Minggu, 30 November 2008

Pemberantasan korupsi 32 tahun pemerintahan Soeharto

Kekayaan bangsa ini sudah habis ditelan oleh para koruptor dimasa 32 tahun pemerintahaan orde baru. Sumber daya alam berupa tambang minyak bumi sudah tinggal sedikit, tambang batu bara sudah banyak dikuasai asing, free port dikuasai juga oleh bangsa asing. tentu saja para koruptor mendapatkan upeti dari perlakuan istimewa yang diperoleh pihak asing tersebut.


Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini hanyalah asesoris hukum untuk menambah cantiknya negeri ini, belumlah menjadi sarana untuk menegakkan keadilan. asas bahwa hukum tidak berlaku surut dijadikan alasan agar korupsi yang pernah terjadi dijaman Soeharto tidak bisa di utak atik. pada hal dalam kasus Bom Bali, Amrozi dkk. hukum berlaku surut dapat diberlakukan dan para syuhada tersebut sudah menjalani hukuman mati.


Kenapa untuk korupsi hal itu tidak bisa diperlakukan ?


hal ini sebenarnya dapat dilihat dengan kasat mata. kita mengetahui bahwa pemerintahaan yang berdiri sekarang, walaupun katanya merupakan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi kalau melihat partai yang berkuasa masihlah kelanjutan dari periode pemerintahan Soeharto. Soeharto yang telah 32 tahun memerintah dan berkuasa tentu saja sudah melahirkan beratus-ratus, ribuan atau bahkan jutaan kader yang setia kepada beliau. baik secara ideologi ataupun secara personal.


dan tidak dapat ditolak juga bahwa SBY dan JK termasuk kedalam kader Soeharto. SBY yang berasal dari tentara tentu saja merupakan kader utama bagi Soeharto. seperti diketahui, pada zaman ke emasannya Soeharto membentuk tiga pilar utama dari kekuasaannya yaitu jalur A (ABRI), B (Birokrasi) dan G ( Golkar). dan Jk yang merupakan kader Golongan karya, tentu juga salah satu kader Soeharto terdekat.


Belum lagi para kader Soeharto lainnya yang masih bercokol di Birokrasi pemerintahan, kejaksaan, kehakiman, Makamah Agung, DPR dan lembaga lainnya. saking banyaknya para kader ini tentu saja tidak mau kasus hukum korupsi yang terjadi di zaman Soeharto diungkapkan, walaupun sang pemimpin sudah tiada, sebenarnya banyak sekali pelaku koruptor pada zaman itu yang masih memiliki, menyimpan dan mengedarkan harta yang berasal dari hasil korupsi maupun kolusi.


Para pengusaha yang menikmati kemudahan dizaman Soeharto, sudah banyak yang melarikan diri, pindah keluar negeri, dan tentu saja seluruh harta tadi ikut dibawa serta. tidak ada usaha untuk mengungkapkan dan menindak mereka. asas hukum yang dipakai bahwa hukum tidak berlaku surut.


padahal kita ketahui.. walaupun perangkat hukumnya belum ada, tetapi kelakuan koruptor sudah jelas melawan hukum dan asas keadilan. di agama manapun, dijamin tidak ada yang menganjurkan untuk melakukan korupsi. dan tidak satu ayatpun di kitab suci yang menyatakan bahwa koruptor itu adalah perbuatan baik. jadi alasan bahwa hukum tidak berlaku surut sebaiknya disingkirkan.


pemberantasan korupsi tidak akan ada artinya selama yang menjadi Jaksa Agung dan Makamah Agung ataupun perangkat hukum yang ada berasal dari kelompok yang sama yaitu para kader Soeharto. selama mereka masih mengangkangi kekuasaan dilembaga-lembaga hukum tersebut jangan harap pemberantasan korupsi akan tuntas.


Contoh yang paling anyar adalah kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Urip, tidak akan dapat dibongkar secara sempurna, karena sangat banyak kepentingan yang bermain disana. hendarman masih harus menyelamatkan orang-orang yang masih termasuk dalam kader birokrasi lama, karena kalau mereka dikorbankan juga dikhawatirkan akan menyanyikan lagu yang tak sedap yang akan berdampak bagi keseluruhan kroni Soeharto. Petinggi kejaksaaan seperti Kemal Yahya Rahman (Mantan Jampidsus), Untung Udji Santosa (ex Jampindum), dan M Salim ( Bekas Direktur penyidikan) hanya mendapat saksi pemberhentian saja, tidak dikenakan dan diusut keterlibatannya dalam kasus Urip.


Ketiga orang tersebut harus segera diusut keterlibatannnya dalam kasus penyuapan, penjualan hukum untuk kepentingan-kepentingan kelompok dan orang-orang tertentu. sebaiknya orang-orang yang memperjual belikan hukum ini harus segera ditindak. dan tentu saja penindakan tidak hanya sampai disitu, ketiganya harus diusut seluruh jual beli hukum yang pernah mereka lakukan dalam rangka penyidikan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi.


Hendarman sebagai Jaksa Agung belakangan ini sering muncul didalam iklan televisi bersama Pakde Rendra dan Om Naga Bonar. yang jadi masalah adalah kenapa ya kedua tokoh budayawan yang memiliki citra bersih mau bersanding dengan Herdarman yang nampaknya masih menjadi sapu yang tidak bersih. hal ini tentu ada alasannya yaitu diharapkan citra hendarman dapat menjadi bersih, dan akhir lembaga kejaksaan juga mendapat citra yang bersih. tetapi sebagai pengagum keduanya, banyak yang berharap agar iklan tersebut dihentikan atau perannya digantikan oleh tokoh koruptor yang sudah didakwa, jadi sekalian kelihatan bahwa yang diucapkan itu adalah bohong belaka.


padahal cara yang paling baik untuk menjadi sapu yang bersih adalah membersihkan seluruh sampai koruptor sampai sebersih-bersihnya. terutama dilingkungan kejaksaan. kalau memang ketiga jaksa tersebut terlibat kasus penyuapan BLBI, kenapa harus terus ditutup-tutupi. sekalipun Hendarman beriklan setiap 3 menit sekali di seluruh televisi yang ada dinegeri ini. tetapi tindakan dan perbuatannya tidak sesuai dengan yang diucapkan dalam iklan tersebut, jangan harap citra kejaksaan akan menjadi baik.


Perbersihan citra hanya bisa dilakukan dengan perbuatan bukan dengan iklan.


kasus BLBI harus segera dituntaskan, lanjutkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan Kroni-kroninya, seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR, kalau ditanya siapa yang termasuk kedalam kroninya Soeharto tentu tidak ada yang ngacung. jadi tinggal dilihat saja siapa-siapa yang mendapatkan kemudahan dengan cara yang tidak benar pada jaman Soeharto, sidik, selidiki dan ungkapkan. dijamin citra kejaksaan dan Hukum di Indonesia bisa kembali menjadi panglima.


Kita sebagai rakyat biasa harus turut serta, mendukung pengungkapan ini, pengungkapan kasus korupsi dari mulai jaman orde baru. agar dananya bisa dijadikan sumber pendapatan negara. kalau terindikasi bahwa penyerahan free port kepada asing ada korupsi disana, bisa dijadikan sebagai dasar untuk menasionalisasikan perusahaan tersebut. termasuk perusahaan tambang lainnya, minyak bumi dan batu bara.


bicarakan hal ini dimana-mana, tulis dimana, ajak semua orang untuk mendiskusikan pemberantasan korupsi, pengungkapan kasus BLBI, jangan diamkan saja. para guru dan dosen, sampaikan kepada siswa anda untuk mendorong pengungkapan kasus korupsi. karena hanya ini yang tersisa bagi kita semua. negeri ini sudah terkuras, para koruptor dan keturunannya masih menikmati harta haram yang mereka rampas dari rakyat ini secara tidak benar.


mari berjuang bersama, bersama kita bisa


Tidak ada komentar: