Minggu, 05 Oktober 2008

Dicari, Kepala Komisi Pemberantasan Kolusi Indonesia

Indonesia harus bangga, dengan dilakukannya Amandemen undang-undang dasar 1945, dibentuklah komisi pemberantasan korupsi yang bertugas menindak dan mengantisipasi perbuatan korupsi yang terjadi dinegara ini. Tidak bisa dipungkiri bangsa pembentukan komisi sakti ini, merupakan benchmarking dari lembaga yang sama yang ada dinegara lain. Walaupun kesaktiannya masih kalah dengan komisi pemberantasan korupsi dinegara lain, tetapi kita patut bangga dengan prestasi yang diukirnya, keberanian pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan lingkaran kekuasaan, Walaupun nampak seperti melambat dan ragu-ragu, secara jujur rakyat Indonesia tetap harus mengacungkan dua jempol ini bagi lembaga yang dipimpin Antasari Azhar.

Pada awal masa reformasi ada jargon yang biasa diusung para pendemo waktu itu, yaitu berantas KKN, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk Korupsi sudah ada KPK, sedangkan untuk Kolusi dan Nepotisme belum ada lembaga yang mengurusinya. Beberapa saat lalu sudah mulai didengung-dengungkan oleh beberapa kelompok masyarakat tertentu bahwa nepotisme bukanlah sesuatu yang buruk. Dalam mata kuliah Sumber Daya Manusiapun, dosen yang bergelar Doktor juga menyatakan bahwa Nepotisme bukanlah sesuatu yang buruk. Sejauh nepotisme yang dilakukan tidak menyangkut kepemerintahan dan perusahaan publik, bisa saja nepotisme menjadi suatu yang baik. Misalnya dalam mengelola usaha, tentu saja pemilik modal lebih bisa mempercayakan perusahaannya kepada orang-orang yang dikenalnya secara baik, apalagi memiliki hubungan keluarga. Tetapi pendapat Akademisi ini ternyata dapat saja diplintir menjadi suatu pembenaran bagi pendapat yang memberikan citra positif bagi nepotisme.

Kolusi masih belum ada yang mengutak-atik, baik untuk diberantas ataupun dibenarkan. Sebaiknya bangsa ini secepatnya melakukan usaha untuk menempatkan kolusi pada posisi yang sebenarnya, yaitu sejajar dengan korupsi. Kolusi kadangkala tidak dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena kolusi bisa saja dilakukan tanpa melibatkan uang sebagai imbalannya, tetapi bisa saja berupa kepentingan. Misalnya usaha untuk menggolkan perpanjangan usia pensiun Hakim Agung menjadi 70 tahun. Mungkin saja ada pertukaran kepentingan yang tidak melibatkan Uang disana. Ataupun kasus-kasus lainnya yang sangat banyak terjadi dinegeri ini.

Bagaimana menurut Anda, Apakah memang diperlukan lembaga khusus yang menangani kasus kolusi ini ?

Tidak ada komentar: