan KPK terdahalu.

(mok/ken)

Tetapi kemungkinan besar ketiga nama ini tidak akan masuk kedalam daftar nama yang akan diajukan oleh tim perumus ini. selain menghindari anggapan bahwa memang keputusan yang diambil tim perumus ini hanyalah pengetuk palu bagi keputusan SBY, memilih orang yang sudah pernah menduduki posisi pimpinan KPK dimana suasana dan nuasannya berbeda dengan waktu mereka menduduki jabatan itu dahulu, akan menyebabkan lembaga ini akan Set back kepada kondisi sebelumnya, sehingga kemajuan-kemajuan yang diperoleh dalam perjalanan lembaga ini untuk memberantas korupsi akan mengalami kemunduran, yang tentu saja akan merusak citra sebagai satu-satunya lembaga hukum dinegeri ini yang masih dapat dipercaya dapat menegakkan hukum setegak-tegaknya, karena rakyat belum percaya dengan Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman yang diduga masih sering terjadinya mafia peradilan dan memperjual belikan hukum. Apalagi secara tegas Adnan Buyung sudah menegaskan bahwa sebaiknya jangan orang lama

Rabu, 23/09/2009 17:02 WIB
Plt Pimpinan KPK
Adnan Buyung: Kalau Bisa Jangan Orang Lama
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Kriteria paling utama bagi pejabat pelaksana tugas pimpinan sementara KPK adalah tegas, terbuka dan berani. Masih banyak tokoh lain yang memenuhi kriteria tersebut dan bukan hanya pimpinan KPK periode awal.

“Kalau bisa jangan (pimpinan) yang lama, masih banyak orang lain,” kata Adnan Buyung Nasution kepada wartawan yang menghubunginya melalui telepon, Rabu (23/9/2009).

Praktisi hukum yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menegaskan kepribadian yang tegas, berani dan terbuka serta rekam jejak yang bersih merupakan bahan pertimbangan utama bagi tim perumus merekomendasikan nama kandidat kepada Presiden SBY. Tidak menjadi masalah dari lembaga mana kandidat tersebut nanti berasal.

“Tapi yang dipilih nanti bukan antek-antek penguasa atau pengusahan koruptor, karena nanti akan buruk kualitas pemberantasan korupsi,” jelas Buyung yang baru siang ini menerima kepres penunjukan dirinya sebagai anggota tim perumus.

(lh/mad)

Selain ketiga nama dari mantan pimpinan KPK diperiode sebelumnya, tokoh-tokoh yang tidak mungkin dan tidak akan dijadikan pimpinan KPK pengganti ini adalah tokoh yang berasal dari lembaga kepolisian dan Kejaksanaan. jika memilih atau mengajukan tokoh dari kedua lembaga tersebut, sama saja dengan bunuh diri… citra KPK akan hancur…

Rabu, 23/09/2009 15:16 WIB
Plt Pimpinan KPK
Tiga Nama Dilarang dari Unsur Polisi dan Jaksa Aktif
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Penunjukkan langsung Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah tak terbendung. Namun tiga nama yang bakal ditunjuk tim perumus dilarang dari unsur polisi dan kejaksaan yang masih aktif.

“Jangan memasukkan pejabat aktif dari polisi dan kejaksaan,” kata peneliti hukum Indonesian corruption Watch (ICW) Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2009).

Selain itu, sosok yang akan duduk di kursi Plt Pimpinan KPK juga tidak boleh dari pengacara yang pernah membela kasus korupsi. “KPK juga tidak boleh disusupi pihak yang punya kepentingan politik tertentu,” kata Febri.

Tak kalah penting dari ketiga syarat tersebut, kata Febri, sosok Plt Pimpinan KPK tidak boleh memiliki hubungan khusus dengan Presiden. Selain itu, mereka harus memenuhi syarat pimpinan KPK seperti yang tercantum dalam UU KPK.

“Harus memiliki integritas tinggi, jujur dan memiliki kekayaan yang pantas jika dibandingkan dengan penghasilan,” kata Febri.

Tiga Plt Pimpinan KPK akan dipilih oleh tim perumus dalam waktu 7 hari ke depan. 1 Oktober mendatang, tim harus sudah menyetor nama ke meja SBY. 2 Oktober, nama-nama itu langsung dilantik.

(ken/mok)

kalau menurut salah satu anggota tim khusus ini kriteria yang cocok adalah ..

Rabu, 23/09/2009 15:32 WIB
Ruki Usulkan Plt Pimpinan KPK dari Kalangan Hukum
Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Nama-nama calon Plt Sementara Pimpinan KPK belum juga diumumkan. Namun, sejumlah kriteria mulai bermunculan. Salah satunya, para calon harus berasal dari kalangan hukum.

“Justru saat ini saya rasa yang paling diperlukan adalah yang berlatar belakang hukum,” kata Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki saat berbincang lewat telepon, Rabu (23/9/2009).

Menurut Ruki, kriteria tersebut diperlukan karena dua pimpinan yang tersisa bukan berasal dari praktisi hukum. Selain itu, beban kerja di KPK juga terbilang cukup berat sehingga perlu ada tambahan pimpinan.

“Dua itu tidak kuorom, dan dengan dua orang tidak akan mampu memikul beban kerja yang dilakukan KPK,” tegasnya.

Namun, Ruki menegaskan, latar belakang hukum bukan satu-satunya kriteria. Ada banyak syarat lain yang harus dipenuhi oleh para 3 Plt pimpinan KPK tersebut.

“Di antaranya harus punya integritas yang tinggi serta mempunyai jiwa manajerial yang baik,” jelasnya.

(mad/mok)

Lantas pertanyaannya siapakah yang layak…..

sebenarnya gak usah repot, tidak perlu mencari kesana kemari… didalam tulisan ini nama-nama itu sudah tercantum. mereka adalah tokoh-tokoh yang berjuang untuk pemberantasan korupsi dinegeri ini… yaitu

1. peneliti hukum Indonesian corruption Watch (ICW) Febri Diansyah

2. peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho

3. peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin

4. peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho.

dengan memilih para tokoh-tokoh LSM ini untuk masuk kedalam lembaga Sakti yang akan memberantas Korupsi, tentu saja citra KPK akan semakin menjulang tinggi. hal ini juga membuktikan kepada dunia, bahwa SBY adalah pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat memiliki komitmen yang tinggi bagi pemberantasan korupsi.

komitmen keempat tokoh ini tentu saja tidak perlu diragukan lagi, track record dari segi keilmuan juga tidak usah dipertanyakan lagi, sepak terjang selama beberapa waktu ini dalam mengamati, dan mendorong pemberantasan korupsi dinegeri ini sudah tidak diragukan lagi.

dengan memilih keempat tokoh ini, juga membuktikan bahwa SBY tidak terlibat dalam rekayasa terstruktur untuk membungkam KPK. yang terjadi hanyalah keinginan segelintir elit dibeberapa lembaga, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh Antasari Azhar.

Dan yang pasti, para elit yang merekayasa ini, beserta para koruptor-koruptor yang akan menjadi calon terdakwa di dalam sidang pengadilan TIPIKOR, yang beberapa waktu lalu sempat tertawa atau tersenyum lebar… akan gigit jari dan mulai merasa miris serta mules…. siap-siap dengan jurus baru untuk menghancurkan KPK….

Insya ALLAH SBY akan menjadi presiden yang AMANAH, dan selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi, kapanpun, siapun pelakunya, dari partai manapun, termasuk kader demokrat sekalipun.. Wong besan aja ikut dipenjara… kenapa yang lain tidak….

Kita sebagai rakyat harus ikut turut serta mendorong agar Pemimpin tetap AMANAH..

Salam Indonesiaku.

DIarsipkan di bawah: Indonesia raya

« meminta maaf dan memaafkan

3 Tanggapan

Nusantaraku, di/pada September 23rd, 2009 pada 7:04 pm Dikatakan: Edit Comment

Sebelum ada masukan dan kritik, SBY mau langsung menunjuk 3 plt kpk. Oleh karena itu, akhirnya SBY setuju untuk dibentuk Tim-5.
Sebenarnya, saya secara pribadi tidak setuju dengan Perpu tersebut, karena prosedurnya tidak tepat, tidak sesuai dengan kondisi lembaga negara yang independen layaknya MK, BPK atau BI.
Jika kita mau menerimanya, maka kita harus was-was juga, dan secara pribadi saya hanya lebih setuju Sdr Febriyansyah dan Teten M.
Yang lain…kurang…..

Nusantara,
nampaknya memang pola pengambilan keputusan SBY turut dipengaruhi oleh dorongan aspirasi yang ada didalam masyarakat. oleh karena itu marilah kita semua rakyat Indonesia memberikan dorongan kepada SBY agar Pemerintahan ini menuju jalan yang AMANAH. jangan sampai SBY didorong-dorong oleh kekuatan Hitam, para koruptor ataupun kepentingan luar negeri…
oleh karena ini marilah kita dorong….
penggantian pimpinan KPK melalui perpu dan kepres ini merupakan kesempatan bagi para Aktifis pemberantasan korupsi untuk ikut serta secara aktif untuk memberantas korupsi…
tidak hanya ngamen dipinggir jalan, tetapi memasuki panggung yang memang disediakan untuk itu….

Teten Masduki boleh… Febri juga boleh atau boleh juga aktifis lain yang memang selama ini terlihat track recordnya untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi…

tolong sebarkan.. tuliskan hal ini keseluruh penjuru tanah air… tulis dimilis… tulis di surat pembaca.. tulis di blog dan website….

Nusantaraku… inilah saatnya kau beraksi….

salam Indonesiaku
Nusantaraku, di/pada September 23rd, 2009 pada 7:09 pm Dikatakan: Edit Comment

Tapi perlu catatan Mas Defri..
Sdr Febriyansyaha, Teten dan rekan-rekan LSM seperti tidak tertarik dengan jabatan itu.
Mengapa?
Karena jika mereka menerima tawaran itu, maka mereka menjadi setuju pada Perpu yang menjadikan KPK dibawah Presiden dalam hal pemilihan calon pemimpin sementara. Padahal, amanat reformasi tidak seperti itu.

Nusantaraku…
kadang perjuangan tidak melalui jalan yang seharusnya… masuk kedalam lembaga yang dapat langsung memberantas korupsi adalah cara yang paling tepat… untuk turut aktif memberantas korupsi…

kalau nusantara punya kontak langsung dengan para aktifis.. tolong sampaikan salam saya…. daripada posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang pro pada koruptor… dan ICW hanya akan berteriak-teriak dipinggir jalan….

inilah saatnya….
kalau memang takut tidak amanah… ambil tugas dan tanggung jawabnya…. jangan terima gaji dan fasilitasnya… silahkan disumbangkan kepada ICW…. gaji dan fasilitas itu bukanlah dari pemerintah atau negara… melainkan dari rakyat yang dipungut dari pajak dan lain-lain….

kalau Teten Masduki dan Febriyansyah menolak atau tidak mau menerima… berarti keduanya akan kehilangan kredibilitas… dan akan berhadapan dengan rakyat Indonesia…. dan saya adalah orang yang paling depan yang akan berhadapan dengan mereka..

salam Indonesia
nusantaraku, di/pada September 24th, 2009 pada 11:41 am Dikatakan: Edit Comment

Yah…saya mengerti pola pikir Mas Defri.
Memang ada dua aspek, apakah kita mengikuti prosedur yang keliru untuk mengambil kesempatan baik, atau tetap mengusungkan ‘idealisme’.
Jika setuju dengan Perpu tersebut, saya mengharapkan hanya salah satu anggota LSM yang ikut, mungkin Pak Teten saja, biar Mas Febri tetap berada di ICW sebagai pengontrol.
Lalu, yang lain (pengganti Bibid, unsur Polisi) adalah Pak Herman SS (mantan kapolda Jatim) yang lebih berani. Yang lain mungkin pak Sutjiptadi (mantan Kapolda Riau) yang dimutasi karena berani ‘mengertak’ MS Kaban dan Gub. Riau Rusli Zainal.
Sedangkan pengganti Antasari (unsur kejaksaan), lebih baik dari kalangan profesional. Saya tidak tahu siapa yang cocok.

Nusantaraku…
terima kasih atas dukungannya… mari kita ajukan nama-nama yang pantas untuk menerima beban tanggung jawab ini….
jangan sampai… tokoh backing koruptor yang maju…

salam Indonesiaku

Rahasia di Balik Polling SMS TV One dan Metro TV

2009-07-05T04:26:00.000-07:00

4 Juli 2009 oleh Dwiki Setiyawan

Keluarga Fami Fachrudin

Keluarga Fami Fachrudin

Di milis Kahmi Pro Network, rekan saya Fami Fachrudin yang mantan caleg DPR-RI dari Partai Gerindra, menulis catatan ringan mengenai kegiatan polling short message servive (sms) saat berlangsung acara Debat Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu.

Dari penuturannya, barulah saya tahu, “Oh begini tho ‘pertempuran’ yang terjadi dibalik kegiatan polling sms untuk saling dongkrak-mendongkrak perolehan hasil akhir yang selama ini tidak diketahui publik.”

Rekan Fami Fachrudin ini pendapatnya saya kutip lengkap untuk tulisan ini, karena dia punya kapasitas untuk bicara soal polling sms dimaksud. Saat ini ia Presiden Direktur PT ASMINDO. Sebuah perusahaan berkantor di Jakarta yang bergerak di bidang content provider, telekomunikasi dan teknologi informasi. Pembaca yang ingin tahu banyak soal sosok satu ini, silakan klik situsnya di http://www.masfami.com.

Di milis tersebut, Fami yang asli Bumiayu Jawa Tengah itu menuturkan bahwa ia menggunakan SMSCaster untuk ‘membom’ empat digit nomor tujuan pengiriman sms. Program SMSCaster ini, katanya pula bisa dicari di internet lewat Mesin Pencari Google.

Berikut catatan Fami Fachrudin mengenai sepak terjang dibalik kegiatan Polling SMS Debat Capres dan Cawapres selengkapnya:

Karena debat capres-cawapres sudah usai, mungkin perlu sedikit diungkap secara singkat bagaimana kegiatan polling di TV One dan Metro TV.

Saya sedih dan geli, ketika para pakar dan juru bicara Tim Kampanye Nasional dengan “serius” membahas hasil polling tersebut, termasuk our newly crowned as professor yang pada debat cawapres ke-1 jadi komentator di Metro TV. Padahal, bersama Ami Geis, Dian, dan Tatat di OhLaLa (belakangan datang Medrial, Hamid, dan IJP) saya kirim ribuan sms dari laptop saya untuk menyodok suara dukungan sms utk Prabowo hingga 32%. Saya geli saat pengamat kita membahas hasil polling tersebut dengan segala argumennya.

***

Saat debat capres pertama usai, paginya Mega-Prabowo Media Center membahas soal perolehan suara Mega pada polling sms kedua TV tersebut yang sangat rendah. Mereka mengeluh karena kesulitan mengirimkan sms dukungan ke 3030 (TV One) maupun 6876 (Metro TV).

Sebagai orang yang menggeluti bisnis content provider, saya mengerti betul bagaimana teknis yang ada di belakang mesin 3030 dan 6876 bekerja. Lalu saya sampaikan kepada kawan-kawan (di Tim Sukses Mega-Prabowo), sediakan saya pulsa senilai 10 juta rupiah, saya akan bekerja menaikkan angkanya.

Singkat kata, seusai debat cawapres 1, suara Prabowo di Metro TV mencapai 32, Boediono 45, dan Wiranto 20. Itu berkat 2 buah modem dan pulsa senilai Rp 10 juta.

Mungkin merasa kecolongan (Boediono di bawah 50%), pada debat capres ke-2, atau seri debat ke-3 dari serial debat itu, pengiriman memakai modem dipersulit. Puji Tuhan, ada orang Metro TV yang teledor kirim sms ke nomor yang dipakai untuk “menggempur” berbunyi:
“Tolong jangan jadi spammers –Metro TV“.

I got you! Rupanya aliran sms yang masuk ke mesin 6876 ‘diplototin’ sama mereka sehingga nomor yang berkali-kali masuk bisa ketahuan. Sms itu adalah bukti bahwa aliran sms yang masuk “dikontrol” oleh mereka. Pikiran kotor saya berpendapat, mereka mau mengontrol agar suara SBY-Boediono tetap di atas 50%.

Ini jelas tidak fair. Pertama, sms yang saya kirim isinya sesuai dengan petunjuk. Kedua, jumlah sms yg saya kirim tidak melanggar aturan karena presenter bilang: kirim sebanyak-banyaknya !

Malam itu hasilnya mengecewakan. Paginya Media Center mengadakan jumpa pers untuk sedikit menyentil praktek tersebut.

Pada seri ke-4 atau debat cawapres ke-2, saya sediakan 5 modem dan pulsa senilai 3p 20 juta. Hasilnya, suara Prabowo di TV One merangsek hingga 36% (Boediono 48). Hanya di Metro TV yang saya dapati masih “dipermainkan”. Sejak pukul 18.00 hingga 21.00 wib, seluruh sms berisi “Cawapres 1″ yg dikirim ke 6876 mental dan dapat jawaban “layanan tidak tersedia”. Anehnya, jam 21.00 Metro TV tetap mengumumkan hasil pollingnya.

Seri debat terakhir saya pulang kampung jadi tidak ikutan polling. Hasilnya Mega mendapat 14% di TV One dan 9% di Metro TV.

Tahukah Saudara bagamana SBY-Boediono menangani polling ini? Mereka membayar sebuah perusahaan content provider (namanya saya rahasiakan) dan menyiapkan seluruhnya 50 modem.

*****

Pilih SBY berbudi…. Kembali ke Rezim Orde baru…..

2009-05-30T03:15:00.000-07:00

PKB merupakan salah satu partai politik yang dari awal sangat getol memberikan dukungan kepada SBY sebagai kandidat presiden. Tentu saja begitu, karena PKB yang sudah berhasil mengusir Gus Dur dari rumah politik nya sendiri, memperlihatkan sikap yang secara nyata-nyata sebagai antek dari SBY.

Dukungan dari anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi PKB terhadap Hak Angket tentang permasalahan pelaksanaan pemilu (DPT), ternyata membuat gusar SBY dan tentu saja pimpinan PKB mendapat teguran keras dari SBY.

Spontanitas dari sikap pimpinan PKB yang berniat merubah susunan fraksi di DPR saat ini, dimana masa jabatannya hanya tinggal beberapa bulan, memperlihatkan cara-cara orde baru dalam memberangus lawan politiknya…

Simak berita berikut ini…

Sabtu, 30/05/2009 15:23 WIB
Dukung Angket
DPP PKB Rombak Struktur FKB 1 Juni
Luhur Hertanto - detikPemilu

Jakarta - DPP PKB akan segera merombak struktur dan susunan keanggotan FKB di DPR RI. Rencana itu sebagai tanggapan atas dukungan FKB terhadap hak angket hak pelanggaran pemilih.

"Senin, akan ada restrukturisasi FKB. Kita sesuaikan dengan
perkembangan politik terkini," kata Sekjen PKB Lukman Eddy di sela-sela acara Silatnas Parpol Koalisi SBY-Boediono, Arena PRJ, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/5/2009).

Namun demikian, Lukman menegaskan, DPP PKB menghargai sikap 14 anggota FKB yang memberikan dukungannya atas hak angket. Tapi kebijakan DPP PKB adalah agar subtansi hak angket itu diluruskan.

"Agar lebih produktif, tidak kontra produktif," ujarnya.

Pernyataan dukungan FPB terhadap hak angket DPT terhadap pemerintah
memang dinilai agak bertentangan dengan sikap DPP PKB. Sebab pada saat
sama PKB merupakan anggota koalisi mendukung pemerintahan, baik yang
sedang berjalan maupun lima tahun ke depan.

( lh / aan )

Padahal dalam dukungan pengajukan hak angket tersebut, tentu saja anggota DPR dari PKB tersebut didasari oleh keinginan untuk menyampaikan aspirasi puluhan juta rakyat yang hak pilihnya diberangus secara sistematik…

Pilih SBY berbudi…. Kembali ke Rezim Orde baru…..

SBY berbudi menang.. Tukang Hina menjadi Menteri

2009-05-30T02:22:00.000-07:00

Jika SBY-berbudi memenangkan pertarungan Pemilu presiden 2009, dipastikan beberapa tokoh partai demokrat yang merupakan elit papan atas dari partai tersebut kebagian jatah menjadi menteri. Diantaranya adalah Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, Anas Urbaningrum, Achmad Mubarok, Ruhut Sitompul, dan beberapa tokoh lainnya.

Ruhut Sitompul, kemungkinan besar akan mendapat jatah kursi menteri, entah menteri apa.. jika SBY-berbudi memenangkan pemilu presiden. Ruhut yang merupakan kader Golkar sebelum bergabung dengan Partai Demokrat merupakan salah satu elit partai Demokrat yang saat ini menduduki posisi yang strategis dalam organisasi itu,

Permasalahaannya adalah apakah kita rela bangsa ini dipimpin oleh pasangan presiden yang mengandeng tokoh yang neoliberal dan menjadikan tokoh-tokoh arogan yang suka menghina menjadi menteri dalam pemerintahannya…

Ternyata tokoh-tokoh partai demokrat, punya hobi menghina pihak lain, contohnya adalah Achmad mubarok yang sebelum pemilu legislative kita ketahui melemparkan isu penghinaan kepada partai Golkar.

Simak saja berita berikut tentang penghinaan yang dilakukan oleh Ruhut terhadap salah satu etnis.

Sabtu, 30/05/2009 14:10 WIB

Dinilai Lecehkan Etnis Tertentu, Ruhut Sitompul Didesak Minta Maaf
Djoko Tjiptono - detikPemilu

dok detikcom

Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, didesak meminta maaf atas ucapannya yang dinilai menghina etnis tertentu. Meskipun ucapan itu disampaikan Ruhut sebagai reaksi atas penghinaan terhadap SBY.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekjen DPP Jaringan Nusantara, Umar Abduh saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (30/5/2009).

"Saya yakin Ruhut tidak bermaksud menghina etnis tertentu. Tapi saya dalam waktu dekat, saya percaya dia akan meminta maaf akan kekehilafannya tersebut," kata Umar.

Sekadar diketahui, dalam acara dialog yang disiarkan Metro TV, Ruhut mengeluarkan pernyataan bernada rasis. Pria yang dikenal sebagai pengacara dan pesinetron ini mengatakan " 'Arab' tidak pernah membantu Indonesia". Acara dialog itu juga dihadiri politikus Partai Hanura Fuad Bawazier dan politikus Gerindra Permadi.

"Sebagai anggota JN saya mendesak Ruhut melakukan hal itu. Meminta maaf adalah perbuatan mulia," ungkap Abduh.

Di sisi lain, sambung Umar Abduh, dirinya akan berupaya melakukan pendekatan kepada Fuad Bawazier yang kerap mengkritik SBY secara berlebihan. Umar akan meminta Fuad dn Ruhut saling memaafkan.

"Jika Fuad tidak mau (meminta maaf), Ruhut harus memulainya. Tidak ada menang kalah di sini," tugas Umar.

( djo / djo )

Relakan kita, elit politik tukang hina ini memenangkan pemilu presiden … ?

SBY-Berbudi.. nomor urut 2… pertanda Jelmaan Orde baru kah ?

2009-05-29T22:22:00.000-07:00

Tanpa disadari atau disengaja, jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang terdiri dari 3 pasangan, kurang lebih sama dengan kondisi pada waktu orde baru. Dimana pada saat itu, pemerintahan orde baru dibawah rezim Soeharto, melakukan beberapa strategi untuk melumpuhkan lawan politik, dengan menggabungkan secara paksa partai-partai lain selain Golongan karya kedalam 2 kelompok partai. Kelompok islam digabungkan kedalam Partai Persatuan Pembangunan dan partai non islam dan Nasionalis digabungkan kedalam Partai Demokrasi Indonesia. Pemaksaan penggabungan partai itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi, yaitu perundang-undangan. Tujuannya tentu saja untuk melemahkan lawan politik, sehingga akhirnya Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun.

Nomor urut 2 partai dan 1 golongan karya itu seperti kita ketahui adalah sebagai berikut, Partai Persatuan Pembangunan menempati urutan nomor 1, Golongan karya menempati nomor urut 2 dan Partai Demokrat Indonesia menempati nomor urut tiga. Tentu saja penempatan nomor urut ini memiliki nilai strategis tertentu bagi golongan karya. Dan tentu saja dengan kekuasaan yang luar biasa pada saat itu, Golongan karya dapat dengan mudah menentukan pilihannya untuk mengambil nomor urut 2 ini. Walaupun mungkin dalam prosesnya juga dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional yang penuh dengan rekayasa.

Golongan karya, yang pada saat itu merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan Orde baru, bersama-sama dengan jalur A dan Jalur B, berusaha mempreteli 2 kekuatan Partai politik lainnya dijalur Legislatif.

Dan mungkin juga sebagai pertanda dari YANG KUASA, bahwa pasangan SBY-Berbudi ini benar-benar penjelmaan dari orde baru. Mulai dari langkah-langkah politik yang dilakukan pada saat pemenangan dalam pemilu, sampai politik pencitraan. Kalau pada masa orde baru, dilakukan doktrinisasi agar masyarakat memuja-muja Soeharto. Mulai dari penayangan secara terus menerus film serangan fajar menceritakan tentang perjuangan Soeharto dalam melakukan penyerangan atas Yogyakarta selama satu jam, penayangan film G30S/PKI juga dilakukan, selain untuk menakut-takuti lawan politik, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan pencitraan diri Soeharto sebagai pahlawan.

Kemudian gelar Bapak Pembangunan juga ditiupkan untuk menambah nilai Soeharto dimata masyarakat, sehingga dengan mudah dapat dilakukan pengguliran isu agar tercipta suatu pendapat bahwa memang Soehartolah satu-satunya orang yang dapat menjadi pemimpin dinegeri ini. Tokoh lain tidak diberi kesempatan sama sekali.

Kalau di asosiasikan, nampaknya apa yang terjadi saat ini, dimana SBY dengan Partai Demokrat beserta kelompok koalisi yang bisa sejajarkan dengan SEKBER Golkar, Indikasi kecurangan pemilu sistematik dan masiv juga dapat dirujuk, sebagai sebuah kesamaan dengan kekuatan orde baru. dan mungkin kesamaan yang lebih jelas lagi adalah...sama-sama menganut Neoliberal dan sama menjadi antek-antek kekuatan negara asing....

Semoga ini tidak benar…. Kalaupun benar… semoga kekuatan ini tidak akan menang…. Semoga SBY-Berbudi kalah dalam pemilu presiden 2009

Bisakah Intelejen memenangkan SBY ..?

2009-05-25T10:02:00.000-07:00

Seperti dalam pemilu 2004 yang lalu, untuk memenangkan pertarungan di pilpres, SBY sangat bergantung kepada tim intelejen yang bertugas memenangkan SBY melalui operasi-operasi intelegennya. Para jago-jago intelegen tersebut melakukan gerakan-gerakan yang akan membangun citra yang baik atas diri SBY. Nah berikut salah satu aksi Intelegen yang dimotori oleh Sudi silalahi dengan majelis Dzikir SBY Nurussalam.
Senin, 25/05/2009 22:41 WIB

14 Majelis Dzikir Akan Menangkan SBY-Boediono
M. Rizal Maslan - detikPemilu
Jakarta - Sebanyak 14 organisasi Islam yang tergabung dalam Majelis Dzikir SBY Nurussalam mendukung pasangan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres. Mereka bertekad untuk berjuang memenangkan pasangan itu di Pilpres.

"Kami siap berjuang memenangkan pasang SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Majelis Dzikir SBY Nurussalam Haris Thahir saat deklarasi MDZ SBY Nurussalam di Hotel Sahid Jl Sudirman, Jakarta, Senin (25/5) malam.

Menurut Haris, selama pemerintahan dipimpin oleh Presiden SBY, bangsa ini telah mengalami kemajuan di berbagai bidang. Termasuk semakin kondusifnya keamanan di Aceh, Poso, Ambon dan Papua.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi sangat baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen. "Masih banyak yang telah dicapai soal pemberantasan korupsi, pendidikan 20 persen, hubungan dengan negara Islam semakin berkembang, baik di dalam dan diluar negeri," jelasnya.

Guna memenangkan pasangan SBY-Boediono, MDZ SBY Nurussalam jajaran pengurusnya mulai tingkat daerah hingga pusat untuk mendukungnya. MDZ SBY Nurussalam juga akan menyiapkan sejumlah saksi di setiap TPS di seluruh Indonesia.
( zal / rdf )

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari Majalah Intelejen edisi khusus, edisi 3 / thVI/2009 20 mei -2 Juni 2009 berikut adalah peta tim intelejen yang dimiliki SBY.

Intelejen CIkeas
Formasi Pertama (pemilu presiden 2004) Intelejen cikeas antara lain :
1. Ma’Ruf (mantan Mendagri)
2. M Yasin
3. Widodo adi Sucipto
4. Syamsir Siregar
5. Vence Rumengkang
Didukung tim media oleh : Dahlan Iskan dan Harry Tanoe Sudibyo.
Harry tanoe dikenal mempunyai akses yang kuat di Korea, Cina, Singapura, Hongkong hingga AS, Harry juga memiliki hubungan khusus degnan George Soros.
Soros secara tidak langsung turut mendanai LSM melalui yayasan tifa foundation dan Internasional transparency.
Formasil kedua (setelah SBY memerintah 2004- 2009)
Dominasi intelejen yang menjadi pembisik utama yang mempengaruhi SBY dalam setiap keputusannya adalah Marsilam Simanjuntak.

Cikeas 3 (menjelang pilpres 2009)
1. Widodo AS
2. Syamsir Siregar
3. Sudi Silalahi
4. Taufig Efendi
5. Kurdi Mustafa
6. Djali Yusuf
7. Hadi Utomo
Dan dibentuk beberapa tim seperti Tim Echo, Delta, Foxtrot, India, Romeo dan Bravo.
Tim Echo dikomandoi Djoko Suyanto.

Berikut berita yang menguatkan informasi bahwa SBY menggunakan intelejen untuk memenangkan dirinya

Senin, 25/05/2009 17:44 WIB
Tim Sukses SBY
Operasi Senyap Jadi Andalan Pemenangan
Deden Gunawan - detikPemilu

Jakarta - Sebuah rumah di Jalan Salak nomor 26, Menteng, akhir-akhir ini sering kedatangan purnawirawan tentara dan polisi. Rumah yang disewa sejak awal April lalu itu saat ini menjadi pusat kegiatan relawan Gerakan Pro SBY (GPS).

GPS merupakan salah satu tim relawan untuk memenangkan SBY-Boediono. Diketuai Marsekal Madya (Purn) Surrato Siswodihardjo, kawan dekat SBY, tim ini bertaburkan para jenderal. Selain Surrato juga terdapat nama mantan Kapolri Jenderal Polisi (purn) Sutanto yang menjadi pembina GPS.

Lalu juga mantan Kasum TNI Letjen TNI (Purn) Suyono, mantan Kaster TNI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, serta Mayjen TNI (Purn) Herman LD. Sedangkan dari kalangan sipil ada nama Menhut MS Kaban, Lili Wahid, Irsyad Sudiro, serta Ahmad Mubarok.

Surrato mengaku, pembentukan relawan GPS merupakan wujud simpati terhadap SBY. Meski demikian aktivitas GPS di luar struktur tim sukses. Dengan kata lain, rantai komando dipegang langsung pengurus GPS.

"Kita tidak mendapat intruksi atau perintah dari SBY atau tim sukses. Karena kita bergerak secara mandiri demi kemenangan SBY," ujar Surrato.

Gerakan GPS terdiri dari dua pola, yakni ada yang terbuka dan tertutup. Sementara sasarannya adalah menggalang dukungan bagi SBY dari kalangan di luar Partai Demokrat (PD) maupun partai pendukung koalisi.

Selain masa golput, kata Surrato, GPS juga bergerak mendekati tokoh-tokoh dari lintas suku, lintas partai, serta lintas agama . "Beberapa hari lalu, kami menjalin hubungan dengan partai-partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk memenangkan SBY. Bahkan sejumlah mantan panglima GAM yang kami temui sudah menyatakan siap mendukung SBY," terang Surrato.

Dalam menyasar dukungan, GPS menghindari berbenturan dengan langkah yang dilakukan tim resmi SBY-Boediono. Lembaga yang berdiri 22 April 2009 tersebut, ujar Surrato, lebih banyak mencari "jalan tikus" dalam menggalang dukungan di daerah-daerah.

"Di GPS banyak pensiunan TNI yang paham masalah intelijen dan teritorial. Jadi kami memanfaatkan kemampuan tersebut untuk meraih dukungan bagi SBY," urainya.

Menjelang masa kampanye pilpres, sejumlah relawan pendukung SBY semakin banyak bermunculan. Selain GPS, belum lama ini mantan Ketua Blora Center Jusuf Rizal juga membantu lembaga Presiden Center (PC) sebagai basis pemenangan SBY-Boediono.

Lembaga ini, kata Jusuf Rizal kepada detikcom, merupakan reinkarnasi Blora Center, lembaga pencitraan SBY-JK di Pilpres 2004 silam. "Berdirinya President Center untuk melanjutkan perjuangan Blora Center yang pada Pilpres 2004 mengawal SBY jadi presiden," jelas Direktur PC Jusuf Rizal.

Namun diakuinya, posisi PC tidak sehebat dulu. Kalau di Pemilu 2004, Blora Center menjadi lembaga resmi untuk pencitraan SBY-JK, sekarang tidak lagi. Saat ini PC adalah lembaga independen alias relawan saja.

Pada pemilu 2004, SBY melalui Sudi Silalahi mendirikan sebuah lembaga pencitraan Blora Center yang diketuai Jusuf Rizal. Namun usai pemilu Blora Center retak, Jusuf kemudian mendirikan Lumbung Informasi Rakyat (Lira).

Adapun Sudi Silalahi, pasca vakumnya Blora Center, langsung membentuk Blora Institute yang dipimpin Taufik Rahzen. Rencananya Blora Institut akan dijadikan sebagai think thank pemenangan Pak SBY. Namun belakangan SBY rupanya lebih sreg menggandeng Fox Indonesia, yang kemudian membidani Bravo Media Center (BMC).

Meski demikian, Jusuf mengaku tidak merasa risau. Karena antara jejaring tim sukses punya tugas dan fungsi masing-masing. "Kalau dulu (pilpres) Blora Center didirikan untuk menjelaskan program-program yang akan dijalankan SBY-JK jika menang pilpres. Sekarang PC akan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang keberhasilan SBY selama 5 tahun memimpin," ujarnya.

PC, kata Jusuf, juga akan melakukan counter opinion yang menyudutkan pasangan SBY-Boediono. Tim sukses tersebut juga akan menjadi tim task force dan melakukan marketing politik guna memenangkan pasangan tersebut.

Untuk memperkuat jaringan, PC mengklaim diperkuat Sudi Silalahi (Sekretaris Kabinet), Fadel Muhammad, Ketua Harian Partai Demokrat Achmad Mubarok, Prof Djafar Hafsah, KH Abdurachman Al-Habsy, mantan Kababinkum TNI AD, Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, Bagus Ali Junaidy, KH Syech Ali Akbar Marbun, Anggota Komisi III DPR-RI Tri Yulianto, serta Hayono Isman.

Munculnya nama GPS dan PC menambah panjang daftar tim pemenangan SBY yang ada sebelumnya, yakni Tim Echo, Tim Sekoci, Tim Delta, Tim Romeo, Barisan Indonesia atau Barindo, Jaringan Nusantara, dan Yayasan Dzikir SBY Nurussalam.

Namun di antara tim-tim pemenangan SBY, hanya tim sekoci yang bernama Indonesia Bersatu (Indoratu) yang bergerak secara rahasia. Tim sekoci ini mulai berdiri sebelum Pemilu 2004 dan mayoritas anggotanya adalah pensiunan tentara.

Beberapa pensiunan TNI seperti, T.B. Silalahi, Soeprapto, Amir Sembiring, Irvan Edison, dan Max Tamaela, ikut memperkuat tim tersebut. Gerakan mereka lebih banyak memakai pola-pola militer, seperti aktivitas intelijen, teritorial, dan sosial-politik

Sumber detikcom mengatakan, meski tim Indoratu lebih banyak melakukan operasi senyap, namun tim inilah yang justru jadi tulang punggung pemenangan SBY, baik di pilpres 2004 maupun peningkatan suara PD di pileg 2009.

Akankah tim Indoratu bisa mengulang kesuksesannya di Pilpres 2009 dengan mengantarkan SBY ke kursi RI-1 untuk kedua kalinya? Kita tunggu saja.
( ddg / iy )

Persoalannya adalah apakah Pantas sebuah pertarungan pemilu presiden diembel-embeli oleh sebuah operasi intelijen. Relakan bangsa ini menyerahkan nasibnya kepada pemimpin yang menggunakan intelijen untuk memenangkan pertarungan demokrasi...

rela... .....ngak

Ternyata benar..... Boediono itu Neoliberal

2009-05-24T08:39:00.001-07:00

Googling dengan kata Boediono neoliberal, ternyata menghasilkan temuan yang cukup fantastis

Cari berita dan informasi.. ternyata ketemu juga fakta dan argumen yang memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa Boediono itu Neoliberal...

Inilah Alasan Boediono Neolib
Mevi Linawati
Boediono

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa kebijakan Boediono saat menjadi menteri keuangan maupun menko perekonomian sangat membuktikan sebagai penganut ekonomi neoliberal. SBY yang menggandeng Boediono sangat bertaruh untuk bangsa ini.

Hal itu dikatakan ekonom ECONIT, Hendri Saparini dalam sebuah diskusi Ekonomi Kemandirian VS Ekonomi Neoliberalisme di Jakarta, Jumat (22/5).

"Secara pribadi Boediono santun tetapi kebijakannya tidak pernah santun. Kesantunan pribadi tidak cukup, apakah kebijakan menambah utang itu santun," katanya.

Hendri menjelaskan bahwa Boediono selama menjabat membawa paket consencus Washington yaitu menerapkan disiplin anggaran. Pengaruh yang jelas adalah pemangkasan subsidi dengan alasan untuk menjaga kesehatan APBN.

Hal ini terbukti dari angaran pendidikan yang mengurangi peran pemerintah. Pendidikan gratis hanya diberikan pada tingkat SD saja. Dengan demikian kebijakan anggaran bukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. "Paket ini ditujukan kepada negara-negara yang berkembang karena memiliki utang yang besar," tegasnya.

Selain itu, paket tersebut juga menjalankan praktik liberalisasi dengan membuat undang-undang yang mengandung unsur neoliberalisme seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Badan Hukum Pendidikan. Kasus lain adalah paket stimulus perdagangan justru diberikan kepada importir susu bukan kepada peternaknya.

Satu lagi bagian dari kebijakan Boediono adalah privatisasi dengan menjual saham kepemilikan pemerintah di BUMN. Sampai saat ini sudah 40 BUMN yang terjual untuk memperkuat anggaran APBN. Akibatnya walaupun 2008 ekonomi tumbuh mencapai 6% tetapi kesenjangan ekonomi semakin lebar dan daya kompetisi menurun.

"Jadi SBY memilih Boediono maka SBY sudah memberikan taruhan tertinggi pada bangsa ini," katanya.[hid]

trus juga ada info lain yang memperkuatnya .. yaitu

Boediono 'Pembisik' Mega Jual Aset Negara
Vina Nurul Iklima
Boediono

INILAH.COM, Jakarta - Penjualan aset-aset negara di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri bukan dianggap sebagai kesalahan Mega semata. Justru Menteri Boediono lah yang membisiki Mega untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi kala itu.

"Pak Boediono kan Menteri Keuangannya (Mega) waktu itu. Iya itu saya kira menjadi suatu yang tak bisa terbantahkan, artinya disana itu kan ada tim ekonominya Pak Boediono, saya kira itu tak perlu diragukan lagi kalau seorang Boediono itu neolib," kata tim kampanye Mega-Prabowo Sjukrianto Yulia di Jakarta, Sabtu (23/5).

Ia mengatakan sosok Mega yang sederhana tidak mungkin melakukan tindakan yang gegabah, apalagi sampai menjual aset penting yang bisa menyengsarakan rakyat. Ia berdalih Boediono yang paling berperan dalam kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh Mega.

"Di zaman Bu Mega kita tahu di bawahnya itu ada Menteri yang namanya Pak Boediono, ada arsitekturnya Pak Lak. Kita tahu padahal Ibu Mega itu orangnya sangat sederhana, artinya dengan argumentasi yang diberikan oleh staf-stafnya mengatasnamakan untuk memenuhi target APBN akhirnya dijual BUMN misalnya Indosat," paparnya.

Tapi kalau dibandingkan dengan pemerintahan SBY saat ini, justru saat ini lebih banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak pro rakyat ketimbang saat pemerintahan Mega. "Makanya itu yang akan dibenahi oleh Ibu Mega dan Pak Prabowo, aset-aset negara yang penting dijaga, apalagi BUMN yang dianggap strategis, tapi itu dioptimalkan dimanfaatkan

sesuai UUD nomor 33. lagi pula dulu kan tidak banyak yang dijual." tandasnya.

Di era kepemerintahan Megawati Soekarnoputri memimpin, banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan negara. Dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan APBN Mega dan kabinet Gotong Royong memutuskan untuk menjual aset penting negara, salah satunya perusahaan telekomunikasi PT Indosat ke tangan swasta. [ikl/ton]

Jadi tambah yakinkan bahwa udah gak salah lagi....
jangan pilih pemimpin yang neoliberal...

PSI Jagokan Yudhoyono, Kalla, Akbar dan Rahardjo

2009-03-13T11:11:00.001-07:00

Jumat, 13 Maret 2009

Jakarta- Partai Sarikat Indonesia (PSI) mengusung empat nama calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2009 yang dijaring dari usulan berbagai daerah dan aspirasi internal partai ini.

Keempat nama itu tiga berasal dari kalangan eksternal yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Satu nama dari kalangan internal adalah Ketua Umum DPP PSI Rahardjo Tjakraningrat.

"Ada empat nama yang diusulkan dari bawah. Tidak ada nama lain," kata Rahardjo dalam jumpa pers di kantor DPP PSI Jl Kemang Timur Raya, Jakarta Selatan, Jumat (13/3)
Untuk mengerucutkan empat nama ini menjadi calon presiden tunggal PSI, lanjut Rahardjo, selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapimnas PSI yang akan diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif 9 April.

"Siapa calon tunggal PSI dari empat nama ini akan ditetapkan dalam Rapimnas," sambungnya.
Ketika ditanya mengapa PSI hanya menyebut tiga nama eksternal bukan memperbanyak nama Capres seperti yang dilakukan partai-partai lain, Rahardjo yang didampingi Sekjen Ir Nazir Muchamad, menyebut bahwa mereka memang sungguh-sungguh dalam proses penjaringan ini, dan bukan menjadikan ajang Pilpres nanti sebagai ajang coba-coba.
Meski begitu, lanjut Rahardjo, bukan berarti PSI menutup mata atas perkembangan situasi secara nasional yang ada. "Semua tentunya masih tergantung pada perkembangan situasi nasional. Bisa saja misalnya muncul nama lain. Tapi yang ada sekarang hanya tiga nama dari eksternal dan satu dari internal."
Dikatakan, PSI juga akan mengadakan komunikasi politik dengan partai peserta Pemilu lainnya untuk kemudian mengusung nama pasangan Capres dan Cawapres dalam menghadapi Pilpres pada Juli 2009 nanti.
Pada bagian lain menyinggung ketentuan parliamentary threshold (PT) pada Pemilu Legislatif nanti, Rahardjo menegaskan bahwa jika ketentuan itu tetap diberlakukan maka yang mendapat untung adalah partai-partai besar, yang "merampok" suara partai-partai kecil yang tak memenuhi ketentuan 2,5 persen.
Jumlahnya pun potensinya sangat besar. Bayangkan, kata Rahardjo, jika ada 20 partai dikalikan 2 persen, jumlah suara yang dirampok itu sudah mencapai 40 persen.
"Ini diskriminasi dan perampokan, sebab suara rakyat yang tadinya memilih kita dipaksa menjadi memilih partai lain," tegas dia.
Ia kemudian menyerukan agar semua pihak memberikan perhatian pada persoalan ini karena terkait suara rakyat yang harusnya dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar demokrasi sejati. (pelita)

2009-02-13T11:46:00.000-08:00

PARLIAMENTARY THRESHOLD TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa kebijakan parliamentary threshold (PT) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam sidang pengucapan putusan perkara 3/PUU-VII/2009, Jumat (13/2), di ruang sidang MK.

Pemohon perkara tersebut adalah partai-partai politik peserta Pemilu 2009, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot (PP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Nasional Banteng Kerakyatan (PNBK) Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), dan Partai Merdeka, serta calon anggota DPR peserta Pemilu 2009 dan anggota Parpol peserta Pemilu 2009.

Mereka menganggap Pasal 202 ayat (1), Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) yang terkait dengan pemberlakuan PT tidak konstitusional.

Di antara ketiga kelompok Pemohon tersebut, MK menyatakan bahwa hanya anggota Parpol peserta Pemilu 2009 yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon, karena tidak menunjukkan bukti kartu keanggotaan partai politiknya.

Terkait dengan pokok permohonan, MK berpendapat lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai legal policy bagi eksistensi partai politik baik berbentuk electoral threshold (ET) maupun PT. “Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi,” ucap Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar membacakan pertimbangan putusan.

Mengenai berapa besarnya angka ambang batas, menurut MK, adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh MK selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

“Ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang a quo telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR,“ jelas Mukthie.

Lebih lanjut, Mukthie mengungkapkan, di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat.

Walau begitu, MK menilai, pembentuk Undang-Undang tidak konsisten dengan kebijakan-kebijakannya yang terkait Pemilu dan terkesan selalu bereksperimen dan belum mempunyai desain yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian sederhana yang hendak diciptakannya, sehingga setiap menjelang Pemilu selalu diikuti dengan pembentukan Undang-Undang baru di bidang politik, yaitu Undang-Undang mengenai Partai Politik, Undang-Undang mengenai Pemilu, dan Undang-Undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Terlepas dari itu, MK memutuskan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. “Dalil-dalil para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dikabulkan,“ ungkap Ketua MK, Moh. Mahfud MD.

Terhadap putusan ini, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Maruarar dan Akil Mochtar berpendapat pasal-pasal mengenai PT dalam UU 102008 bertentangan dengan UUD 1945, dan seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Luthfi Widagdo Eddyono)

Foto: Dok. Humas MK/Andhini SF

Merasa kebablasan, KPK mulai berhati-hati dalam pengungkapan kasus korupsi

2008-12-30T04:36:00.000-08:00

Kasus aliran dana Bank Indonesia yang telah membuikan Aulia Pohan, besan orang nomor satu di Indonesia saat ini, merupakan langkah jitu yang dilakukan oleh lembaga yang diketuai oleh Antasari Azhar. Tetapi langkah ini juga dianggap sebagai suatu langkah yang kebablasan oleh sebagian petinggi negeri ini. KPK dianggap telah melampaui batas yang ditoleransi oleh petinggi negeri ini, walaupun SBY sebelumnya memberikan sinyal-sinyal positif bagi KPK untuk mengungkapkan kasus korupsi tanpa melihat hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh calon tersangka dengan penguasa.

Isu ini tentu saja diangkat oleh para kerabat ataupun kroni penguasa yang mungkin akan mendapatkan giliran untuk menjadi calon tersangka. Dan ternyata maksud itu menjadi sebuah kenyataan.

Diakui atau tidak, rakyat merasakan bahwa KPK mulai menurunkan akselerasi penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi, yang mungkin melibatkan para kroni penguasa saat ini, termasuk kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai besar seperti kasus yang dikemukan oleh Agus Tjondro, yaitu kasus dana suap dalam pemilihan deputi Gubernur Bank Indonesia.

Kondisi ini disikapi oleh Mahasiswa dengan melakukan demonstrasi di depan kantor KPK dengan cara jalan mundur. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM sejabotabek itu merupakan pencerminan dari sikap rakyat indonesia atas penurunan mesin penumpas korupsi yang dipimpin Antasari Azhar.

Walaupun secara kelembagaan, presiden SBY tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Antasari Azhar untuk segera kembali kejalan yang benar, yaitu jalan yang konsisten untuk membongkar seluruh pelaku korupsi tanpa pandang bulu, tetapi sebenarnya SBY dapat memberikan sinyal yang dapat mendorong KPK untuk menambah daya dorong dan kecepatan mesinnya untuk membongkar seluruh kasus korupsi sebelum pemilu 2009.

Kenapa Hal ini penting ?

Karena pemilu 2009 merupakan salah satu ajang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negeri ini. Jika KPK dapat menyelesaikan seluruh kasus korupsi yang terjadi, minimal menetapkan para tersangka, maka proses ini dapat dijadikan sebagai saringan bagi rakyat untuk menentukan pilihan, tokoh-tokoh mana yang patut dipilih, dan partai-partaimana yang pantas diperjuangkan.

Antasari Azhar sebagai pentolan KPK, seharusnya berani bertindak extraordinary, karena dukungan rakyat atas usaha yang dilakukannya selama ini dapat dijadikan modal dasar sebagai tenaga pendorong dan obat kuat “keberanian” KPK untuk melangkah secara tepat.

Kelesuan KPK ini, bisa memperburuk citra lembaga ini, sebagai lembaga yang tidak serius dalam penanganan korupsi, yang akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi dimasa yang akan datang.

Walaupun sudut pandang yang dimiliki oleh KPK dengan sudut pandang masyarakat mungkin saja berbeda, tetapi seharusnya tindak-tanduk KPK dapat dijadikan saluran aspirasi masyarakat. KPK sebagai lembaga hukum, tentu saja bekerja dengan langkah-langkah hukum, pembuktian dan dasar undang-undang yang berlaku, sehingga dalam pengungkapan kasus korupsi dapat dilakukan secara maksimal. Hal-hal teknis ini mungkin tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah rasa keadilan, dan hukum dinegeri ini sudah bertahun-tahun tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan. Sehingga timbul kecurigaan bahwa KPK tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, yang sebagian fungsinya diambil alih oleh KPK. Hal ini tentu saja berpengaruhi kepada penilaian masyakat atas integritas pribadi dari KPK, terutama Antasari Azhar sebagai pimpinan lembaga ini.

Lantas bagaimana sebaiknya ?

Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa KPK kebablasan, sebaiknya KPK jangan terlalu lama melakukan instrospeksi diri, karena yakinlah, seluruh tindakan KPK untuk mengungkap kasus korupsi mendapatkan dukungan penuh dari seluruh rakyat indonesia, termasuk dukungan penuh dari SBY. Hal ini dapat dilihat dari kerelaan SBY untuk membiarkan KPK memproses penahanan terhadap sang Besan.

Oleh karena itu, segeralah fokus dan bongkar seluruh kasus korupsi, sebanyak-banyaknya sebelum pemilu 2009, sekalian menjadi saringan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin dinegeri ini.

Ayo Pak Antasari Azhar, laksanakan tugas KPK sebaik mungkin, seluruh rakyat berada dibelakangmu.

hati-hati, perubahan undang-undang tipikor menguntungkan kader orde baru

2008-12-18T05:40:00.002-08:00

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa ini dari masa orde lama, yang terus mengalami penyempurnaan. Proses penyempurnaan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa undang-undang yang ada masih dirasakan kurang efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari tesis yang disusun oleh Prambudi Rahardjo, yang disusun untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum Program pasca sarjana Magister ilmu hukum, Sekolah tinggi ilmu hukum “Iblam” Jakarta tahun 2007. Yang isinya sebagai berikut :

1. Konsiderans Prt/Perpu/013/1958

Ø Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya baik koperasi, wakaf, maupun yang lainnya yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan berupa aturan pidana, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan korupsi.

Ø Bahwa dalam hubungan pemberantasan perbuatan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud di atas, perlu diadakan pula peraturan yang memungkinkan penyitaan dan perampasan harta benda yang kurang/tidak terang siapa pemilik atau yang dicurigai cara memperolehnya.

2. Konsiderans Undang-undang nomor 24 PRp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Ø Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat, bank, korporasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si petindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu disebut tindakan pidana korupsi.

3. Konsiderans Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ø Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,

Ø Bahwa Undang-undang nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

4. Konsiderans undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi butir c

Ø Bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi.

5. Konsiderans Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi butir a dan b

Ø Bahwa tindak pindaha korupsi yang selam ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Ø Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara asli dalam memberantas tindak pidana korups, perlu diadakan perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini di DPR sedang dilakukan penyusunan perubahan undang-undang tindak pidana korupsi. Seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa DPR periode 2004 s/d 2009 telah beberapa kali menetapkan undang-undang yang tidak mencerminkan prinsip keadilan, dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk reformasi, seperti undang-undang partai politik, uu pemilu, uu pilpres, uu minerba, dan uu Makamah Agung. Dikhawatirkan undang-undang Tipikor yang sedang dalam penggodokan di DPR ini akan menumpulkan Pisau pemberantasan korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemamtauan secara intensif terhadap hasil perubahan undang-undang tipikor tersebut. Kondisi ini memang berbeda dengan perubahan yang pernah dilakukan pada tahun 1999 dan 2001, dimana saat itu efforia reformasi sedang tinggi-tingginya, dan para anggota DPR saat itu juga didominasi oleh kekuatan anti orde baru, yang menginginkan pemberantasan korupsi di semua lini kehidupan.

Kalau memang hasilnya tidak mencerminkan keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, masyarakat dapat melakukan uji undang-undang tersebut ke makamah konstitusi. Terutama pasal-pasal yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil ini rakyat indonesia yang akan menggunakan Hak pilihnya pada pemilu 2009 bisa menjadikan tindak-tanduk anggota DPR pada periode ini yang tidak aspiratif terhadap gerakkan reformasi. Rakyat harus teliti dalam memilih partai-partai yang mengajukan calon anggota DPR, karena sikap dari anggota DPR tersebut tidak terlepas dari ketentuan ataupun perjuangan partai yang menaunginya. Jika Partai-partai reinkarnasi kekuatan orde baru kembali memenangkan pemilu 2009 seperti hasil pemilu 2004, maka tidak dapat dihindari lagi, perjalanan bangsa ini, akan kembali terperangkap dalam gaya kepemerintahan orde baru. Pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan, karena undang-undang yang akan dihasilkan oleh DPR tidak mendukung proses reformasi, penjegalan terhadap pemberantasan korupsi akan dilakukan secara konstitusional dengan membuat undang-undang yang menyusahkan proses penegakkan hukum yang adil.

Oleh karena itu rakyat harus lebih teliti lagi dalam memilih partai, maupun presiden dan wakil presiden. Khusus untuk undang-undang pilpres, saat ini sedang dilakukan uji undang-undang tersebut di Makamah konstitusi, yang diajukan oleh beberapa partai. Semoga saja hasil sidang makamah konstitusi tersebut segera dapat diputusan dengan memberi kesempatan kepada para kader bangsa yang bukan berasal dari kader-kader orde baru untuk mendapatkan kesempatan untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan tentu saja dengan harapan tokoh ini dapat memenangkan pemilihan presiden 2009. Hal ini seperti kemunculan Barack obama di Amerika Serikat, dimana seorang berkulit hitam lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Amerika, karena sudah hilangnya kepercayaan publik terhadap partai pendukung Bush, yang sering mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak pada rakyatnya.

Semoga fenomena yang terjadi di Amerika serikat dapat terjadi di negeri ini, dimana rakyat sudah bosan dengan argumentasi-argumentasi yang seakan-akan berpihak kepada rakyat, dan bersikap menegakkan hukum dengan asas keadilan, tetapi pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan lebih bersifat politis dan mendahulukan kepentingan penyelamatan kekuasan orde baru.

Mari kita bersama-sama berdoa kepada TUHAN YANG MAHA KUASA, yang memiliki KEKUASAAN yang tertinggi melebihi Kekuasaan apapun didunia ini, sekaligus melakukan usaha-usaha untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran yang hakiki.

Pemerintahaan SBY masih kepanjangan rezim orde baru

2008-12-07T01:29:00.000-08:00

Pada masa pemerintahaan rezim Soeharto, kita ketahui bahwa Soeharto mendirikan kekuasaan politik melalui tiga pilar yang disebut jalur ABG, yaitu ABRI, Birokrasi dan Golongan karya. Ketiga pilar tersebut disusupkan kedalam semua sendi kehidupan masyarakat, sehingga kekuasaan yang dimiliki menjadi bertambah kokoh, dengan sangat sulit dipatahkan. Inilah yang mendukung bertahannya kekuasaan yang semena-mena hingga sampai 32 tahun.

Pandangan rakyat diseragaman dengan cara kekerasan, baik dengan menakut-nakuti dan ancaman sebagai kader partai terlarang, bahkan instimidasipun sering dialami para tokoh perjuangan penegakkan demokrasi, termasuk tokoh-tokoh pemuda yang diculik, dan nasibnya sampai saat ini belum diketahui.

Melalui reformasi, kita ketahui bahwa dwifungsi TNI, yang juga berfungsi sebagai kekuatan politik selain kekuatan pertahanan, telah berhasil dipatahkan dengan mengembalikan fungsi TNI yang seharusnya yaitu sebagai lembaga pertahanan, sedangkan fungsi politiknya yang tadinya ikut serta dalam politik praktis, saat ini sudah tidak lagi dipertahankan.

Masih ada 2 kekuatan orde baru yang masih bermain didunia politik dan kepemerintahan. Yaitu birokrasi dan Golongan karya.

Birokrasi yang sudah terbentuk puluhan tahun, walaupun sudah banyak terkikis oleh gerakan reformasi yang dilakukan, tetapi tidak bisa dipungkiri bangsa masih banyak birokrat yang merupakan kelompok penjelmaan dari kekuatan orde baru. Sebenarnya hal ini tidak sulit dibedakan. Yang pasti, jika gaya dan tipe bertindak-tanduknya seperti orde baru, dapat dipastikan bahwa birokrat tersebut merupakan bagian dari kekuatan orde baru yang masih tersisa.

Hal ini sangat dirasakan didunia hukum, yaitu kejaksaan agung. Sikap Jaksa Agung yang menganggap rakyat Indonesia ini hanyalah sekelompok orang bodoh yang dapat dengan mudah ditipu, terlihat jelas dalam penjelasan-penjelasan yang diberikan Jaksa Agung dalam kasus-kasus yang ditanganinya. Penanganan kasus BLBI yang sepertinya diulur-ulur dan dipersulit agar tidak terungkap memperlihatkan bahwa birokrat ini merupakan bagian dari kekuatan orde baru. Perlindungan terhadap 3 jaksa yang mungkin terlibat dalam kasus suap yang dilakukan oleh arthalita dan Urip, memperlihatkan tingkat laku rezim orde baru yang sering menipu dan membodohi rakyat.

Kasus sengketa hak tagih PT Timor Putra Nusantara yang melibatkan PT. Vista Bella Pratama, PT. Amazonas Ltd dan kompromi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan juga sangat jelas memperlihatkan bahwa birokrat ini memiliki hubungan yang kuat dengan rezim Soeharto. Karena kita jelas mengetahui bahwa kasus ini secara nyata merupakan kasus yang melibatkan Tommy Soeharto.

Selain contoh diatas, masih banyak lagi contoh-contoh yang memperlihatkan bahwa pemerintahaan SBY-JK yang diwakili oleh Birokratnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan kekuasaan Soeharto.

Golongan karya yang sempat direformasi oleh Akbar Tandjung dengan memperlihatkan kehidupan partai politik yang penuh dengan demokrasi, perpindahaan kekuasaan dari Akbar Tandjung ke JK dan cara JK dalam memimpin partai tersebut memperlihatkan kembalinya tata-cara dan budaya organisasi asli yang dimiliki oleh partai golongan karya, dimana pemimpin tidak bisa dibantah, dikritisi ataupun diberikan masukan. Keputusan sudah dibuat, yang ada hanyalah pengumuman dari hasil keputusan tersebut.

Sementara SBY yang merupakan kader TNI, tentu saja memiliki hubungan yang sangat dekat dengan rezim orde baru, baik secara lembaga melalui partai Demokrat yang didirikannya ataupun secara pribadi dan personal dengan Soeharto. SBY bukanlah orang jauh dari Soeharto. Selain kader TNI yang mungkin saja sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, dapat kita ketahui bahwa SBY merupakan mantu dan salah satu anak buah Soeharto pada tahun 1965, yaitu operasi yang katanya penumpasan Gerakan dari partai terlarang. Sudah jelas sekali bahwa hubungan dua keluarga ini sangat dekat.

Jadi jangan heran, kalau tingkah laku dan kebijaksaaan yang dilakukan dimasa pemerintahan SBY-JK ini sebenarnya masih dijiwai oleh semangat atau kondisi pemerintahaan orde baru rezim Soeharto. Terlepas dari hal itu, kita harus mengakui, bahwa SBY sebagai tokoh presiden telah berusaha melakukan perbaikan yang luar biasa, sampai mengorbankan sang besan untuk menghuni hotel prodeo. Tentu kita harus angkat topi untuk hal ini. Tetapi dibalik itu, kita juga tahu kalau hal ini dilakukan tentu saja oleh dorongan-dorongan yang diberikan oleh rakyat dan pemimpin politik lainnya untuk mengarahkan SBY kejalan yang benar.

Tetapi karena memang SBY dan JK merupakan penjelmaan dari pemerintahan Orde Baru, kita sebaiknya tidak berharap banyak kepada keduanya. Memang caranya berbeda, tetapi ideologinya sama yaitu memanipulasi pendapat rakyat.

Kita tunggu apakah SBY bisa menuntaskan pekerjaannya dengan sempurna, tanpa pilih kasih atau tebang pilih, tetapi menciptakan bola saju pemberantasan korupsi , yang akan menggulung semua pelaku korupsi, baik dimasa kini, dimasa yang akan datang termasuk dimasa lalu. Semuanya harus digulung dan diungkapkan, karena kerugian negara yang diakibatkan oleh para koruptor dan kroni Soeharto sangat luar biasa, menghancurkan kehidupan bangsa ini, yang berakibat terpuruknya sebuah bangsa yang kaya raya menjadi bangsa miskin.

Bagaimana menurut anda dalam bersikap terhadap SBY-JK ?

Lumpur Lapindo sebagai pertanda dari ALam

2008-12-02T10:47:00.000-08:00

Kejahatan dan penindasan politik dinegeri ini sudah merupakan sesuatu yang lazim terlihat semenjak, Soekarno diguling secara konstitusional oleh SOerhato melalui sidang MPRS.

penindasan politik pertama dirasakan oleh SOekarno sendiri, yaitu dengan dikenakannya tahan rumah, dan diberikan fasilitas yang tidak memadai, seakan-akan memang kesengajaan untuk membunuh secara perlahan.
penindasan politik berikutnya dirasakan oleh para anggota Partai terlarang termasuk keluarganya yang tidak tahu menahu dengan ideologi yang dilarang tersebut.
kemudian penindasan lanjutan dikenakan kepada partai-partai selain Golongan karya yang saat itu pantang disebut sebagai partai politik. semua partai itu dipaksa bergabung kedalam 2 partai yaitu PPP dan PDI dalam rangka membonsai mereka agar kekuasaan bisa diatur tetap ditangan Soeharto dengan 3 jalurnya yaitu ABG.
Kejahatan politik juga dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia dengan melakukan kebohongan publik yang memperlihatkan seakan-akan pemilu masa pemerintahan SOeharto telah dilaksanakan secara LUBER tanpa adanya kecurangan.
pada masa Reformasi, ternyata masih banyak penindasan politik yang dilakukan oleh para elit politik, misalnya pembuatan peraturan perundang-undang yang hanya mengakomodasi kepentingan sekelompok orang saja. hal ini terlihat dari hasil keputusan Makamah KOnstitusi yang membatalkan undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 316 huruf d), dan masih ada beberapa lagi undang-undang yang dibatalkan oleh makamah konstitusi.

Tentu saja masih banyak lagi penindasan politik yang dilakukan, dan hal inilah yang mendorong terjadinya korupsi yang marak di indonesia, yaitu : kekuasan yang berlebihan atau dominasi kekuasaan. Jika sekelompok orang yang tergabung dalam suatu partai memiliki kekuasaan yang dominan, kemungkinan besari hal ini diselewengkan, karena sesuatu yang berlebihan selalu membawa banyak hal negatif.
oleh karena itu, melalui tulisan ini, marilah kita berpartisipasi dalam pemilu 2009 dan pastikan bahwa pilihan anda bukanlah partai yang sudah pernah berkuasa, yang sedang berkuasa, atau oknum didalam partai tersebut merupakan tokoh yang pernah menjadi kelompok berkuasa. hal ini penting sekali, karena kita mengetahui bahwa orde baru dengan jalur ABGnya telah merusak tatanan kehidupan bangsa ini termasuk kebiasaan untuk korupsi. jadi harus dilakukan perubahan secara revolusioner.

Kalau kita tidak mau mendengarkan panggilan yang disampaikan alam, maka akan timbul berncana seperti Lumpur Lapindo dan sebagainya. Bencana ini bukanlah hanya semacam gejala alam saja, tetapi merupakan peringatan bagi kita semua, dan juga merupakan ujian terhadap SBY JK, apakah keduanya bisa bersikap tegas terhadap Perusahaan bakri milik salah satu menterinya yang katanya akan mundur dan tidak akan bersedia menjadi menteri lagi kalau SBY JK terpilih lagi. hal ini tentu saja hampir benar, karena keberadaan Aburizal bakrie di kabinet, selain karena merupakan kader golongan karya, tentu saja masalah sumber dana juga kemungkinan alasan jabatan yang diperolehnya tersebut, walaupun sudah dibantah dengan mensomasi majalah tempo yang membahas tentang itu.

Tentu saja Aburizal harus berpikir ulang untuk kembali menjadi penyandang dana dan tim sukses SBY JK, karena perusahaannya PT. Bumi Resources yang mengalami penurunan harga tajam, disatu sisi suspensi untuk menyelamatkan harga saham perusahaan tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu lama. dan segudang masalah yang menyebabkan ical kapok untuk terjun ke dunia politik.

Mungkin ini juga pertanda bahwa partai golongan karya yang mengandalkan uang sebagai sumber utama kemenangannya, akan segera merasakan hukuman dari alam dalam bentuk kemerosotan jumlah suara dan kursi dalam pemilu 2009. ini juga dipengaruhi oleh gonjang ganjing internal golongan karya, dalam rangka pencalonan presiden dan wakil presiden. disatu sisi, JK sudah puas mendapatkan posisi nomor 2 tetapi bisa menjadi "the real president',"
Seperti yang disampaikan oleh Syafi'i Ma'arif, walaupun banyak yang kontra terhadap pernyataan beliau, bagi orang yang mengenail beliau secara dekat, dapat diketahui bahwa Syafi;i Ma'arif merupakan tokoh nasional yang Non Partisan dan tidak membela kepentingan kelompok tertentu, jadi jika beliau mengucapkan suatu statement, dapat dipastikan bahwa itu adalah apa yang dilihat oleh mata Hatinya.

Nah, kalau Aburizal Bakrie sudah insyaf dan kapok, sebaiknya bagi pelaku politik yang sudah terbiasa melakukan kejahatan politik melalui partai besarnya, segera insyaf, kalau tidak insyaf akan terkena kutukan seperti yang dialami Aburizal Bakrie, sudah jatuh tertimpa tangga pula, uang habis, citra buruk, dan banyak dibenci masyarakat (korban Lapindo).

AYo Mari Pada Insyaf......................

Logika berpikir yang tidak masuk dalam logika

2008-11-30T21:38:00.000-08:00

Bangsa ini sudah dalam kondisi dekandensi moral yang luar biasa. kalau berbicara soal dekandensi moral, banyak diantara kita yang mengarahkan tudingan kepada kaum remaja, anak muda yang baru beralih dari usia balita mengarah kedewasa. dekandensi moral juga seringkali dikaitkan dengan kebebasan sex yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa.

tetapi yang akan dibicarakan disini bukanlah semua itu, bukan remaja, bukan kelompok yang selalu dijadikan kambing hitam kalau terjadi suatu permasalahan. melainkan dekandensi moral yang terjadi diseluruh bangsa ini, mulai dari tingkatan paling tinggi sampai kebawah. diseluruh lini kehidupan ini, para birokrat sudah kehilangan rasa etis dan tidak etis dalam melakukan sebuah keputusan atau kebijakan.

Contoh aktual yang terjadi setelah pemilu 2004 selesai dilakukan, Hamid Awaluddin yang saat itu menjadi salah satu anggota KPU, diangkat oleh SBY-JK menjadi salah satu anggota kabinet. tentu saja hal ini tidak ada dapat melakukan protes, karena kalaupun diprotes, tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukannya. sesuai dengan hukum, pengangkatan seorang anggota kabinet merupakan hak preogratif presiden. dimana presiden terpilih memiliki hak untuk mengangkat siapa saja menjadi anggota kabinet. termasuk Hamid Awaluddin. secara moral dan etika profesi serta jabatan, tidaklah etis seorang anggota KPU yang merupakan wasit dalam pemilu yang dilakukan untuk memilih Presiden, kemudian dianggkat menjadi anggota kabinet. hal ini bisa saja menimbulkan persepsi yang tidak baik. bisa saja sang wasit dianggap telah melakukan deal awal dengan SBY JK, jika nanti berhasil menjadi pemenang, maka si Hamid ini didudukan sebagai salah satu anggota kabinet.

Hal yang sama juga terjadi dengan anggota KPU lainnya, Anas Urbaningrum, yang lolos dari kasus korupsi yang menyeret Ketua KPU Nazaruddin menjadi penghuni bui. Anas malah sekarang menjadi salah satu Pimpinan Partai Demokrat, partai yang berhasil mengusung SBY-JK menjadi pemenang pemilu 2004. persepsi negatif yang dapat timbul adalah, bisa saja diduga kalau Anas sebagai salah seorang wasit dalam pemilu 2004 telah melakukan negosiasi dengan SBY, dengan imbalan kemenangan SBY-JK.

Walaupun persepsi dan dugaan-dugaan tersebut tidak dapat dibuktikan, tetapi karena ini menyangkut moral dan etika jabatan, walaupun hal tersebut tidak dilakukan penindakan hukum, malah berakibat lebih fatal lagi. yaitu dugaan-dugaan yang tidak mendapatkan pembuktian tersebut menjadi sesuatu yang biasa. sehingga berbuat tidak etis merupakan sesuatu yang sudah biasa dan boleh-boleh saja, seperti perlakukan sex bebas yang sering dibicarakan.

Lain lagi yang menimpa Jaksa Urip, yang merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas menegakan hukum, malah menjadi biang dari kerusakaan hukum. ditambah lagi para rekan-rekannya yang diduga terlibat dalam kasus ini, kemudian hanya dicopot dari jabatan dan dinyatakan bersih dari keterlibatan dalam kasus ini. kalau para penyidik KPK, kehakiman dan aparat hukum lainnya, membebaskan ketiga orang tersebut, timbulah ketidak percayaan rakyat kepada hukum. hukum hanya sebagai perangkat hiasan semata, yang berlaku pada rakyat biasa dan tidak berlaku terhadap petugas (seperti tulisan " dilarang masuk, selain petugas").

Hanya demi menyelamatkan segelintir orang, rusaklah bangsa ini satu generasi, bahkan bisa bergenerasi-generasi. Itulah sebabnya Reformasi yang sudah bergulir selama lebih dari 10 tahun ini tidak menunjukan hasil yang signifikan bagi kesejahteraaan rakyat. selain memang sedang terjadi krisis global, tetapi hilangnya etika dan etis jabatan yang memutar balikkan logika berfikir rasional.

kapankan negeri ini akan berubah menjadi negeri yang bersih, sejahtera ?

Tindakan PKS memasang SOeharto sebagai salah satu Pahlawan juga merupakan pemutar balikan logika.

bagaimana menurut anda ? apakah anda ikut menjadi personal yang tidak etis dan suka memutar balikan logika berpikir, dan membenarkan apa yang menjadi kepentingan anda dan menyalahkan hal bertentangan dengan kepentingan pribadi anda.

salam reformasi atau repotnasi.... terserah anda

Pemberantasan korupsi 32 tahun pemerintahan Soeharto

2008-11-30T03:03:00.000-08:00

Kekayaan bangsa ini sudah habis ditelan oleh para koruptor dimasa 32 tahun pemerintahaan orde baru. Sumber daya alam berupa tambang minyak bumi sudah tinggal sedikit, tambang batu bara sudah banyak dikuasai asing, free port dikuasai juga oleh bangsa asing. tentu saja para koruptor mendapatkan upeti dari perlakuan istimewa yang diperoleh pihak asing tersebut.

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini hanyalah asesoris hukum untuk menambah cantiknya negeri ini, belumlah menjadi sarana untuk menegakkan keadilan. asas bahwa hukum tidak berlaku surut dijadikan alasan agar korupsi yang pernah terjadi dijaman Soeharto tidak bisa di utak atik. pada hal dalam kasus Bom Bali, Amrozi dkk. hukum berlaku surut dapat diberlakukan dan para syuhada tersebut sudah menjalani hukuman mati.

Kenapa untuk korupsi hal itu tidak bisa diperlakukan ?

hal ini sebenarnya dapat dilihat dengan kasat mata. kita mengetahui bahwa pemerintahaan yang berdiri sekarang, walaupun katanya merupakan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi kalau melihat partai yang berkuasa masihlah kelanjutan dari periode pemerintahan Soeharto. Soeharto yang telah 32 tahun memerintah dan berkuasa tentu saja sudah melahirkan beratus-ratus, ribuan atau bahkan jutaan kader yang setia kepada beliau. baik secara ideologi ataupun secara personal.

dan tidak dapat ditolak juga bahwa SBY dan JK termasuk kedalam kader Soeharto. SBY yang berasal dari tentara tentu saja merupakan kader utama bagi Soeharto. seperti diketahui, pada zaman ke emasannya Soeharto membentuk tiga pilar utama dari kekuasaannya yaitu jalur A (ABRI), B (Birokrasi) dan G ( Golkar). dan Jk yang merupakan kader Golongan karya, tentu juga salah satu kader Soeharto terdekat.

Belum lagi para kader Soeharto lainnya yang masih bercokol di Birokrasi pemerintahan, kejaksaan, kehakiman, Makamah Agung, DPR dan lembaga lainnya. saking banyaknya para kader ini tentu saja tidak mau kasus hukum korupsi yang terjadi di zaman Soeharto diungkapkan, walaupun sang pemimpin sudah tiada, sebenarnya banyak sekali pelaku koruptor pada zaman itu yang masih memiliki, menyimpan dan mengedarkan harta yang berasal dari hasil korupsi maupun kolusi.

Para pengusaha yang menikmati kemudahan dizaman Soeharto, sudah banyak yang melarikan diri, pindah keluar negeri, dan tentu saja seluruh harta tadi ikut dibawa serta. tidak ada usaha untuk mengungkapkan dan menindak mereka. asas hukum yang dipakai bahwa hukum tidak berlaku surut.

padahal kita ketahui.. walaupun perangkat hukumnya belum ada, tetapi kelakuan koruptor sudah jelas melawan hukum dan asas keadilan. di agama manapun, dijamin tidak ada yang menganjurkan untuk melakukan korupsi. dan tidak satu ayatpun di kitab suci yang menyatakan bahwa koruptor itu adalah perbuatan baik. jadi alasan bahwa hukum tidak berlaku surut sebaiknya disingkirkan.

pemberantasan korupsi tidak akan ada artinya selama yang menjadi Jaksa Agung dan Makamah Agung ataupun perangkat hukum yang ada berasal dari kelompok yang sama yaitu para kader Soeharto. selama mereka masih mengangkangi kekuasaan dilembaga-lembaga hukum tersebut jangan harap pemberantasan korupsi akan tuntas.

Contoh yang paling anyar adalah kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Urip, tidak akan dapat dibongkar secara sempurna, karena sangat banyak kepentingan yang bermain disana. hendarman masih harus menyelamatkan orang-orang yang masih termasuk dalam kader birokrasi lama, karena kalau mereka dikorbankan juga dikhawatirkan akan menyanyikan lagu yang tak sedap yang akan berdampak bagi keseluruhan kroni Soeharto. Petinggi kejaksaaan seperti Kemal Yahya Rahman (Mantan Jampidsus), Untung Udji Santosa (ex Jampindum), dan M Salim ( Bekas Direktur penyidikan) hanya mendapat saksi pemberhentian saja, tidak dikenakan dan diusut keterlibatannya dalam kasus Urip.

Ketiga orang tersebut harus segera diusut keterlibatannnya dalam kasus penyuapan, penjualan hukum untuk kepentingan-kepentingan kelompok dan orang-orang tertentu. sebaiknya orang-orang yang memperjual belikan hukum ini harus segera ditindak. dan tentu saja penindakan tidak hanya sampai disitu, ketiganya harus diusut seluruh jual beli hukum yang pernah mereka lakukan dalam rangka penyidikan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi.

Hendarman sebagai Jaksa Agung belakangan ini sering muncul didalam iklan televisi bersama Pakde Rendra dan Om Naga Bonar. yang jadi masalah adalah kenapa ya kedua tokoh budayawan yang memiliki citra bersih mau bersanding dengan Herdarman yang nampaknya masih menjadi sapu yang tidak bersih. hal ini tentu ada alasannya yaitu diharapkan citra hendarman dapat menjadi bersih, dan akhir lembaga kejaksaan juga mendapat citra yang bersih. tetapi sebagai pengagum keduanya, banyak yang berharap agar iklan tersebut dihentikan atau perannya digantikan oleh tokoh koruptor yang sudah didakwa, jadi sekalian kelihatan bahwa yang diucapkan itu adalah bohong belaka.

padahal cara yang paling baik untuk menjadi sapu yang bersih adalah membersihkan seluruh sampai koruptor sampai sebersih-bersihnya. terutama dilingkungan kejaksaan. kalau memang ketiga jaksa tersebut terlibat kasus penyuapan BLBI, kenapa harus terus ditutup-tutupi. sekalipun Hendarman beriklan setiap 3 menit sekali di seluruh televisi yang ada dinegeri ini. tetapi tindakan dan perbuatannya tidak sesuai dengan yang diucapkan dalam iklan tersebut, jangan harap citra kejaksaan akan menjadi baik.

Perbersihan citra hanya bisa dilakukan dengan perbuatan bukan dengan iklan.

kasus BLBI harus segera dituntaskan, lanjutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan Kroni-kroninya, seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR, kalau ditanya siapa yang termasuk kedalam kroninya Soeharto tentu tidak ada yang ngacung. jadi tinggal dilihat saja siapa-siapa yang mendapatkan kemudahan dengan cara yang tidak benar pada jaman Soeharto, sidik, selidiki dan ungkapkan. dijamin citra kejaksaan dan Hukum di Indonesia bisa kembali menjadi panglima.

Kita sebagai rakyat biasa harus turut serta, mendukung pengungkapan ini, pengungkapan kasus korupsi dari mulai jaman orde baru. agar dananya bisa dijadikan sumber pendapatan negara. kalau terindikasi bahwa penyerahan free port kepada asing ada korupsi disana, bisa dijadikan sebagai dasar untuk menasionalisasikan perusahaan tersebut. termasuk perusahaan tambang lainnya, minyak bumi dan batu bara.

bicarakan hal ini dimana-mana, tulis dimana, ajak semua orang untuk mendiskusikan pemberantasan korupsi, pengungkapan kasus BLBI, jangan diamkan saja. para guru dan dosen, sampaikan kepada siswa anda untuk mendorong pengungkapan kasus korupsi. karena hanya ini yang tersisa bagi kita semua. negeri ini sudah terkuras, para koruptor dan keturunannya masih menikmati harta haram yang mereka rampas dari rakyat ini secara tidak benar.

mari berjuang bersama, bersama kita bisa

2008-11-19T04:28:00.000-08:00

Bila Ditahan KPK - detikNews, Aulia Pohan Pasrah Pada Tuhan
Indra Subagja
-->Jakarta - Berjalan santai meninggalkan Gedung KPK, Aulia Pohan banyak tersenyum. Saat ditanya apakah dia siap ditahan, jawaban enteng pun meluncur dari mulut besan SBY ini."Saya laa haula walaa kuwwata saja. Saya serahkan sepenuhnya," ucap Aulia di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/11/2008).Dia mengaku tidap pernah mengajukan proses penangguhan penahanan. "Saya ikuti semua proses yang ada di KPK," tambahnya.Sementara itu kuasa hukum, Aulia Pohan dan rekannya yang lain, Amir Karyatinmenjelaskan, ada 8 pertanyaan yang diberikan pada kliennya."Pertanyaannya bersayap A, B, C jadi bersayap. Dan juga mengenai bantuan dana bagi mantan Gubernur BI," tambahnya.Aulia meninggalkan KPK bersamaan dengan Bun Bunan Hutapea, Maman Soemantri sekitar pukul 16.00 WIB. Sebelumnya Aslim Tajudin meninggalkan gedung Komisi Antikorupsi lebih dahulu sekitar pukul 15.00 WIB.(ndr/anw)

Dimanakan Dewi keadilan berada ?

2008-11-04T06:46:00.001-08:00

Gadih manjo nampak bekerja tidak semangat. Harapannya untuk diangkat sebagai karyawan tetap setelah bekerja di Bank swasta ini selama lebih dari 1 tahun tidak terwujudkan. Sebenarnya peluang yang pupus itu barulah menjadi calon karyawan tetap. Walaupun hanya sebagai calon karyawan tetap, Gadih manjo sangat berharap hal itu bisa terwujud.

Bu Bos tadi pagi memanggil, untuk menginformasikan bahwa keputusan pengangkatannya sebagai calon karyawan tetap ditolak oleh personalia. Banyak alasan yang disampaikan Bu Bos, tetapi tak satupun yang nyakut dalam pikirannya. Yang berkecamuk dalam dadanya hanyalah kekecewaan dan kekecewaan.

Upah harian yang diterimanya selama setahun ini, tidaklah cukup untuk biaya makan siang dan transportasi menuju dan pulang kantor. Upah itu masih dibawah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Depnaker. Kenapa pula bisa seperti itu yah, kemana pemerintah, Depnaker dan pada pejuang buruh. Memang status Gadih manjo pada perusahaan PMA itu hanyalah sebagai tenaga honorer yang dipekerjakan dengan sistem outsourcing. Tetapi bukan kekurangan upah itu yang jadi persoalan baginya.

Keadilan, itulah masalahnya. Dua bulan yang lalu Gadih tangka kegirangan menghampiri dirinya dengan membawa berita tentang pengangkatanya sebagai karyawan tetap. Gadih tangka sudah setahun bekerja dengan status calon karyawan tetap. Nah pada hari yang bahagia itu statusnya berubah menjadi karyawan tetap tap. Kalau menurut pandangan Gadih manjo, kemampuan Gadih tangka dalam mengerjakan tugas masih dibawah dirinya. Gadihtangka belum bisa mengunakan sistem AS 400 yang dipergunakan bank itu, Gadih tangka juga belum bisa mengolah data dengan aplikasi excel seperti dirinya. Dan loading pekerjaan yang dikerjakan setiap hari oleh Gadih tangka, hanya sekitar 50 persen dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Gadih manjo, malahan dalam banyak pekerjaannya Gadih tangka banyak bertanya dan minta petunjuk dari Gadih manjo.(gak malu yah, nanya sama yang gajinya lebih rendah).

Alasan keadilan ini jugalah yang dijadikan dasar oleh buyung lebe untuk pindah berusaha mencari, melamar keperusahaan lain dengan semangatnya. Yang pada akhirnya membuahkan hasil. Buyung lebe juga merasakan hal yang sama, loading pekerjaan lebih berat, tanggung jawab lebih berat, gaji lebih kecil dan selalu disalahkan, menjadi kambing hitam merupakan status tepatnya. Berlawanan dengan yang dirasakan oleh Ujang maleh. Selalu dipuji, pekerjaan enteng, tanggung jawab gak ada, dan malah pada saat penilaian akhir tahun kemaren, ujang maleh mendapatkan nilai very good dari mandeh gadang. Nilai yang mungkin akan diperoleh hanya 1 dari seluruh karyawan diperusahaan itu.

Gadihlambah juga merasakah hal yang sama, dirinya baru diangkat sebagai karyawan tetap setelah berstatus calon karyawan tetap selama 2 tahun. Sedangkan Gadih tangka dan Ujang maleh hanya 1 tahun. Kegundahan gadih manjo bercampur aduk dengan rasa iri yang timbul didada Gadihlambah.

Tapi, kalau Gadihlambah mencoba berpikir secara jernih, itu semua bukanlah kesalahan ujang maleh, bukan kelalaian Gadih tangka. Tetapi itu semua sudah diatur oleh yang punya jiwa ini, yaitu ALLAH. Siapa yang suruh Gadihlambah bergabung di perusahaan ini pada saat adanya peraturan dan kebijaksanaan tidak adanya pengangkatan karyawan tetap. Kenapa gak tunggu setahun, baru masuk berbarengan sama ujang maleh dan Gadih tangka. Pasti Gadihlambah juga akan hanya mengalami status calon karyawan tetap selama hanya 1 tahun. Rasa iri didada ini sirna seketika, setelah merenung sebentaran saja.

Yang menjadi persoalan lagi adalah, bagaimana dengan yang terjadi dengan Gadih manjo dan buyung lebe. Gaji lebih kecil, tanggung jawab lebih tinggi, penilaian atas pekerjaan yang tidak fair, kemampuan yang lebih tinggi.

Nah kalau yang ini, mungkin ada beberapa faktor, selain karena adanya faktor ALLAH bekerja disini, secara profesional dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kepersonaliaan didalam perusahaan ini sangat ancur. HRD tidak dapat menilai dan menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga penilaian menjadi tidak fair.

Ini juga terjadi dinegeri ini, kenaikan BBM yang berdampak sangat luar biasa bagi rakyat kecil, hanya dibayar dengan BLT. Nah saat terjadi penurunan harga BBM dunia, harga penjualan BBM didalam negeri belum diturunkan. Kata penguasa Bappenas sih, masih dalam perhitungan. Dan kemungkinan penurunannya tidak akan bisa sebesar kenaikan yang pernah dilakukan, maksudnya tidak bisa kembali keharga sebelum kenaikan itu. Walaupun mungkin harga BBM dunia saat ini lebih rendah dari harga BBM pada saat sebelum kenaikan itu dilakukan. Nah yang menjadi kambing hitamnya adalah BLT, Bappenas bilang, beban BLT itu masih membebani penurunan BBM saat ini, jadi belum bisa turun dan kalaupun turun tidak besar, mungkin nanti awal tahun 2009 bisa diturunkan sedikit, ...

Itulah keadilan, pada saat harga BBM naik, rakyat kecil tercekik, pada saat harga BBM dunia turun, rakyat kecil jadi kambing hitam.

Dimana keadilan itu, siapa yang menyembunyikan keadilan itu, apakah memang keadilan sudah hilang dari negeri ini, atau sudah lenyap dari bumi pertiwi ini. Ditelan sang rakus , yang tak mau berbagi pada sang fakir, fakir kuasa dan harta.

Nah Gadihlambah berpesan,
jangan pilih partai yang menggagas sistem Outsoucing,
Jangan pilih partai yang tidak menegakkan keadilan,
Jangan pilih pemimpin yang sikapnya rakus kuasa dan harta
Jangan pilih pemimpin yang mengandalkan harta dan nama
Jangan pilih ini, jangan pilih itu, lantas milih sapa dong

Rekaman Jaksa Minta Upeti

2008-10-21T18:40:00.000-07:00

bersumber dari Harian Gorontalo Post, Sabtu 11 Oktober 2008

Beberapa waktu yang lalu percakapan antara jaksa Urip dan Artalyta (Ayin) dalam kasus BLBI jadi pusat perhatian, bahkan sampai dijadikan ring-tone (nada panggil ) HP

Kasus serupa terjadi di Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo. Rekaman percakapan antara jaksa kejaksaan negeri setempat dengan staf pemerintahan kabupaten juga menghebohkan dan dijadikan ring-tone.

Bedanya, percakapan Urip dan Ayin banyak memakai kata sandi, sedangkan percakapan di Boalemo malah sangat vulgar dan jelas.

Dari suaranya, diduga yang berbicara adalah Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo, Tilamuta Ratmadi Saptono SH.

dalam Percakapan berdurasi 34 menit itu disebut2 soal janji menyerahkan uang...

Salah satu cuplikan rekaman percakapan telpon itu:
"... paling kasih 15 juta. proyek dia miliaran, Handoyo kalau ngasih dibawah 50 juta, saya ndak akan terima. kasih tahu dia.... kalau dia ngasih 20 juta, nggak usah temui saya. Saya tangkap dia nanti..."

Rekaman itu mulai beredar di masyarakat sepekan lalu dan kini kian banyak warga yang mencarinya.

Justru setelah menyebar, yang sudah punya rekaman malah berhati-hati. Mereka tidak serta merta mengizinkan orang lain merekamnya.
"dengar saja dulu, jangan dulu rekam. Soalnya jangan sampai orang terbawa-bawa lagi", kata warga yang memiliki rekaman ketika ditemui Gorontalo Post.

Mencuatnya peredaran rekaman percakapan itu memunculkan tanggapan warga. Menurut warga, rekaman itu menguatkan indikasi adanya permainan dalam upaya penegakan hukum.
Kata warga: "Ini terbukti bahwa kasus korupsi yang seharusnya diusut tuntas, malah didiamkan karena diberi upeti".

Kalau menurut saya:
Itu benar, malah yang lebih menakutkan adalah kemungkinan yang lain, yakni bahwa orang harus melakukan korupsi agar bisa memberi upeti.
Jika tidak bisa memberi upeti akan ditangkap.
Artinya JIKA TIDAK KORUPSI, MAKA AKAN DITANGKAP.

dari rekaman pembicaraan antara Kepala kejaksaan negeri Boalemo dengan staf pemerintahan kabupaten setempat. yang dibicarakan adalah suplier/ rekanan/ pemborong yang mengerjakan sebuah proyek di kabupaten tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum saat ini bahwa dalam proyek pemerintahan kabupaten/kota sampai propinsi dan seterusnya, bahwa pimpinan proyek atau kepala dinas atau instansi pemerintah yang bersangkutan harus setor upeti pada aparat hukum. Jika tidak, maka akan dicari-cari kesalahannya agar bisa diperas. Makanya pak.. kalau mau selamat korupsi aja proyek pembangunan yang ada.
Sebab jika anda tidak korupsi atau minta fee pada suplier/ rekanan/ pemborong yang melaksanakan proyek ditempat anda... anda gak bisa kasih setoran.
Jika anda bekerja bersih sudah sesuai aturan, tidak korupsi, tidak menerima fee.. wah bisa fatal... karena pasti dicari-cari kesalahan anda

Itu masih untung, kadang bahkan sudah diperas masih dijadikan "obyek jalur prestasi". Artinya sudah diperas sampai kering, masih harus dijadikan target harus dihukum karena untuk dapat penilaian berprestasi, sehingga dapat naik pangkat.. naik jabatan dan sebagainya.

Selain itu, obyek pemerasan yang lain adalah suplier/ rekanan/ pemborong yang mengerjakan proyek. Karena dianggap untung, maka harus menyisihkan keuntungan sebagai upeti. Jika tidak setor upeti... wah jangan coba-coba deh...

kadang bahkan mintanya berlebihan, seperti dalam rekaman tadi. Mungkin saja
si pemborong setelah mengerjakan proyek sekian bulan untung kotor tidak sampai 100 juta.. dipotong operasional, gaji karyawan dan sebagainya mungkin bersih untung 75 juta, maka dia menawar bagaimana kalau kepala kejaksaan negeri itu diberi upeti 20an juta...
hehehe ya jelas marah... keinginan penguasa yang punya wewenang tanpa batas untuk menyengsarakan manusia kok ditawar...
kalau mau selamat korupsi aja bos....

Coba bayangkan saja... pernah ada berita menarik... dimana pemborong mengerjakan pembuatan meja, dengan spesifikasi panjang lebar harus 50cm x 100cm. karena panjang mejanya hanya kurang 1 milimeter!!! maka ya harus terima nasib dijadikan bulan-bulanan dengan tuduhan korupsi. Meskipun lebar meja melebihi ketentuan yakni lebih 1cm...
Makanya kadang saya bingung dengan berita bahwa aparat ini berhasil membongkar korupsi... setelah saya baca lengkap ternyata............
Yang lain lagi... saya baca.. dituduh korupsi karena administrasi kurang baik...
dan sebagainya...

Makanya daripada kerja dengan benar dan jujur... tapi anda tidak bisa kasih upeti...
Karena tidak bisa kasih upeti... anda bisa dihukum...
Lebih baik anda korupsi aja deh.. karena dengan itu anda bisa beri upeti...
kemungkinan selamat ada...
kemungkinan tidak selamat juga ada.... hehehehe

Karena sekarang memang zamannya...
Dimana Korupsi terbesar adalah ada pada para aparat penegak hukum....

Maka bisa dibaca berita di media massa...
dimana anggaran belanja pembangunan dibanyak daerah hanya terserap kurang dari 20%, artinya dari dana yang ada untuk pembangunan yang terpakai hanya kurang dari 20%. sisanya dianggarkan lagi tahun depannya...
karena semua takut...
Kalau anggaran belanja rutin ya terserap semua... karena untuk gaji pegawai negeri dan sebagainya... kalau tidak... pegawai negeri tidak gajian..hehehe

Jadinya saya ini kadang kadang mikir...
Ingat semboyan iklan tentang pajak di TV...
Bayar pajaknya... awasi penggunaannya...
Apa kata dunia....

Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) ini kan sebagian besar berasal dari pajak.
Ternyata ... kita semua ini yang taat bayar pajak (pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor,... makan direstoran harganya sudah termasuk ada pajaknya, beli kebutuhan ditoko/minimarket harganya sudah termasuk pajaknya.. dan sebagainya)
Semua itu ternyata sebagian besar adalah untuk membayari para pegawai negeri termasuk juga aparat hukum....
Tapi orang-orang yang kita gaji dari pajak kita itu tidak melayani kita...
jika tidak setor uang... urusan dipersulit... (malah di Indonesia ini, jangankan menuntut hak... melaksanakan kewajiban saja dipersulit... mau contoh konkret, mau bayar pajak kendaraan bermotor saja, jika ingin cepat ya pakai jasa calo. Lihat dikantor pajak.. betapa orang melaksanakan kewajiban perpajakan harus antri panjang...d ansebagainya)
Aparat hukum yang kita gaji dari pajak kita... jika tidak kasih upeti... wah rawan bencana....

http://groups.yahoo.com/group/partai_hanura/message/842

Lulusan Militer menjadi capres

2008-10-20T18:23:00.000-07:00

Setelah masa reformasi, militer tidak lagi memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa Pak Harto, walaupun militer hanya digunakan untuk menopang kekuasaan yang dimilikinya, pada dasarnya militer ikut berpartisipasi sekarang langsung menjadi praktisi didalam perpolitikan indonesia. Dengan alasan untuk menegakkan demokrasilah makanya militer disingkirkan dari senayan.
Setelah turunnya Soeharto dari kepresidenan, ada beberapa presiden yang berasal dari non militer, diantaranya adalah BJ Habiebie, Gus Dur dan Megawati. Masa-masa itu walaupun dengan dalihnya adalah masa peralihan, tetapi sangat dirasakan ketidak stabilan roda pemerintahaan dan banyaknya mis managemen dalam penangaan masalah kenegaraan.
Pada masa Habibielah Timor Timur lepas dari Indonesia. Gus Dur diturunkan oleh MPR yang mengangkatnya, kemudian digantikan oleh Megawati. Pada masa Megawatilah penjualan besar-besaran aset-aset negara ini dilakukan, seperti penjualah Indosat . Selain itu juga masih banyak proyek-proyek yang merugikan negara terjadi seperti kasus penjualan Gas Tangguh.
Pada masa SBY memerintah, dapat dikatakan bahwa stabilitas nasional terjaga, walaupun memang alam banyak melakukan penolakkan diawal pemerintahaannya, yang ditandai dengan banyaknya bencana yang menimpa negeri ini, seperti Tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta, tetapi semua itu seperti menjadi sarana untuk selalu mengingatkan sang pemimpin untuk tetap berada diatas track yang benar. Bahkan alam sepertinya mengirimkan suatu pesan kepada SBY melalui bencana lumpur lapindo, entah apa pesan yang diterima oleh SBY, tentu saja hanya beliau yang tahu persis, tergantung persepsi dan sudut pandangnya. Tetapi nampak SBY merespon secara positif seluruh pesan-pesan yang disampaikan alam kepadanya, termasuk bencana krisis global yang menyerang dan akan dirasakan di Indonesia dalam 3 bulan mendatang, kalau kita tidak melakukan apa-apa kata salah satu politisi dilayar tv. Secara umum pemerintahan SBY boleh dikatakan memiliki nilai lebih dibandingkan pendahulunya diera reformasi.
Yang menjadi sorotannya adalah, apakah memang karena figur SBY secara pribadi yang menjadi dasar keberhasilan itu, ataukan latar belakangnya sebagai militer yang mensupport hal itu. Karena seperti disampaikan diatas, seluruh presiden pendahulunya dimasa reformasi, berasal dari Non Militer.
Mungkin, oleh karena itu juga yang mendorong para lulusan militer yang sudah purnawirawan tetapi masih dalam usia produktif, memiliki niat dan ambisi untuk mendaftar menjadi presiden, baik dengan menggunakan Bendera Partai maupun melalui jalur independen. Dari jalur partai saja sudah ada beberapa nama yang beredar, seperti SBY, Wiranto, Prabowo dan Sutiyoso, sedangkan dari jalur independen juga terdapat beberapa nama.
Kita sebagai rakyat harusnya lebih memberikan kesempatan kepada seluruh kader bangsa ini untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Indonesia berikutnya. Karena semakin banyak calon yang maju, maka semakin banyak pilihan. Baik bagi yang berasal dari militer maupun yang non militer. Tinggal bagaimana rakyat dapat mempercayai para calon-calon yang sudah berkampanye melalui seluruh media, baik elektronik, cetak ataupun media. Rakyat Indonesia bukanlah rakyat bodoh yang tidak dapat menilai mana pemimpin yang berjuang untuk rakyat dan mana yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.
Kalau menurut anda bagaimana ? siapakah diantara calon presiden itu yang akan anda Pilih ? dan apa kriteria dan dasar pemikirannya ?

hadapi krisis, SBY JK perlu belajar pada Blogger

2008-10-14T23:39:00.000-07:00

Untuk menghadapi krisis global yang baru saja dimulai, pemerintah SBY JK dan para kabinet dibidang perekonomian, harus belajar kepada rakyat, khususnya para blogger yang aktif menulis dan menganalisa permasalahan yang terjadi dinegara.

Ideologis kapitalis yang dianut pejabat di bidang ekonomi, akan menyebabkan keputusan yang akan diambil akan bersifat mempecepat kehancuran ekonomi indonesia, karena kehancuran kapitalis yang di hadapi dengan cara-cara dan pemikiran kapitalis juga.

Sebaiknya buka mata dan teliga lebar-lebar sebelum mengambil keputusan.

coba simak tulisan berikut ini

http://adisatria.blogspot.com/2008/10/beberapa-hal-yang-akan-terjadi-di.html

Beberapa Hal yang Akan Terjadi di Indonesia Akibat Krisis Amerika Serikat

Krisis yang terjadi sekarang di AS sudah pasti akan berpengaruh di Indonesia, tetapi dampak yang akan terjadi belum bisa diprediksi. Tapi ada beberapa hal dalam sektor riil yang harus segi diantisipasi karena menyangkut sendi kehidupan masyarakat di Indonesia:

1. masuknya barang secara ilegal dari Luar Negeri secara besar-besaran terutama barang ritel, hal ini terjadi karena produsen ritel terbesar yakni Cina, akan menghadapi dumping besar-besaran yang dilakukan AS dan Eropa, apalagi ditambah dengan isu melamin. Sementara mesin pabrik industri Cina tidak mungkin dihetikan dan kapasitasnya sangat besar. Satu-satunya cara adalah memasukkannya ke pasar-pasar alternatif, termasuk Indonesia, dan Indonesia akan kesulitan menghambatnya, karena terlalu banyak jalur perdagangan ilegal terutama pelabuhan-pelabuhan gelap di Indonesia.

2. keluarnya barang (ekspor) secara ilegal ke luar negeri secara besar-besaran. Tingginya ongkos produksi dan biaya distribusi, juga kebutuhan akan uang cepat, memaksa perdagangan ilegal kembali marak, terutama untuk komoditi hutan dan laut (kayu dan ikan)

3. menurunnya daya beli yang berakibat berkurangnya rasa cinta produksi dalam negeri dan semakin tingginya konsumsi barang luar negeri, pada kenyataannya banyak barang luar negeri terutama barang konsumsi yang harganya jauh lebih murah saat ini, apalagi bila penyelundupan ilegal dari Cina meningkat, produsen kita akan sangat sulit bersaing ditambah semakin mahalnya biaya distribusi. Saat ini saja, masyarakat-masyarakat di Perbatasan Kalimantan Timur, Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara lebih banyak berbelanja di Malaysia dan Phillipina ketimbang di Indonesia sendiri.

4. semakin tingginya persaingan di pasar dalam negeri, akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat kembali marak, akibat banyaknya barang ilegal yang masuk dan semakin rendhanya daya beli masyarakat produsen lokal harus bersaing keras dan hukum siapa yang kuat akan bertahan pasti terjadi meskipun kita memiliki UU Persaingan Usaha

5. naiknya ongkos produksi dan persaingan yang ketat berakibat runtuhnya produsen lokal, naiknya pengangguran dan berakibat pada naiknya angka kriminalitas. Kriminalitas dipastikan meningkta bila penganguran juga meningkat ditambah dengan rendahnya daya beli masyarakat akan mendorong manusia berpikir cepat unutk memenuhi kebutuhannya dan terkadang irasional sehingga bukan saja kriminalitas yang meningkat teteapi juga tingkat depresi.

6. permintaan akan komoditas-komoditas manufaktur Indonesia di LN akan semakin turun akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan baja, tekstil, bahkan mungkin hingga ke TKI akan menurun seiring berkurangnya pertumbuhan ekonomi di negara mitra utama seperti Cina untuk baja, AS untuk tekstil dan Korea, Malaysia serta Taiwan untuk TKI kerah biru (buruh bangunan, buruh pabrik).

7. sektor transportasi untuk distribusi kehilangan pasar. Berkurangnya komoditas yang diperdagangkan akan membuat sektor transportasi distribusi yang selama ini menyerap tenaga kerja besar akan menurun aktivitasnya terutama pelabuhan dan kapal kargo. Artinya tingkat pengangguran bisa meningkat di sektor ini.
8. rendahnya permintaan kredit untuk usaha akibat suku bunga yang tinggi, mengakibatkan UKM kesulitan untuk berkembang, para pengangguran yang berencana akan beralih menjadi wirausaha juga akan berpikir dua kali.

9. kesemuanya berujung pada semakin sulitnya menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Beberapa solusi yang harus dilakukan:

Peningkatan keamanan dalam negeri, terutama pengawasan perbatasan, perairan, hutan, pintu-pintu masuk dari LN dan pengawasan pelabuhan gelap. Potensi yang akan terjadi adalah peningkatan perdagangan ilegal dari luar negeri ke dalam negeri maupun sebaliknya
jangan hanya menuntut masyarakat ”gunakan produk dalam negeri” tetapi fasilitasi juga oleh pemerintah, bantu distribusikan produk-produk lokal ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini sekaligus membuka pasar produk dalam negeri. Kembangkan perdagangan intra dalam negeri, antar provinsi. Sehingga perekonomian masyarakat meskipun lebih subsisten tetapi tidak terlalu bergantung pada LN. Nyatanya didaerah perbatasan dan kawasan timur Indonesia, barang-barang lokal tidak banyak dan sangat mahal, sementara produk malaysia dan cina membanjir disana.
Sektor bisnis, harus merubah target pasar mereka, jangan hanya mengandalkan ekspor tetapi juga ekspansi pasar di dalam negeri.
beri fasilitas kemudahan kredit, perizinan dll. yang lebih besar bagi sektor UKM ketimbang bagi usaha besar. Hal ini untuk mengantisipasi agar para pengangguran mau berwirausaha.
kembangkan pemberdayaan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga perekonomian keluarga tetap hidup tanpa bergantung pihak lain. Sekaligus untuk meningkatkan daya beli mereka dan mencegah perekonomian yang semakin subsisten di pedesaan.

Nikmatkah menjadi Anggota Dewan ?

2008-10-14T23:24:00.000-07:00

Jangan anda tertipu dengan judul diatas... ya jelas aja dong enak jadi anggota dewan... apalagi di Indonesia yang pada masa reformasi, budaya korupsinya baru mulai menyebar dari birokrasi ke legislatif.

Mudah-mudahan KPK tidak berhenti menindak dan bergerak, sehingga peluang korupsi lenyap.

Tapi Antasari Anzhar kemana yah ? kok berita pemberantasan korupsi tertelan oleh berita gejolak ekonomi global.

Seharusnya KPK semakin gencar melakukan pemberantasan korupsi dan terus diberitakan, sehingga secara psikologis, rakyat semakin percaya akan gerakan korupsi, dan meminimalisir dampak negatif pemberitaan runtuhnya kapitalis AMerika

http://pisangsale.com/2008/10/ternyata-jadi-anggota-dewan-nikmatnya-nggak-ketulunganhehehe/

Ternyata jadi anggota dewan itu nikmatnya sampai ke ubun-ubun..hehehe

Posted by ayahthari

October 9, 2008

Jadi anggota dewan(DPR,DPRD,DPRK) itu enak dan nikmat sekali, ibarat tidur dengan gadis muda, cantik, bahenol dan sexy…Anda nggak percaya? ach masak iya bang…

Kalau nggak enak dan nikmat coba aja tanya Caleg yang udah ngerasain lima tahun duduk dikursi dewan jadi ketagihan. Mana mungkin ingin daftar lagi sebagai caleg kalau tidak senikmat itu, bahkan sampai ngeluarin uang sekian ratus juta dan sanggup sikut kiri kanan, pijak bawah jilat atas…

Demi rakyat, Kejujuran, keiklasan, Kecerdasan dan keahlian dsb diletakan ke nomor sekian…yanga ada dibatok kepala adalah “KEKAYAAN, KEMEWAHAN,KEMULIAN,KEWIBAWAAN,DE EL EL”…ach masak iya bang?…

Nggak percaya? Berapa banyak anggota dewan yang tertangkap sedang indehoi dengan gadis mulus sexy, berapa banyak yang tertangkap sedang mabuk-babukan,berjudi, pesta narkoba…hmmmm nggak kuat nerusinnya…Belumlagi yang korupsi, Mark-up, jual tanah negara, tebang pohon…..

Tapi bang kan nggak semua begitu?….

Mudah-mudahan aja dalam kolam lumpur lapindo eh salah… lumpur demokrasi Indonesia ini dan masih ada sebiji intan yang tetap bersinar.membawa do’a dan harapan dari dua ratus juta pemegang KTP untuk keluar dari kolam lumpur ini untuk mandi di danau berair bening dan suci….

Kapitalis Internasional runtuh, Kapitalis Indonesia masih berjaya

2008-10-14T22:48:00.000-07:00

Keruntuhan ekonomi Kapitalis di Amerika membuktikan bahwa sistem ideologi tersebut merupakan sistem yang sangat bobrok. sistem kapitalisme yang lebih mendahulukan sistem pasar akan menyebabkan kelompok yang kuat akan menghancurkan kelompok yang lebih lemah.

Krisis Ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, membuktikan bahwa Indonesia yang saat itu, mengikuti saran dari IMF yang merupakan Antek dari Kapitalisme, tenggelam dalam kerusakan ekonomi yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Tapi ternyata bangsa ini belum terlepas dari cengkraman Kapitalisme. masih banyak kapitalis-kapitalis yang bercokol di pucuk pimpinan negara ini. dalam menghadapi kondisi krisis global yang berasal dari pusatnya Kapitalis, Indonesia masih nunut katut dengan ikut serta menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh IMF.

Tulisan dibawah ini salah satu informasi pemimpin Indonesia yang memiliki ideologi kapitalis.

Diam sajakah kita ??
Bagaimana sikap SBY ?
Masihkah kita biarkan kapitalis menguasai Indonesia ini ?

http://www.matabumi.com/berita/nasionalisme-menkeu-sri-mulyani-diragukan

Nasionalisme Menkeu Sri Mulyani Diragukan..

jacky — Tue, 14/10/2008 - 02:47

Plt Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati jadi sorotan. Sejumlah ekonom melihat kinerjanya secara kritis. Dunia usaha bahkan mulai sinis terhadapnya. Langkahnya bisa mematikan korporasi-korporasi nasional.

Salah satu kritikan datang dari guru besar Fakultas Ekonomi UI, Sri Edi Swasono. Menantu proklamator Mohammad Hatta ini mengkritik keras bahwa Sri Mulyani dan koleganya di FEUI merupakan ekonom neoliberal.

Sri Mulyani tak membantah tudingan Sri Edi. Dan Senin ini (13/10), Sang Menkeu ngotot mengusulkan untuk membuka perdagangan saham kelompok Bakrie dalam rapat internal bersama Wapres Jusuf Kalla di rumah dinas Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10). Kecuali JK dan Sri, rapat itu juga dihadiri Menneg BUMN Sofyan Djalil dan Mensesneg Hatta Radjasa.

Para ekonom senior mengatakan, desakan Sri Mulyani agar penghentian sementara (suspend) enam saham Grup Bakrie segera dicabut, dinilai dilatarbelakangi vested interest. Ini akibat ekonomi neoliberal yang diusung Sri Mulyani, yang memihak kapitalisme global.

Dalam pandangan Rizal Ramli PhD, sikap Sri Mulyani jelas tidak mempedulikan dan memprioritaskan penyelamatan aset nasional. Mestinya, sebagai pelaksana otoritas ekonomi dan keuangan, Sri Mulyani memberi perhatian ekstra terhadap aset perusahaan nasional yang kini terimbas krisis keuangan global.

Kritik mantan Menko Ekuin itu terkait dengan upaya Sri Mulyani untuk memaksa pembukaan kembali perdagangan saham korporasi-korporasi nasional, termasuk kelompok Bakrie. Dalam hal ini, jika Menkeu mendesak dan memaksa suspensi saham-saham tersebut dibuka dan dilepas hari ini, besok, atau pekan ini, harganya pasti jatuh dan murah. Saham-saham tersebut akan diborong modal asing atau modal regional ASEAN. Jika itu yang terjadi, habis dan tamatlah kepemilikan grup bisnis bumiputra dan nasional kita. "Tampak sekali Sri Mulyani tidak peduli dengan nasionalisme ekonomi," tegasnya di Jakarta, Senin (13/10).

Padahal, suspensi terhadap saham korporasi nasional, bukan kali ini terjadi. Sebelumnya saham Bank Internasional Indonesia (BII) mengalami hal yang sama. Toh saham BII boleh disuspensi sampai dua bulan sambil menanti aksi korporasi dilakukan oleh kelompok usaha milik Eka Tjipta Wijaya itu.

Lalu, kenapa suspensi saham Grup Bakrie begitu ngotot hendak dibuka Sri Mulyani? Rumors yang berkembang di pasar menyebutkan Menkeu ngotot agar saham itu jatuh lebih dalam lagi. Itu akan menguntungkan pesaingnya, yaitu modal asing dan Grup Medco. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sri Mulyani memiliki hubungan dekat dengan Arifin Panigoro, pemilik Medco dan modal global.

Rizal mengingatkan agar Presiden SBY mau melindungi dan menyelamatkan aset ekonomi nasional menyusul jatuhnya bursa saham. "Sri Mulyani tampak tak suka ada kelas menengah dan borjuasi nasional yang kuat. Dia lebih suka pasar bebas, yang akan membuat kapitalis global menerkam dan mengambil alih pengusaha nasional," ujarnya.

Untungnya, upaya ngotot Sri Mulyani untuk membuka suspensi saham Bakrie itu dimentahkan pada forum rapat internal tersebut. Hingga pembukaan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (13/10) ini, saham-saham Grup Bakrie masih disuspensi.

Ngototnya Sri Mulyani terhadap pencabutan suspensi saham Grup Bakrie, layak memunculkan tanda tanya. Pasalnya, akhir pekan lalu, pemimpin Grup Bakrie sudah minta otoritas bursa tetap melakukan suspensi karena mereka tengah sibuk melakukan aksi korporasi. Ya, hak seperti yang didapatkan BII saat sedang dipinang Maybank, Malaysia.

Tak pelak, fakta ini kian menguatkan kekecewaan sejumlah ekonom atas kinerja Sri Mulyani. Tak hanya Rizal Ramli, ekonom seperti Iman Sugema, Revrisond Baswir, dan Fadhil Hasan juga merasa kesal atas sikap Sri Mulyani yang tak kreatif dan menghamba ke IMF dan Bank Dunia.

"Bayangkan, sektor riil hancur, kini muncul pukulan berikutnya dengan jatuhnya bursa saham. Ini semua akibat kebijakan Menkeu Sri Mulyani dan Boediono yang neoliberal itu. Sri Mulyani itu Menkeu neolib tulen. Dia tidak lahir dari seorang aktivis pergerakan sehingga dia tak memiliki visi, patriotisme dan spirit nasionalisme ekonomi seperti Hatta, Sjahrir, Ali Sastroamidjojo dan lainnya," kata Rizal.

Menurutnya, Sri Mulyani hanya mengekor mafia Berkeley. Padahal, teknokrat mafia Berkeley, Sumitro Djojohadikusumo, sudah mengakui strategi itu gagal.

Rizal memperingatkan SBY agar kritis dan waspada dengan resep-resep mafia Berkeley dari Sri Mulyani. "Resep itu hanya cocok untuk AS yang memiliki instrumen dan mekanisme sesuai neoliberalisme, tapi tidak untuk Indonesia," tegasnya.

Rizal juga mendesak tim Ekuin Kabinet Indonesia Bersatu untuk mencari solusi kreatif dan rasional dalam menyelamatkan ekonomi nasional. Tidak pada tempatnya tim Ekuin mencurigai dan berprasangka buruk terhadap para ekonom dan media dengan membentuk ‘intelijen represif' untuk menghadapi perbedaan pendapat soal ekonomi nasional yang karut-marut ini. [inilah.com]

Dicari, Kepala Komisi Pemberantasan Kolusi Indonesia

2008-10-05T02:58:00.000-07:00

Indonesia harus bangga, dengan dilakukannya Amandemen undang-undang dasar 1945, dibentuklah komisi pemberantasan korupsi yang bertugas menindak dan mengantisipasi perbuatan korupsi yang terjadi dinegara ini. Tidak bisa dipungkiri bangsa pembentukan komisi sakti ini, merupakan benchmarking dari lembaga yang sama yang ada dinegara lain. Walaupun kesaktiannya masih kalah dengan komisi pemberantasan korupsi dinegara lain, tetapi kita patut bangga dengan prestasi yang diukirnya, keberanian pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan lingkaran kekuasaan, Walaupun nampak seperti melambat dan ragu-ragu, secara jujur rakyat Indonesia tetap harus mengacungkan dua jempol ini bagi lembaga yang dipimpin Antasari Azhar.

Pada awal masa reformasi ada jargon yang biasa diusung para pendemo waktu itu, yaitu berantas KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk Korupsi sudah ada KPK, sedangkan untuk Kolusi dan Nepotisme belum ada lembaga yang mengurusinya. Beberapa saat lalu sudah mulai didengung-dengungkan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu bahwa nepotisme bukanlah sesuatu yang buruk. Dalam mata kuliah Sumber Daya Manusiapun, dosen yang bergelar Doktor juga menyatakan bahwa Nepotisme bukanlah sesuatu yang buruk. Sejauh nepotisme yang dilakukan tidak menyangkut kepemerintahan dan perusahaan publik, bisa saja nepotisme menjadi suatu yang baik. Misalnya dalam mengelola usaha, tentu saja pemilik modal lebih bisa mempercayakan perusahaannya kepada orang-orang yang dikenalnya secara baik, apalagi memiliki hubungan keluarga. Tetapi pendapat Akademisi ini ternyata dapat saja diplintir menjadi suatu pembenaran bagi pendapat yang memberikan citra positif bagi nepotisme.

Kolusi masih belum ada yang mengutak-atik, baik untuk diberantas ataupun dibenarkan. Sebaiknya bangsa ini secepatnya melakukan usaha untuk menempatkan kolusi pada posisi yang sebenarnya, yaitu sejajar dengan korupsi. Kolusi kadangkala tidak dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kolusi bisa saja dilakukan tanpa melibatkan uang sebagai imbalannya, tetapi bisa saja berupa kepentingan. Misalnya usaha untuk menggolkan perpanjangan usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun. Mungkin saja ada pertukaran kepentingan yang tidak melibatkan Uang disana. Ataupun kasus-kasus lainnya yang sangat banyak terjadi dinegeri ini.

Bagaimana menurut Anda, Apakah memang diperlukan lembaga khusus yang menangani kasus kolusi ini ?

Antasari Azhar konsisten dalam pemberantasan korupsi

2008-09-23T21:36:00.000-07:00

Komisi Pemberantas Korupsi pimpinan Antasari Azhar mendapat sorotan tajam belakang ini. Keragu-raguan dalam mengungkap aliran dana Bank Indonesia yang melibatkan mantan petinggi yang juga merupakan tokoh yang dekat dengan istana seperti melunturkan prestasi yang telah diukir dengan pembongkaran kasus-kasus besar seperti kasus Jaksa Urip dan Artalyta.

Dalam kondisi ini, KPK tetap konsisten untuk berusaha mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Hal ini terbukti dengan diungkapnya kasus suap di Badan pemantau persaingan usaha. Selain itu, rencana pengambil alihan kasus BLBI dari kejaksaan agung kembali membuktikan bahwa lembaga ini tetap konsisten dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang jadi tanggung jawabnya.

Setelah lebaran nanti, KPK menjanjikan akan melakukan ekspos kasus BLBI. Mari kita tunggu hadiah lebaran dari lembaga ini. Mudah-mudahan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa ini.

Yang harus diperhatikan adalah, walaupun kita yakin dengan integritas lembaga ini, baik integritas Antasari Azhar sebagai pimpinannya, maupun anggota tim lainnya yang ada dalam lembaga ini. Kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendorong agar KPK dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Karena kecenderungan dari bangsa Indonesia yang masih belajar dalam penegakkan hukum yang adil, terlihat bahwa dorongan masyarakat sangat berperan dalam mendorong terlaksanaanya keinginan rakyat banyak. Turunnya Soeharto merupakan salah satu contoh dorongan yang dilakukan Mahasiswa untuk mendorong DPR dan MPR saat itu untuk melakukan permintaan agar Soeharto turun dari jabatannya.

Tetapi setelah kejadian tahun 1998 itu, dorongan mahasiswa tidaklah segencar seperti saat itu. Apakah karena tokoh-tokoh mahasiswa yang berperan sudah mendapatkan posisi aman, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk melakukan dorongan kepada lembaga-lembaga negara untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya.

Contoh yang paling aktual adalah kejadian yang ada di kejaksaan agung. Kasus suap dilembaga ini, dan tarik ulur kasus BLBI serta kasus SP3 kasus Tommy Soeharto tidak mendorong masyarakat secara umum untuk meminta Jaksa Agung untuk mundur dari jabatannya. Walaupun itu merupakan hak preogratif presiden, tetapi ketidak becusan dalam melaksanakan tugasnya itu, sebenarnya harus diminta pertanggung jawabannya.

karena tidak becus menyelesaikan kasus BLBI, kemudian dialihkan kepada KPK, dan memperlihatkan bahwa Kejaksaan Agung tidak melakukan fungsinya. Kalau memang tidak diperlukan, lebih baik lembaga ini dibubarkan atau minimal pejabat-pejabatnya diregenerasikan dengan menawarkan program pensiun muda. Dudukan tokoh-tokoh muda yang memiliki track record yang baik untuk menggantikannya. Kalau memang tidak ada, angkat saja para sarjana-sarjana hukum yang belum terkontaminasi mafia peradilan, yang mungkin diperoleh dari lembaga swadaya masyarakat yang telah melakukan pegawasan terhadap lembaga ini.

Tetapi, apakah memang sudah tidak ada jaksa yang bersih dinegeri ini ?

Perpanjang usia Hakim Agung, bukti ketidak relaan regenerasi kepemimpinan nasional

2008-09-21T22:19:00.000-07:00

DPR sedang mempertimbangan untuk men sahkan undang-undang yang mengatur perpanjangan usia pensiun Hakim Agung. Banyak yang berpendapat bahwa fenomena ini sarat dengan kepentingan politis untuk pemilu 2009. ICW meminta DPR untuk tidak mensahkan undang-undang tersebut.

Tidak penting alasan apa dan kelompok mana yang menginginkan perpanjangan usia pensiun hakim agung ini. Ataupun bagaiman proses sampai dibuatnya rancangan undang-undang yang mengakomodir kepentingan sekelompok orang ini. Yang perlu disorot hanyalah dari keinginan tersebut memperlihatkan bahwa para senior atau orang tua yang ada dibumi pertiwi ini masih tidak rela memberikan tongkat estafet kepemimpinan negara ini kepada kelompok kaum muda.

Waktu polemik capres golongan muda versus capres golongan tua berkembang beberapa waktu lalu, dimana salah satu pemimpin Partai Politik mengemukakan agar capres usia tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada capres dari golongan muda maju. Pendapat ini mendapat komentar yang sangat keras dari kelompok tua. Jadi dalam jangka beberapa waktu ini sudah ada 2 kepentingan kelompok tua yang diperjuangkan.

Lantas bagaimana kelompok muda menanggapi keinginan perpanjangan usia pensiun hakim agung ini. Sebenarnya kita tidak memiliki kepentingan langsung dengan hal ini. Karena orang-orang seperti saya, anda dan sebagian besar rakyat indonesia yang jumlahnya berjuta-juta ini, tidaklah memiliki kualifikasi untuk diangkat sebagai hakim agung. Hanya sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi hakim agung. Lantas mengapa harus diperpanjang batasan usia untuk menjadi hakim agung.

Apakah ini hanya cara beberapa orang yang masih belum rela untuk pensiun atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk berkiprah dibidang lain.

Kalau hal ini disetujui, kemudian, masa pensiun pejabat ini, pejabat itu, pegawai negeri dibagian ini atau dibagian itu, dan pegawai dilembaga ini dan lembaga itu akan ikut-ikutan minta disesuaikan. Seluruh posisi yang ada dinegeri ini akan kembali diisi oleh para orangtua yang masih berkuasa disaat ini.

Atau mungkin juga hal ini dipersiapkan bagi para orang tua yang mulai digusur dari pencalonan anggota legislatif dari partai tertentu, tetapi masih memiliki kekuatan politis didalam partai tersebut.

Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, the lost generation akan bertambah. Kalau saat ini yang menjadi the lost generation adalah bagi kaum muda kelahiran tahun 60 sampai 80, maka deretan ini akan bertambah dan bertambah terus.

Bagaimana Pendapat anda ?

Dari pada Golput, lebih baik pilih partai kecil.

2008-09-11T02:17:00.001-07:00

Agus Condro dipecat dari Partainya, karena melaporkan dirinya menerima uang suap aliran dana BI. Yuddy Chrisnandi mundur dari pencalonan legislatif karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Pucuk Pimpinan Partainya dalam hal penetapan nomor urut. Itulah berita yang terdengar dari 2 partai besar yang ada direpublik ini.

Bukan ingin menghakimi atau menilai partai tertentu yang memiliki kader-kader itu, tetapi hanya sekedar mencoba menelaah dari pandangan awam.

Kasus Agus Condro

Saat ini sidang kasus aliran dana Bank Indonesia yang diberikan kepada anggota DPR mulai terkuak. Agus Condro sebagai salah satu anggota DPR dari Partai PDI perjuangan, mengaku dirinya menerima uang sebesar 500 juta setelah pemilihan Gubernur Bank Indonesia saat itu. Dana itu dinyatakan sebagai tanda terima kasih atau uang suap yang diberikan kepada Anggota DPR agar salah satu calon memenangkan pemilihan.

Agus Condro melaporkan diri ke KPK, dan ditanggapi secara tidak semangat. Sampai saat ini kasusnya belum diungkap kepada publik. KPK pimpinan Antasari Azhar seperti buldoser yang kehabisan Bensin, begitu memasuki ranah kekuasaan. Entah apa yang ditakutkan oleh KPK sehingga tidak mau secara agresif mengungkapkan kasus ini. Hanya merekalah yang tahu. Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa menduga-duga… jangan jangan… ada sesuatu diantara mereka.. jangan..jangan ada dusta diantara kita.
Kalau memang KPK tidak berani mengungkapkan kasus ini, mengapa ya ??

Sikap Partai PDI Perjuangan yang langsung melakukan pemecatan Agus condro dari keanggotaan Dewan juga menjadi tanda tanya besar. Partai PDI Perjuangan yang mengslogankan dirinya sebagai partai wong cilik, seharusnya bisa mengejawantahkan slogannya dalam tindakan nyata. Partai Wong cilik, yang membela kepentingan rakyat kecil. Tentu saja partai ini seharusnya membantu pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilakukan dari dalam partai itu sendiri. Jadi kalau ada kader yang mengaku, seharusnya dibantu pengungkapannya, pecat semua kader yang terlibat. Dorong KPK untuk melakukan pengusutan, jangan saling lempar tanggung jawab.

Entah apa yang ada didalam pikiran petinggi Partai ini ? dan apa dampaknya terhadap pandangan para pemilihnya ?

Kasus Yuddy Chrisnandi

Kader Partai Golongan Karya ini, termasuk wakil rakyat yang vokal di DPR ini, dan seringkali memiliki pendapat bertentangan dengan fraksinya. Salah satu pimpinan Partai tersebut menyebutkan bahwa Yuddy memiliki beberapa dosa terhadap Partainya, dan sikapnya yang berbeda dalam pengajuan Hak Angket DPR tentang kenaikan harga BBM merupakan puncak dari perlawanan Yuddy terhadap Partainya. Hal ini bisa dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Yuddy diletakkan di nomor urut bawah dalam pencalonan Anggota DPR, walaupun hal ini dibantah. Dinyatakan bahwa di Partai Golongan karya, penetapan calon anggota DPR sudah dilakukan secara Demokratis dengan mempertimbangkan skoring masing-masing calon yang di nilai oleh suatu tim tertentu. Tetapi dalam wawancara langsung di salah satu televisi nasional beberapa waktu yang lalu, Yuddy mengajukan argumen yang tak terbantahkan, bahwa seharusnya dia bisa mendapatkan nomor urut 1 dari daerah pemilihan Jawa barat VIII, karena mendapatkan rekomendasi dari sekian banyak kepala desa dan pimpinan wilayah Partai Golongan karya di daerah pemilihan tersebut.

Dari 2 kasus diatas kita dapat ambil kesimpulan bahwa pemilihan anggota legislatif, sebenarnya tidaklah mementing sosok kader yang dicalonkan, tetapi partai yang mencalonkannya. Seorang anggota DPR bukanlah mewakili rakyat yang memilihnya tetapi mewakili partai yang mencalonkannya. Setiap keputusan yang diajukan sang legislator, harus mendapatkan restu atau izin dari Pimpinan Partainya. Jika sikapnya berbeda, ancaman pemecatan (Recall) ataupun Penggantian Antar Waktu (PAW) bisa menimpa dirinya.

Sikap-sikap dan pemikiran yang disampaikan didalam sidang-sidang DPR, bukanlah mewakili kepentingan dirinya sendiri melainkan mementingkan kepentingan Partainya.

Oleh karena itu, kalau anda memang peduli, jangan hanya melihat siapa calonnya, tetapi pilihan anda harus mempertimbangankan partai yang menaungi si calon legislator.

Lantas partai yang mana yang harus dipilih ?

1. Perhatikanlah bagaimana sikap partai tersebut terhadap kasus pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh kader partai lain ataupun oleh kadernya sendiri. Kalau sikapnya tidak begitu tegas dalam pemberantasan korupsi, jangan pilih partai tersebut.
2. Kalau Partai tersebut merupakan partai baru yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya, anda bisa melihat tokoh yang diusung partai tersebut atau tokoh-tokok yang menjadi pucuk pimpinannya, apakah tokoh-tokoh tersebut memiliki track record yang baik dalam hal pemberantasan korupsi.
3. Pilihlah partai yang benar-benar tegas dalam menegakkan pemberantasan korupsi.

Lantas kalau anda merasa tidak ada satu partaipun yang dapat menyuarakan kepentingan anda ?

Sebaiknya jangan pilih Golput. Karena kalau anda memilih golput akan membantu kemenangan partai-partai besar yang menutupi kasus-kasus korupsi besar ataupun kasus suap yang melibatkan kader-kadernya. Lebih baik memilih partai kecil, yang mungkin belum anda ketahui sikapnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, setidaknya anda memberikan kesempatan kepada partai kecil tersebut untuk membuktikan diri bahwa partai mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Setidak-tidaknya anda bisa berikhtiar dan berharap bahwa Partai Kecil yang anda pilih bisa menjadi motor untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinegeri ini.

Berantas Korupsi di Bank Indonesia yang terjadi sejak dulu

2008-09-01T23:30:00.000-07:00

Dalam pengusutan kasus korupsi dan suap yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam proses pemilihan para petinggi dilembaga ini, terungkap bahwa proses suap menyuap ini telah dilakukan sejak dahulu kala, mungkin saja sejak lembaga ini mulai didirikan. Entah sudah berapa banyak dana yang digelontorkan dari kocek para petinggi tersebut agar terpilih dan mungkin saja dana itu berasal dari dana rakyat juga, yang artinya tindakan tersebut mengandung indikasi korupsi.

Mungkin juga kasus-kasus yang sudah lama terjadi tersebut tidak akan diusut. Yang diusut hanyalah kasus yang baru saja terjadi dan pejabat BI tersebut masih menjabat. Keputusan ini akan dilakukan dengan argumen bahwa kejadiannya sudah lama dan para pejabat tersebut tidak lagi menjabat dan untuk mendapatkan bukti-buktinya. Dan ada argumen basi lainnya yang akan di ajukan, yaitu bahwa kejadian tersebut terjadi dimasa lalu, dimana hal seperti ini merupakan sesuatu yang pantas dan biasa terjadi. Ini lah yang selalu dijadikan alasan untuk berlindung bagi para koruptor yang telah mengerus sehabis-habisnya kekayaan bangsa ini. Mereka ribut untuk memenjarakan para koruptor amatiran yang baru melakukan korupsi pada masa kini, seperti Al Amin cs. Padahal, korupsi yang mereka lakukan lebih besar jumlahnya, dan lebih kasar cara melakukannya.

Kalau Korupsi masa lalu ini tidak diungkapkan, akan mengakibatkan pemberantasan korupsi dinegeri ini tidak akan pernah terlaksana. Pengungkapan kasus korupsi hanyalah lips service dan semata-mata hanya sandiwara untuk memenuhi hasrat keadilan yang dituntut oleh rakyat.

Oleh karena itu, kita harus mendorong pemerintahan SBY untuk mengungkap seluruh korupsi yang terjadi tanpa pandang bulu. SBY tidak perlu turut campur, tetapi cukup memberikan politik will kepada KPK. Dan kalau ada partai besar atau petinggi partai besar lainnya bermain untuk menahan lajunya proses pemberantasan korupsi ini, SBY harus berani untuk menurunkan Seluruh komponen partai besar itu dari kapal besar perjuangannya.

Peran DPR juga tidak terlepas dari berhasil tidaknya proses pemberantasan korupsi ini. Kalau undang-undang pemberantasan korupsi disempurnakan dan diubah, dan memberikan kewenangan kepada KPK untuk membongkar seluruh korupsi yang pernah terjadi dinegeri ini. Jika Parlemen yang sekarang tidak mau untuk melakukan hal tersebut, kita tahu lah apa yang harus dilakukan, yaitu jangan pilih lagi mereka dalam pemilu legislatif 2009. berikan suara anda kepada calon legislatif yang akan memperjuangkan pemberantasan korupsi.

Peranan KPK sangatlah strategis. Kasus aliran dana BI ini merupakan suatu entry point yang sangat bagus bagi KPK untuk dapat membongkar seluruh kebusukan yang sudah tersistemik ini. KPK harus berani untuk menetapkan pejabat-pejabat tinggi sebagai tersangka jika memang memiliki informasi dan bukti yang kuat. Jangan mau diintervensi oleh partai yang memilih dan mengangkat mereka sebagai anggota ataupun pimpinan lembaga pemberantas korupsi ini. Jangan ada titipan untuk menyelamatkan seseorang. Sikat semua yang terbukti bersalah, walaupun beliau merupakan tokoh terhormat dan masih menjabat sampai saat ini..

Pertanyaannya adalah, Apakah KPK dan Antasari Azhar berani melakukannya, jangan hanya AL Amin cs saja yang ditangkap. Penjarakan juga Miranda Gultom dan seluruh pejabat BI sejak lembaga itu didirikan jika memang terbukti bahwa kasus suap itu sudah merupakan aturan standar di BI. Untuk para pemimpin BI yang sudah meninggal, silahkan diajukan secara perdata, sedangkan yang masih hidup, tetap harus mempertanggung jawabkan suap menyuap yang dilakukan dan harus dihukum setimpal dengan tindakan yang dilakukannya.

Mana mungkin terjadi !!

SBY akan terpilih lagi pada 2009, Kalau…

2008-09-01T22:36:00.000-07:00

Pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY sangatlah maju pesat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Hal ini tentu saja di sebabkan oleh kebijaksanaan sang presiden untuk memberikan politik will bagi KPK sebagai institusi pelaksanaan penyelidikan kasus-kasus korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi besar yang telah dibongkar oleh lembaga yang di pimpin Antasari Azhar ini. Banyak juga tokoh-tokoh atau bekas pejabat ataupun pejabat aktif yang dijebloskan ke terali besi.

Tetapi, image ini kemudian berubah, karena adanya kasus korupsi beberapa yang dilakukan oleh anggota kabinet yang tidak terselesaikan dengan penindakan hukum, seperti kasus Hamid Awaluddin, Yusri Ihza Mahendra, dan yang paling anyar adalah kasus Paskah Suzzeta dan MS Kaban.

Selain itu, kasus aliran dana BI yang melibatkan banyak pejabat teras dinegeri ini, sepertinya menghadapi kendala non teknis, sehingga terlihat proses pengungkapannya melambat. Entah memang SBY yang tidak memberikan lampu hijau atau mungkin juga Jusuf Kalla sebagai pentolan Partai Golongan Karya memiliki kepentingan untuk menjaga kadernya (Paskah Suzzeta) dari proses pendakwaan, walaupun begitu, tetap saja SBY sebagai kepala negara memiliki tanggung jawab yang paling tinggi untuk memutuskan memecat sang menteri dan mempersilahkan kepada pengadilan tipikor untuk menyelesaikan kasusnya. Karena walaupun memang kedua menteri tersebut tidak terlibat dan dinyatakan bebas, tetap saja image politik yang harus ditanggung SBY, karena tidak mengambil tindakan atas indikasi yang diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan sebagian besar dari rakyat ini akan berfikir bahwa SBY tidak tegas dalam menindak koruptor

Aulia Pohan, yang pernah menjabat petinggi BI, ternyata juga di indikasikan terlibat dalam proses mengalirnya dana BI tersebut. Ini termasuk hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang. Sama halnya dengan hal yang terjadi dengan 2 menterinya, hubungan sebagai Besan merupakan hal yang sangat dekat, sehingga keputusan yang tidak memihak pada pemberantasan koruptor, akan membenani SBY untuk maju kembali di 2009.

Kalau Paskah Suzzeta dan MS Kaban beserta Aulia pohan dijadikan tersangka dan diproses dalam sidang tipokor. Dan andai kata dinyatakan bersalah dan diberikan hukum yang cukup berat, misalnya penjara 20 tahun, tentu saja image SBY sebagai presiden yang mendahulukan penegakan hukum, pemberantasan korupsi akan mendapat image yang baik. Positioning ini akan menjadi suatu kekuatan yang maha dahsyat untuk terpilihnya SBY dalam pemilihan presiden pada 2009. Jika yang terjadi sebaliknya, tentu saja kekuatan SBY akan melemah sebagai pemberantas korupsi. Pemerintahaan SBY akan dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan Orde Baru yang melakukan tebang pilih dalam penindakan hukum.

Mungkin saja SBY akan tetap terpilih, tetapi SBY akan menanggung beban untuk tidak melakukan pemberantasan korupsi secara total. Kalau pemerintahan SBY hasil pemilu 2009 melakukan pemberantasan korupsi, yang akan terjadi adalah negosiasi dengan kasus yang terjadi saat ini. Dan hal yang paling buruk adalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak akan berjalan, atau malah mengalami kemunduran. Dan yang paling sengsara adalah rakyat.

Jika hal ini terjadi, SBY akan turun Pamor, dan berhenti dari jabatan Presiden sebagai pemimpin yang tidak memiliki prestasi, malah akan menanggung cap sebagai presiden penerus era korupsi dimasa orde baru.

Oleh karena itu, SBY harus segera memberikan lampu hijau kepada KPK, Antasari Azhar beserta timnya untuk segera menyeret tiga orang yang dikasihnya kemeja pengadilan tipikor. Mudah-mudah hal ini segera terjadi, agar pemberantasan korupsi di Indonesia cepat terlaksana.

Kabulkanlah ya ALLAH

Gadih lambah

2008-09-01T01:29:00.000-07:00

Antaro rimbo bukik barisan oi minang
dalam lambah, nan diapik gunuang oi sungai
tampak jauh desa lambah,

sarahnyo janiah tajuan mangariliang,
pamandian, gadih lambah patang jo pagi
bakacimpuang Suko hati

Jiko hari lah laruit sanjo..
mato ari nan babagairono ruponya.

si gadih lambah pulang ka rumah
dari sawah sajak pagi hinggo patang,

sawah ladang nan indak bajanjang nampaknya
basumarak, alamnyo nan sajuik rasonya,
tapi kini, jauah dimato.