Kamis, 18 Desember 2008

hati-hati, perubahan undang-undang tipikor menguntungkan kader orde baru

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa ini dari masa orde lama, yang terus mengalami penyempurnaan. Proses penyempurnaan tersebut didasari oleh pemikiran bahwa undang-undang yang ada masih dirasakan kurang efektif dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dibawah ini, yang dikutip dari tesis yang disusun oleh Prambudi Rahardjo, yang disusun untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu hukum Program pasca sarjana Magister ilmu hukum, Sekolah tinggi ilmu hukum “Iblam” Jakarta tahun 2007. Yang isinya sebagai berikut :

1. Konsiderans Prt/Perpu/013/1958

Ø Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya baik koperasi, wakaf, maupun yang lainnya yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan berupa aturan pidana, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut perbuatan korupsi.

Ø Bahwa dalam hubungan pemberantasan perbuatan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud di atas, perlu diadakan pula peraturan yang memungkinkan penyitaan dan perampasan harta benda yang kurang/tidak terang siapa pemilik atau yang dicurigai cara memperolehnya.

2. Konsiderans Undang-undang nomor 24 PRp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Ø Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat, bank, korporasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si petindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu disebut tindakan pidana korupsi.

3. Konsiderans Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ø Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,

Ø Bahwa Undang-undang nomor 24 Prp tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

4. Konsiderans undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi butir c

Ø Bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi.

5. Konsiderans Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi butir a dan b

Ø Bahwa tindak pindaha korupsi yang selam ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa

Ø Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara asli dalam memberantas tindak pidana korups, perlu diadakan perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini di DPR sedang dilakukan penyusunan perubahan undang-undang tindak pidana korupsi. Seperti sudah menjadi rahasia umum, bahwa DPR periode 2004 s/d 2009 telah beberapa kali menetapkan undang-undang yang tidak mencerminkan prinsip keadilan, dan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk reformasi, seperti undang-undang partai politik, uu pemilu, uu pilpres, uu minerba, dan uu Makamah Agung. Dikhawatirkan undang-undang Tipikor yang sedang dalam penggodokan di DPR ini akan menumpulkan Pisau pemberantasan korupsi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemamtauan secara intensif terhadap hasil perubahan undang-undang tipikor tersebut. Kondisi ini memang berbeda dengan perubahan yang pernah dilakukan pada tahun 1999 dan 2001, dimana saat itu efforia reformasi sedang tinggi-tingginya, dan para anggota DPR saat itu juga didominasi oleh kekuatan anti orde baru, yang menginginkan pemberantasan korupsi di semua lini kehidupan.

Kalau memang hasilnya tidak mencerminkan keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, masyarakat dapat melakukan uji undang-undang tersebut ke makamah konstitusi. Terutama pasal-pasal yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil ini rakyat indonesia yang akan menggunakan Hak pilihnya pada pemilu 2009 bisa menjadikan tindak-tanduk anggota DPR pada periode ini yang tidak aspiratif terhadap gerakkan reformasi. Rakyat harus teliti dalam memilih partai-partai yang mengajukan calon anggota DPR, karena sikap dari anggota DPR tersebut tidak terlepas dari ketentuan ataupun perjuangan partai yang menaunginya. Jika Partai-partai reinkarnasi kekuatan orde baru kembali memenangkan pemilu 2009 seperti hasil pemilu 2004, maka tidak dapat dihindari lagi, perjalanan bangsa ini, akan kembali terperangkap dalam gaya kepemerintahan orde baru. Pemberantasan korupsi akan sulit dilakukan, karena undang-undang yang akan dihasilkan oleh DPR tidak mendukung proses reformasi, penjegalan terhadap pemberantasan korupsi akan dilakukan secara konstitusional dengan membuat undang-undang yang menyusahkan proses penegakkan hukum yang adil.

Oleh karena itu rakyat harus lebih teliti lagi dalam memilih partai, maupun presiden dan wakil presiden. Khusus untuk undang-undang pilpres, saat ini sedang dilakukan uji undang-undang tersebut di Makamah konstitusi, yang diajukan oleh beberapa partai. Semoga saja hasil sidang makamah konstitusi tersebut segera dapat diputusan dengan memberi kesempatan kepada para kader bangsa yang bukan berasal dari kader-kader orde baru untuk mendapatkan kesempatan untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan tentu saja dengan harapan tokoh ini dapat memenangkan pemilihan presiden 2009. Hal ini seperti kemunculan Barack obama di Amerika Serikat, dimana seorang berkulit hitam lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Amerika, karena sudah hilangnya kepercayaan publik terhadap partai pendukung Bush, yang sering mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak pada rakyatnya.

Semoga fenomena yang terjadi di Amerika serikat dapat terjadi di negeri ini, dimana rakyat sudah bosan dengan argumentasi-argumentasi yang seakan-akan berpihak kepada rakyat, dan bersikap menegakkan hukum dengan asas keadilan, tetapi pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan lebih bersifat politis dan mendahulukan kepentingan penyelamatan kekuasan orde baru.

Mari kita bersama-sama berdoa kepada TUHAN YANG MAHA KUASA, yang memiliki KEKUASAAN yang tertinggi melebihi Kekuasaan apapun didunia ini, sekaligus melakukan usaha-usaha untuk berjuang untuk menegakkan kebenaran yang hakiki.

Tidak ada komentar: