Selasa, 14 Oktober 2008

Kapitalis Internasional runtuh, Kapitalis Indonesia masih berjaya


Keruntuhan ekonomi Kapitalis di Amerika membuktikan bahwa sistem ideologi tersebut merupakan sistem yang sangat bobrok. sistem kapitalisme yang lebih mendahulukan sistem pasar akan menyebabkan kelompok yang kuat akan menghancurkan kelompok yang lebih lemah.

Krisis Ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, membuktikan bahwa Indonesia yang saat itu, mengikuti saran dari IMF yang merupakan Antek dari Kapitalisme, tenggelam dalam kerusakan ekonomi yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Tapi ternyata bangsa ini belum terlepas dari cengkraman Kapitalisme. masih banyak kapitalis-kapitalis yang bercokol di pucuk pimpinan negara ini. dalam menghadapi kondisi krisis global yang berasal dari pusatnya Kapitalis, Indonesia masih nunut katut dengan ikut serta menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh IMF.

Tulisan dibawah ini salah satu informasi pemimpin Indonesia yang memiliki ideologi kapitalis.

Diam sajakah kita ??
Bagaimana sikap SBY ?
Masihkah kita biarkan kapitalis menguasai Indonesia ini ?






http://www.matabumi.com/berita/nasionalisme-menkeu-sri-mulyani-diragukan

Nasionalisme Menkeu Sri Mulyani Diragukan..



Plt Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati jadi sorotan. Sejumlah ekonom melihat kinerjanya secara kritis. Dunia usaha bahkan mulai sinis terhadapnya. Langkahnya bisa mematikan korporasi-korporasi nasional.

Salah satu kritikan datang dari guru besar Fakultas Ekonomi UI, Sri Edi Swasono. Menantu proklamator Mohammad Hatta ini mengkritik keras bahwa Sri Mulyani dan koleganya di FEUI merupakan ekonom neoliberal.

Sri Mulyani tak membantah tudingan Sri Edi. Dan Senin ini (13/10), Sang Menkeu ngotot mengusulkan untuk membuka perdagangan saham kelompok Bakrie dalam rapat internal bersama Wapres Jusuf Kalla di rumah dinas Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/10). Kecuali JK dan Sri, rapat itu juga dihadiri Menneg BUMN Sofyan Djalil dan Mensesneg Hatta Radjasa.

Para ekonom senior mengatakan, desakan Sri Mulyani agar penghentian sementara (suspend) enam saham Grup Bakrie segera dicabut, dinilai dilatarbelakangi vested interest. Ini akibat ekonomi neoliberal yang diusung Sri Mulyani, yang memihak kapitalisme global.

Dalam pandangan Rizal Ramli PhD, sikap Sri Mulyani jelas tidak mempedulikan dan memprioritaskan penyelamatan aset nasional. Mestinya, sebagai pelaksana otoritas ekonomi dan keuangan, Sri Mulyani memberi perhatian ekstra terhadap aset perusahaan nasional yang kini terimbas krisis keuangan global.

Kritik mantan Menko Ekuin itu terkait dengan upaya Sri Mulyani untuk memaksa pembukaan kembali perdagangan saham korporasi-korporasi nasional, termasuk kelompok Bakrie. Dalam hal ini, jika Menkeu mendesak dan memaksa suspensi saham-saham tersebut dibuka dan dilepas hari ini, besok, atau pekan ini, harganya pasti jatuh dan murah. Saham-saham tersebut akan diborong modal asing atau modal regional ASEAN. Jika itu yang terjadi, habis dan tamatlah kepemilikan grup bisnis bumiputra dan nasional kita. "Tampak sekali Sri Mulyani tidak peduli dengan nasionalisme ekonomi," tegasnya di Jakarta, Senin (13/10).

Padahal, suspensi terhadap saham korporasi nasional, bukan kali ini terjadi. Sebelumnya saham Bank Internasional Indonesia (BII) mengalami hal yang sama. Toh saham BII boleh disuspensi sampai dua bulan sambil menanti aksi korporasi dilakukan oleh kelompok usaha milik Eka Tjipta Wijaya itu.

Lalu, kenapa suspensi saham Grup Bakrie begitu ngotot hendak dibuka Sri Mulyani? Rumors yang berkembang di pasar menyebutkan Menkeu ngotot agar saham itu jatuh lebih dalam lagi. Itu akan menguntungkan pesaingnya, yaitu modal asing dan Grup Medco. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sri Mulyani memiliki hubungan dekat dengan Arifin Panigoro, pemilik Medco dan modal global.

Rizal mengingatkan agar Presiden SBY mau melindungi dan menyelamatkan aset ekonomi nasional menyusul jatuhnya bursa saham. "Sri Mulyani tampak tak suka ada kelas menengah dan borjuasi nasional yang kuat. Dia lebih suka pasar bebas, yang akan membuat kapitalis global menerkam dan mengambil alih pengusaha nasional," ujarnya.

Untungnya, upaya ngotot Sri Mulyani untuk membuka suspensi saham Bakrie itu dimentahkan pada forum rapat internal tersebut. Hingga pembukaan kembali perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (13/10) ini, saham-saham Grup Bakrie masih disuspensi.

Ngototnya Sri Mulyani terhadap pencabutan suspensi saham Grup Bakrie, layak memunculkan tanda tanya. Pasalnya, akhir pekan lalu, pemimpin Grup Bakrie sudah minta otoritas bursa tetap melakukan suspensi karena mereka tengah sibuk melakukan aksi korporasi. Ya, hak seperti yang didapatkan BII saat sedang dipinang Maybank, Malaysia.

Tak pelak, fakta ini kian menguatkan kekecewaan sejumlah ekonom atas kinerja Sri Mulyani. Tak hanya Rizal Ramli, ekonom seperti Iman Sugema, Revrisond Baswir, dan Fadhil Hasan juga merasa kesal atas sikap Sri Mulyani yang tak kreatif dan menghamba ke IMF dan Bank Dunia.

"Bayangkan, sektor riil hancur, kini muncul pukulan berikutnya dengan jatuhnya bursa saham. Ini semua akibat kebijakan Menkeu Sri Mulyani dan Boediono yang neoliberal itu. Sri Mulyani itu Menkeu neolib tulen. Dia tidak lahir dari seorang aktivis pergerakan sehingga dia tak memiliki visi, patriotisme dan spirit nasionalisme ekonomi seperti Hatta, Sjahrir, Ali Sastroamidjojo dan lainnya," kata Rizal.

Menurutnya, Sri Mulyani hanya mengekor mafia Berkeley. Padahal, teknokrat mafia Berkeley, Sumitro Djojohadikusumo, sudah mengakui strategi itu gagal.

Rizal memperingatkan SBY agar kritis dan waspada dengan resep-resep mafia Berkeley dari Sri Mulyani. "Resep itu hanya cocok untuk AS yang memiliki instrumen dan mekanisme sesuai neoliberalisme, tapi tidak untuk Indonesia," tegasnya.

Rizal juga mendesak tim Ekuin Kabinet Indonesia Bersatu untuk mencari solusi kreatif dan rasional dalam menyelamatkan ekonomi nasional. Tidak pada tempatnya tim Ekuin mencurigai dan berprasangka buruk terhadap para ekonom dan media dengan membentuk ‘intelijen represif' untuk menghadapi perbedaan pendapat soal ekonomi nasional yang karut-marut ini. [inilah.com]

Tidak ada komentar: