Jumat, 13 Maret 2009

PSI Jagokan Yudhoyono, Kalla, Akbar dan Rahardjo

Jumat, 13 Maret 2009

Jakarta- Partai Sarikat Indonesia (PSI) mengusung empat nama calon presiden (Capres) untuk Pilpres 2009 yang dijaring dari usulan berbagai daerah dan aspirasi internal partai ini.

Keempat nama itu tiga berasal dari kalangan eksternal yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung. Satu nama dari kalangan internal adalah Ketua Umum DPP PSI Rahardjo Tjakraningrat.

"Ada empat nama yang diusulkan dari bawah. Tidak ada nama lain," kata Rahardjo dalam jumpa pers di kantor DPP PSI Jl Kemang Timur Raya, Jakarta Selatan, Jumat (13/3)
Untuk mengerucutkan empat nama ini menjadi calon presiden tunggal PSI, lanjut Rahardjo, selanjutnya akan ditetapkan dalam Rapimnas PSI yang akan diselenggarakan setelah Pemilu Legislatif 9 April.

"Siapa calon tunggal PSI dari empat nama ini akan ditetapkan dalam Rapimnas," sambungnya.
Ketika ditanya mengapa PSI hanya menyebut tiga nama eksternal bukan memperbanyak nama Capres seperti yang dilakukan partai-partai lain, Rahardjo yang didampingi Sekjen Ir Nazir Muchamad, menyebut bahwa mereka memang sungguh-sungguh dalam proses penjaringan ini, dan bukan menjadikan ajang Pilpres nanti sebagai ajang coba-coba.
Meski begitu, lanjut Rahardjo, bukan berarti PSI menutup mata atas perkembangan situasi secara nasional yang ada. "Semua tentunya masih tergantung pada perkembangan situasi nasional. Bisa saja misalnya muncul nama lain. Tapi yang ada sekarang hanya tiga nama dari eksternal dan satu dari internal."
Dikatakan, PSI juga akan mengadakan komunikasi politik dengan partai peserta Pemilu lainnya untuk kemudian mengusung nama pasangan Capres dan Cawapres dalam menghadapi Pilpres pada Juli 2009 nanti.
Pada bagian lain menyinggung ketentuan parliamentary threshold (PT) pada Pemilu Legislatif nanti, Rahardjo menegaskan bahwa jika ketentuan itu tetap diberlakukan maka yang mendapat untung adalah partai-partai besar, yang "merampok" suara partai-partai kecil yang tak memenuhi ketentuan 2,5 persen.
Jumlahnya pun potensinya sangat besar. Bayangkan, kata Rahardjo, jika ada 20 partai dikalikan 2 persen, jumlah suara yang dirampok itu sudah mencapai 40 persen.
"Ini diskriminasi dan perampokan, sebab suara rakyat yang tadinya memilih kita dipaksa menjadi memilih partai lain," tegas dia.
Ia kemudian menyerukan agar semua pihak memberikan perhatian pada persoalan ini karena terkait suara rakyat yang harusnya dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar demokrasi sejati. (pelita)

Tidak ada komentar: