Kamis, 24 September 2009

tim lima harus pilih Tokoh ICW menjadi Plt Pimpinan KPK

ternyata perjalanan bangsa ini sepertinya mengalami pasang surut, terutama dalam pemberantasan korupsi. ditengah prahara dan gonjang-ganjingnya status KPK yang pimpinannya dijerat kedalam ranah hukum, ternyata ada sebuah ide untuk menerjukan tokoh anti korupsi kedalam lembaga pemberantas korupsi ini...

Awak Baca di salah satu blog

Awak setuju.... agar Tim 5, mendukung ide mendudukan Teten Masduki atau tokoh-tokoh ICW lainnya sebagai plt Pimpinan KPK....

nah ini dia tulisannya...

buktikan komitmen pemberantasan korupsi SBY angkat ICW menjadi plt pimpinan KPK

Kasus yang membelit pimpinan KPK, mulai dari Antasari Azhar sampai yang dialami oleh Bibit Samad dan Chandra Hamzah, dapat dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membuktikan bahwa SBY merupakan Presiden yang Legendaris, khususnya dalam hal pemberantasan Korupsi dinegeri ini. Tentu saja hal ini dapat dicapai jika SBY memutuskan pengganti yang sangat tepat.

Kalau dari pengamatan kita atas setiap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh SBY, nampak sekali bahwa SBY sangat berhati-hati dalam memutuskannya, memperhitungkan setiap kemungkinan dan resiko yang akan timbul, tentu saja memperhitungkan dampak keputusan yang diambil bagi kekuasaannya sebagai presiden, baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan yang pasti juga dampak secara langsung bagi citra diri SBY sebagai seorang pemimpin bangsa ini.

Sebagai seorang yang mengenyam banyak pendidikan dan keilmuan, serta latar belakang sebagai seorang konseptor, SBY sudah terbiasa untuk selalu melakukan perhitungan-perhitungan ini. Ditambah lagi, sejak periode yang lalu, SBY sudah menggunakan para ahli dibidang masing-masing sebagai penasehatnya dalam mengambil keputusan. Lembaga Wantimpres ini berbeda dengan DPA pada zaman orde baru, jika DPA adalah perwakilan dari kekuatan politik ataupun organisasi masa yang eksis di tengah masyarakat, dan merupakan lembaga Negara yang memiliki kedudukan hukum didalam pengambilan keputusan-keputusan dinegeri ini, sedangkan Watimpres dimasa SBY merupakan salah satu lembaga dibawah naungan istana.

Walaupun kedua lembaga ini sepertinya memiliki fungsi yang sama, tetapi dalam kenyataannya, watimpres lebih mengutamakan kualitas dan fungsinya dibandingkan DPA, karena DPA hanyalah sebagai alat untuk mengkonstitusionalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh presiden.

SBY yang sering dicerca terlalu lambat dalam pengambilan keputusan, tenyata memberikan harapan bagi bangsa ini, sebagai presiden yang mendengar aspirasi masyarakat. Lihat saja dari perjalanan pengambilan keputusan perpu yang mengatur penggantian pimpinan KPK yang terlibat masalah hukum, nampaknya sebelumnya SBY akan langsung mengeluarkan Perpu bersamaan dengan surat keputusan penetapan personil yang akan menjadi pengganti ketiga pimpinan KPK tersebut. Sebelumnya diisukan bahwa akan ditetapkan pada hari senin yang lalu, ternyata sampai saat ini keputusan tersebut belum dikeluarkan, malahan dibuatkan tim yang bertugas mencari 3 nama dan mengajukannya kepada presiden, silahkan simak berita berikut ini :

Rabu, 23/09/2009 09:58 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
SBY Pilih 5 Anggota Tim Perumus
Luhur Hertanto – detikNews

Jakarta – Presiden SBY membentuk tim khusus untuk merekomendasikan tiga nama calon pelaksan tugas sementara pimpinan KPK. Tim yang terdiri dari 5 orang itu akan bekerja hingga 7 hari ke depan.

“Komposisi tim Menko Polhukam, Menkum HAM, Adnan Buyung Nasution
(Wantimpres), Todung Mulya Lubis (pratisi hukum) dan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (mantan Ketua KPK),” kata Menko Polhukam Widodo AS di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu (23/9/2009).

Sesuai dengan amanah Perpu, tim nantinya akan merekomendasikan tiga nama kandidat pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Tiga nama akan ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai pejabat sementara hingga terpilihnya pejabat definitif.

“Besok tim akan mulai rapat untuk penetapan mekanisme pencarian calon,” sambung Widodo.

(lh/mok)

Tim ini terdiri dari 5 orang yaitu
Menko Polhukam, Widodo
Menkum HAM, Andi Matalayta
Adnan Buyung Nasution(Wantimpres),
Todung Mulya Lubis (pratisi hukum) dan
Taufiequrachman Ruki (mantan Ketua KPK),

Walaupun ada kecurigaan dari banyak kalangan bahwa tim perumus ini hanyalah boneka yang akan dijadikan tameng atas keputusan yang diambil, seperti yang dilasir berita berikut ini …

Rabu, 23/09/2009 15:58 WIB
Plt Pimpinan KPK
Nama Telah Disiapkan, Tim Perumus Hanya Komisi Boneka
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Konon sejumlah nama telah disiapkan untuk menduduki kursi Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika itu benar, tim perumus yang baru saja dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanyalah sebagai tim boneka.

“Sepertinya memang seperti itu, hanya pelobi saja,” kata peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin di kantor Indonesian Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur, Rabu (23/9/2009).

Pendapat itu juga diamini oleh peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho. Menurutnya, tim perumus yang Keppresnya diteken SBY sebelum terbang ke Amerika Serikat itu hanya sebagai aksi ‘buang badan’ SBY.

“Jelas ini buang badan, tapi kita berharap, tim perumus jangan sampai hanya dijadikan tameng atau boneka saja,” kata Eryanto.

Sebelumnya diberitakan, lima anggota tim perumus telah diminta oleh SBY. Mereka adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Kelima anggota tim perumus akan menggelar rapat perdana pada Kamis 24 September. Nama-nama yang mereka rekomendasikan akan diajukan ke meja SBY pada 1 Oktober mendatang. Kemudian SBY akan melantiknya pada 2 Oktober.

(ken/mok)

Tetapi berdasarkan dialog dengan Ayahanda yang memiliki nama belakang dari blog ini (Mardinsyah….), kelima tokoh ini tidak akan sembrono untuk mengambil keputusan dan mereka tentu saja tidak mau dicatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini sebagai tokoh yang dijadikan boneka untuk menghancurkan perberantasan korupsi dinegeri ini.

Zaman ini sangat jauh berbeda dengan zaman orde baru, manipulasi dan konspirasi tidak dapat dilakukan dengan mudah, apalagi sudah banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menyoroti pemerintah selama 24 jam sehari tujuh hari seminggu dan 52 minggu setahun. Artinya tak sedetikpun sorotan itu akan lepas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah. simak saja berita berikut ini…

Rabu, 23/09/2009 15:59 WIB
Perpu Plt Pimpinan KPK
ICW Awasi Tim Perumus Plt Pimpinan KPK
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Pembentukan tim perumus tidak melunakkan penolakan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap rencana penunjukan langsung pelaksana tugas sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi secara ketat proses rekrutmen yang berlangsung sepekan ke depan.

“Proses ini tetap perlu diawasi, jangan hanya menyodorkan nama-nama tapi juga memberikan solusi dan ide atas masalah utama KPK,” kata Febri Diansyah, peneliti hukum ICW, di Kantor ICW Jl Kalibata Timur, Jakarta, Rabu (23/9/2009).

Salah satu yang ICW khawatirkan adalah tim perumus yang terdiri dari Menko Polhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Mattalata, Ketua TII Todung Mulya Lubis, mantan ketua KPK Taufiqurrahman Ruki dan anggota Wantimores Adnan Buyung Nasution itu sebenarnya hanya tameng bagi pemerintah. Lebih parah lagi bila tim malah dijadikan boneka.

“Mereka harus tetap mempertahankan independensi KPK!,” tegas Febri.
(lh/mad)

Adnan Buyung yang merupakan tokoh yang terkenal memiliki komitmen yang tinggi bagi penegakan hokum dinegeri ini, tentu saja tidak mau dijadikan tameng untuk pengkebirian KPK. Lihat saja komentarnya berikut ini .

Rabu, 23/09/2009 16:23 WIB
Masuk Tim Perumus, Adnan Buyung Siap Jadi Filter
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Meski menolak penerbitan Perpu Plt Pimpinan Sementara KPK, namun Adnan Buyung Nasution bersedia masuk dalam tim perumus. Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) ini, pembentukan tim perumus merupakan solusi terbaik.

“Penunjukan tim ini satu-satunya jalan terbaik karena Perpu Plt Pimpinan Sementara KPK sudah terlanjur ditandatangani,” ujar Buyung kepada wartawan yang menghubunginya melalui telepon, Rabu (23/9/2009).

Sedari awal dia sudah memperkirakan bahwa langkah hukum dan administrasi yang Presiden SBY ambil untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK tersebut bakal berbuntut polemik keras dan mengundang kecurigaan. Di dalam kaitan tersebut, praktisi hukum senior ini mengaku sebagai salah satu orang yang menentang penunjukan langsung.

“Maka yang bisa dilakukan adalah menjadi filter bagi perpu. Pembentukan tim ini sesuai usulan saya ke Presiden karena sudah terlanjur keluar perpu-nya,” papar Buyung tentang alasannya kesediannya menerima tugas sebagai anggota tim perumus.

(lh/mad)

Todung Mulya Lubis juga merupakan tokoh yang memiliki komitmen yang tinggi bagi penegakan hukum dinegeri ini, tentu saja beliau tidak akan mau menerima tanggung jawab ini, jika hanya akan dijadikan sebagai boneka bagi keputusan yang sudah diambil. tentu saja Todung tidak akan mau mempertaruhkan nama baik yang sudah dimilikinya , dan dijadikan sebagai boneka atau orang-orangan sawah yang akan menjadi alat penumpul pedang hukum pemberantasan korupsi.

Rabu, 23/09/2009 12:18 WIB
Tim Perumus Plt Pimpinan KPK
Todung: Saya Menerima Tugas Itu
Ken Yunita – detikNews

Jakarta – Nama Todung Mulya Lubis masuk dalam tim perumus Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengacara senior itu pun siap menjadi tim yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya dihubungi Mensesneg Hatta Rajasa semalam. Dan saya sudah menerimanya,” kata Todung saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/9/2009).

Todung mengatakan, dirinya setuju masuk dalam tim perumus karena kondisi KPK yang memang membutuhkan pimpinan sementara. “Ini kan hanya pimpinan sementara, kalau nunggu pemilihan sesuai UU KPK kan membutuhkan waktu lama,” katanya.

Menurut Todung, kelima anggota tim perumus akan bertemu dan berdiskusi pertama kali pada Kamis 24 September. Namun Todung mengaku telah berbicara dengan Adnan Buyung Nasution.

“Saya sudah berdiskusi beberapa hal dengan Bang Buyung, kita akan ketemu besok,” kata Todung.

Todung masuk dalam jajaran tim perumus bersama Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki.

Kelima anggota tim tersebut akan bekerja selama 7 minggu. 1 Oktober mendatang tim harus sudah melapor kepada Presiden SBY dan 2 Oktober, ketiga nama tersebut sudah dilantik.

(ken/mad)

sebagai salah satu alumni dari KPK, Taufiequrrachman Ruki, tentu saja tidak menginginkan lembaga yang dibangga-banggakan ini menjadi sebuah lembaga yang kehilangan kepercayaan rakyat atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi dinegara ini. walaupun harus diakui bahwa gerakan KPK lebih mantap dan terlihat berani dibawah kepemimpinan Antasari, tetap saja Taufiequrrachamn Ruki tidak akan mau lembaga ini menjadi lembek dan lemah. tentu itulah motivasi utama beliau mau menerima tanggung jawab ini.

Rabu, 23/09/2009 15:14 WIB
Tim Perumus Plt KPK
Ruki: Saya Wajib Bantu Pemerintah
Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menerima tugas sebagai tim perumus Plt Pimpinan KPK. Tawaran tersebut ia terima atas dasar kewajiban sebagai warga negara.

“Sebagai warga negara, saya wajib membantu pemerintah,” kata Ruki saat dihubungi lewat telepon, Rabu (23/9/2009).

Surat keputusan penunjukan dirinya sudah diterima siang ini. Dalam surat tersebut, tercantum tugas Ruki untuk memberikan rekomendasi nama-nama yang berhak diajukan sebagai pimpinan sementara KPK pada Presiden.

“Tugas saya hanya mencari Warga Negara Indonesia yang kredibel untuk jadi Plt pimpinan KPK,” tegasnya.

Namun Ruki enggan menjawab saat ditanya siapa saja orang yang akan direkomendasikan. Ia perlu melakukan penelusuran terlebih dahulu. “Nanti saja, saya perlu kroscek dulu,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengeluarkan keputusan untuk menunjuk 5 orang sebagai perumus calon Plt sementara KPK. Mereka adalah Ruki, Anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution, Menkopolhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Matalatta, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

(mad/mok)

sudah ada beberapa nama yang beredar yang mungkin dimaksudkan sebagai keputusan yang sudah ditetapkan oleh SBY tetapi akan diketuk palukan oleh tim perumus ini, ketiga nama itu berasal dari pimpinan KPK sebelumnya yaitu

Rabu, 23/09/2009 15:52 WIB
Sejumlah Nama Mencuat Jadi Plt Pimpinan KPK
Moksa Hutasoit – detikNews

Jakarta – Siapa nama-nama yang bakal ditunjuk Presiden SBY sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih rahasia. Namun setidaknya ada beberapa nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat posisi tersebut.

Sumber detikcom di Istana menyebut, ada empat nama yang dijadikan calon kuat posisi tersebut. Sebagian besar dari mereka berasal dari mantan pimpinan KPK jilid I seperti, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas dan Sjahruddin Rasul.

“Posisi Erry dan Tumpak cukup kuat,” terang sumber tersebut saat ditemui detikcom, Rabu (23/9/2009).

Hal ini sesuai dengan tuntutan sebagian kalangan yang menginginkan para mantan pimpinan KPK dipilih oleh SBY. Jika tidak, kerahasiaan perkara di proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di KPK menjadi terancam.

Namun belum ada kepastian apakah nama itu 100 persen akan dipilih oleh SBY 2 Oktober mendatang. Pasalnya, ada beberapa hal yang masih perlu dibicarakan.

“Belum deal di antara mereka, masih ada yang harus disepakati lagi,” lanjutnya.

Nama mantan Jaksa Agung Marsilam Simanjuntak, Menko Polhukam Widodo AS, anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution dan Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki juga sempat masuk ke dalam nominasi. Namun ada beberapa hal yang membuat nama-nama itu terpental keluar.

Satu nama lagi yang mencuat disebut-sebut berasal dari mantan calon pimpinan KPK terdahalu.

(mok/ken)

Tetapi kemungkinan besar ketiga nama ini tidak akan masuk kedalam daftar nama yang akan diajukan oleh tim perumus ini. selain menghindari anggapan bahwa memang keputusan yang diambil tim perumus ini hanyalah pengetuk palu bagi keputusan SBY, memilih orang yang sudah pernah menduduki posisi pimpinan KPK dimana suasana dan nuasannya berbeda dengan waktu mereka menduduki jabatan itu dahulu, akan menyebabkan lembaga ini akan Set back kepada kondisi sebelumnya, sehingga kemajuan-kemajuan yang diperoleh dalam perjalanan lembaga ini untuk memberantas korupsi akan mengalami kemunduran, yang tentu saja akan merusak citra sebagai satu-satunya lembaga hukum dinegeri ini yang masih dapat dipercaya dapat menegakkan hukum setegak-tegaknya, karena rakyat belum percaya dengan Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman yang diduga masih sering terjadinya mafia peradilan dan memperjual belikan hukum. Apalagi secara tegas Adnan Buyung sudah menegaskan bahwa sebaiknya jangan orang lama

Rabu, 23/09/2009 17:02 WIB
Plt Pimpinan KPK
Adnan Buyung: Kalau Bisa Jangan Orang Lama
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Kriteria paling utama bagi pejabat pelaksana tugas pimpinan sementara KPK adalah tegas, terbuka dan berani. Masih banyak tokoh lain yang memenuhi kriteria tersebut dan bukan hanya pimpinan KPK periode awal.

“Kalau bisa jangan (pimpinan) yang lama, masih banyak orang lain,” kata Adnan Buyung Nasution kepada wartawan yang menghubunginya melalui telepon, Rabu (23/9/2009).

Praktisi hukum yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menegaskan kepribadian yang tegas, berani dan terbuka serta rekam jejak yang bersih merupakan bahan pertimbangan utama bagi tim perumus merekomendasikan nama kandidat kepada Presiden SBY. Tidak menjadi masalah dari lembaga mana kandidat tersebut nanti berasal.

“Tapi yang dipilih nanti bukan antek-antek penguasa atau pengusahan koruptor, karena nanti akan buruk kualitas pemberantasan korupsi,” jelas Buyung yang baru siang ini menerima kepres penunjukan dirinya sebagai anggota tim perumus.

(lh/mad)

Selain ketiga nama dari mantan pimpinan KPK diperiode sebelumnya, tokoh-tokoh yang tidak mungkin dan tidak akan dijadikan pimpinan KPK pengganti ini adalah tokoh yang berasal dari lembaga kepolisian dan Kejaksanaan. jika memilih atau mengajukan tokoh dari kedua lembaga tersebut, sama saja dengan bunuh diri… citra KPK akan hancur…

Rabu, 23/09/2009 15:16 WIB
Plt Pimpinan KPK
Tiga Nama Dilarang dari Unsur Polisi dan Jaksa Aktif
Aprizal Rahmatullah – detikNews

Jakarta – Penunjukkan langsung Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah tak terbendung. Namun tiga nama yang bakal ditunjuk tim perumus dilarang dari unsur polisi dan kejaksaan yang masih aktif.

“Jangan memasukkan pejabat aktif dari polisi dan kejaksaan,” kata peneliti hukum Indonesian corruption Watch (ICW) Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2009).

Selain itu, sosok yang akan duduk di kursi Plt Pimpinan KPK juga tidak boleh dari pengacara yang pernah membela kasus korupsi. “KPK juga tidak boleh disusupi pihak yang punya kepentingan politik tertentu,” kata Febri.

Tak kalah penting dari ketiga syarat tersebut, kata Febri, sosok Plt Pimpinan KPK tidak boleh memiliki hubungan khusus dengan Presiden. Selain itu, mereka harus memenuhi syarat pimpinan KPK seperti yang tercantum dalam UU KPK.

“Harus memiliki integritas tinggi, jujur dan memiliki kekayaan yang pantas jika dibandingkan dengan penghasilan,” kata Febri.

Tiga Plt Pimpinan KPK akan dipilih oleh tim perumus dalam waktu 7 hari ke depan. 1 Oktober mendatang, tim harus sudah menyetor nama ke meja SBY. 2 Oktober, nama-nama itu langsung dilantik.

(ken/mok)

kalau menurut salah satu anggota tim khusus ini kriteria yang cocok adalah ..

Rabu, 23/09/2009 15:32 WIB
Ruki Usulkan Plt Pimpinan KPK dari Kalangan Hukum
Rachmadin Ismail – detikNews

Jakarta – Nama-nama calon Plt Sementara Pimpinan KPK belum juga diumumkan. Namun, sejumlah kriteria mulai bermunculan. Salah satunya, para calon harus berasal dari kalangan hukum.

“Justru saat ini saya rasa yang paling diperlukan adalah yang berlatar belakang hukum,” kata Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki saat berbincang lewat telepon, Rabu (23/9/2009).

Menurut Ruki, kriteria tersebut diperlukan karena dua pimpinan yang tersisa bukan berasal dari praktisi hukum. Selain itu, beban kerja di KPK juga terbilang cukup berat sehingga perlu ada tambahan pimpinan.

“Dua itu tidak kuorom, dan dengan dua orang tidak akan mampu memikul beban kerja yang dilakukan KPK,” tegasnya.

Namun, Ruki menegaskan, latar belakang hukum bukan satu-satunya kriteria. Ada banyak syarat lain yang harus dipenuhi oleh para 3 Plt pimpinan KPK tersebut.

“Di antaranya harus punya integritas yang tinggi serta mempunyai jiwa manajerial yang baik,” jelasnya.

(mad/mok)

Lantas pertanyaannya siapakah yang layak…..

sebenarnya gak usah repot, tidak perlu mencari kesana kemari… didalam tulisan ini nama-nama itu sudah tercantum. mereka adalah tokoh-tokoh yang berjuang untuk pemberantasan korupsi dinegeri ini… yaitu

1. peneliti hukum Indonesian corruption Watch (ICW) Febri Diansyah

2. peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho

3. peneliti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin

4. peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Eryanto Nugroho.

dengan memilih para tokoh-tokoh LSM ini untuk masuk kedalam lembaga Sakti yang akan memberantas Korupsi, tentu saja citra KPK akan semakin menjulang tinggi. hal ini juga membuktikan kepada dunia, bahwa SBY adalah pemimpin yang sangat bijaksana, yang sangat memiliki komitmen yang tinggi bagi pemberantasan korupsi.

komitmen keempat tokoh ini tentu saja tidak perlu diragukan lagi, track record dari segi keilmuan juga tidak usah dipertanyakan lagi, sepak terjang selama beberapa waktu ini dalam mengamati, dan mendorong pemberantasan korupsi dinegeri ini sudah tidak diragukan lagi.

dengan memilih keempat tokoh ini, juga membuktikan bahwa SBY tidak terlibat dalam rekayasa terstruktur untuk membungkam KPK. yang terjadi hanyalah keinginan segelintir elit dibeberapa lembaga, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh Antasari Azhar.

Dan yang pasti, para elit yang merekayasa ini, beserta para koruptor-koruptor yang akan menjadi calon terdakwa di dalam sidang pengadilan TIPIKOR, yang beberapa waktu lalu sempat tertawa atau tersenyum lebar… akan gigit jari dan mulai merasa miris serta mules…. siap-siap dengan jurus baru untuk menghancurkan KPK….

Insya ALLAH SBY akan menjadi presiden yang AMANAH, dan selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi, kapanpun, siapun pelakunya, dari partai manapun, termasuk kader demokrat sekalipun.. Wong besan aja ikut dipenjara… kenapa yang lain tidak….

Kita sebagai rakyat harus ikut turut serta mendorong agar Pemimpin tetap AMANAH..

Salam Indonesiaku.

3 Tanggapan

  1. Sebelum ada masukan dan kritik, SBY mau langsung menunjuk 3 plt kpk. Oleh karena itu, akhirnya SBY setuju untuk dibentuk Tim-5.
    Sebenarnya, saya secara pribadi tidak setuju dengan Perpu tersebut, karena prosedurnya tidak tepat, tidak sesuai dengan kondisi lembaga negara yang independen layaknya MK, BPK atau BI.
    Jika kita mau menerimanya, maka kita harus was-was juga, dan secara pribadi saya hanya lebih setuju Sdr Febriyansyah dan Teten M.
    Yang lain…kurang…..

    Nusantara,
    nampaknya memang pola pengambilan keputusan SBY turut dipengaruhi oleh dorongan aspirasi yang ada didalam masyarakat. oleh karena itu marilah kita semua rakyat Indonesia memberikan dorongan kepada SBY agar Pemerintahan ini menuju jalan yang AMANAH. jangan sampai SBY didorong-dorong oleh kekuatan Hitam, para koruptor ataupun kepentingan luar negeri…
    oleh karena ini marilah kita dorong….
    penggantian pimpinan KPK melalui perpu dan kepres ini merupakan kesempatan bagi para Aktifis pemberantasan korupsi untuk ikut serta secara aktif untuk memberantas korupsi…
    tidak hanya ngamen dipinggir jalan, tetapi memasuki panggung yang memang disediakan untuk itu….

    Teten Masduki boleh… Febri juga boleh atau boleh juga aktifis lain yang memang selama ini terlihat track recordnya untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi…

    tolong sebarkan.. tuliskan hal ini keseluruh penjuru tanah air… tulis dimilis… tulis di surat pembaca.. tulis di blog dan website….

    Nusantaraku… inilah saatnya kau beraksi….

    salam Indonesiaku

  2. Tapi perlu catatan Mas Defri..
    Sdr Febriyansyaha, Teten dan rekan-rekan LSM seperti tidak tertarik dengan jabatan itu.
    Mengapa?
    Karena jika mereka menerima tawaran itu, maka mereka menjadi setuju pada Perpu yang menjadikan KPK dibawah Presiden dalam hal pemilihan calon pemimpin sementara. Padahal, amanat reformasi tidak seperti itu.

    Nusantaraku…
    kadang perjuangan tidak melalui jalan yang seharusnya… masuk kedalam lembaga yang dapat langsung memberantas korupsi adalah cara yang paling tepat… untuk turut aktif memberantas korupsi…

    kalau nusantara punya kontak langsung dengan para aktifis.. tolong sampaikan salam saya…. daripada posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang pro pada koruptor… dan ICW hanya akan berteriak-teriak dipinggir jalan….

    inilah saatnya….
    kalau memang takut tidak amanah… ambil tugas dan tanggung jawabnya…. jangan terima gaji dan fasilitasnya… silahkan disumbangkan kepada ICW…. gaji dan fasilitas itu bukanlah dari pemerintah atau negara… melainkan dari rakyat yang dipungut dari pajak dan lain-lain….

    kalau Teten Masduki dan Febriyansyah menolak atau tidak mau menerima… berarti keduanya akan kehilangan kredibilitas… dan akan berhadapan dengan rakyat Indonesia…. dan saya adalah orang yang paling depan yang akan berhadapan dengan mereka..

    salam Indonesia

  3. Yah…saya mengerti pola pikir Mas Defri.
    Memang ada dua aspek, apakah kita mengikuti prosedur yang keliru untuk mengambil kesempatan baik, atau tetap mengusungkan ‘idealisme’.
    Jika setuju dengan Perpu tersebut, saya mengharapkan hanya salah satu anggota LSM yang ikut, mungkin Pak Teten saja, biar Mas Febri tetap berada di ICW sebagai pengontrol.
    Lalu, yang lain (pengganti Bibid, unsur Polisi) adalah Pak Herman SS (mantan kapolda Jatim) yang lebih berani. Yang lain mungkin pak Sutjiptadi (mantan Kapolda Riau) yang dimutasi karena berani ‘mengertak’ MS Kaban dan Gub. Riau Rusli Zainal.
    Sedangkan pengganti Antasari (unsur kejaksaan), lebih baik dari kalangan profesional. Saya tidak tahu siapa yang cocok.

    Nusantaraku…
    terima kasih atas dukungannya… mari kita ajukan nama-nama yang pantas untuk menerima beban tanggung jawab ini….
    jangan sampai… tokoh backing koruptor yang maju…

    salam Indonesiaku


Tidak ada komentar: