Kamis, 11 September 2008

Dari pada Golput, lebih baik pilih partai kecil.

Agus Condro dipecat dari Partainya, karena melaporkan dirinya menerima uang suap aliran dana BI. Yuddy Chrisnandi mundur dari pencalonan legislatif karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Pucuk Pimpinan Partainya dalam hal penetapan nomor urut. Itulah berita yang terdengar dari 2 partai besar yang ada direpublik ini.

Bukan ingin menghakimi atau menilai partai tertentu yang memiliki kader-kader itu, tetapi hanya sekedar mencoba menelaah dari pandangan awam.

Kasus Agus Condro

Saat ini sidang kasus aliran dana Bank Indonesia yang diberikan kepada anggota DPR mulai terkuak. Agus Condro sebagai salah satu anggota DPR dari Partai PDI perjuangan, mengaku dirinya menerima uang sebesar 500 juta setelah pemilihan Gubernur Bank Indonesia saat itu. Dana itu dinyatakan sebagai tanda terima kasih atau uang suap yang diberikan kepada Anggota DPR agar salah satu calon memenangkan pemilihan.

Agus Condro melaporkan diri ke KPK, dan ditanggapi secara tidak semangat. Sampai saat ini kasusnya belum diungkap kepada publik. KPK pimpinan Antasari Azhar seperti buldoser yang kehabisan Bensin, begitu memasuki ranah kekuasaan. Entah apa yang ditakutkan oleh KPK sehingga tidak mau secara agresif mengungkapkan kasus ini. Hanya merekalah yang tahu. Kita sebagai rakyat biasa hanya bisa menduga-duga… jangan jangan… ada sesuatu diantara mereka.. jangan..jangan ada dusta diantara kita.
Kalau memang KPK tidak berani mengungkapkan kasus ini, mengapa ya ??

Sikap Partai PDI Perjuangan yang langsung melakukan pemecatan Agus condro dari keanggotaan Dewan juga menjadi tanda tanya besar. Partai PDI Perjuangan yang mengslogankan dirinya sebagai partai wong cilik, seharusnya bisa mengejawantahkan slogannya dalam tindakan nyata. Partai Wong cilik, yang membela kepentingan rakyat kecil. Tentu saja partai ini seharusnya membantu pemberantasan korupsi. Hal ini bisa dilakukan dari dalam partai itu sendiri. Jadi kalau ada kader yang mengaku, seharusnya dibantu pengungkapannya, pecat semua kader yang terlibat. Dorong KPK untuk melakukan pengusutan, jangan saling lempar tanggung jawab.

Entah apa yang ada didalam pikiran petinggi Partai ini ? dan apa dampaknya terhadap pandangan para pemilihnya ?

Kasus Yuddy Chrisnandi

Kader Partai Golongan Karya ini, termasuk wakil rakyat yang vokal di DPR ini, dan seringkali memiliki pendapat bertentangan dengan fraksinya. Salah satu pimpinan Partai tersebut menyebutkan bahwa Yuddy memiliki beberapa dosa terhadap Partainya, dan sikapnya yang berbeda dalam pengajuan Hak Angket DPR tentang kenaikan harga BBM merupakan puncak dari perlawanan Yuddy terhadap Partainya. Hal ini bisa dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Yuddy diletakkan di nomor urut bawah dalam pencalonan Anggota DPR, walaupun hal ini dibantah. Dinyatakan bahwa di Partai Golongan karya, penetapan calon anggota DPR sudah dilakukan secara Demokratis dengan mempertimbangkan skoring masing-masing calon yang di nilai oleh suatu tim tertentu. Tetapi dalam wawancara langsung di salah satu televisi nasional beberapa waktu yang lalu, Yuddy mengajukan argumen yang tak terbantahkan, bahwa seharusnya dia bisa mendapatkan nomor urut 1 dari daerah pemilihan Jawa barat VIII, karena mendapatkan rekomendasi dari sekian banyak kepala desa dan pimpinan wilayah Partai Golongan karya di daerah pemilihan tersebut.

Dari 2 kasus diatas kita dapat ambil kesimpulan bahwa pemilihan anggota legislatif, sebenarnya tidaklah mementing sosok kader yang dicalonkan, tetapi partai yang mencalonkannya. Seorang anggota DPR bukanlah mewakili rakyat yang memilihnya tetapi mewakili partai yang mencalonkannya. Setiap keputusan yang diajukan sang legislator, harus mendapatkan restu atau izin dari Pimpinan Partainya. Jika sikapnya berbeda, ancaman pemecatan (Recall) ataupun Penggantian Antar Waktu (PAW) bisa menimpa dirinya.

Sikap-sikap dan pemikiran yang disampaikan didalam sidang-sidang DPR, bukanlah mewakili kepentingan dirinya sendiri melainkan mementingkan kepentingan Partainya.

Oleh karena itu, kalau anda memang peduli, jangan hanya melihat siapa calonnya, tetapi pilihan anda harus mempertimbangankan partai yang menaungi si calon legislator.

Lantas partai yang mana yang harus dipilih ?

1. Perhatikanlah bagaimana sikap partai tersebut terhadap kasus pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan oleh kader partai lain ataupun oleh kadernya sendiri. Kalau sikapnya tidak begitu tegas dalam pemberantasan korupsi, jangan pilih partai tersebut.
2. Kalau Partai tersebut merupakan partai baru yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya, anda bisa melihat tokoh yang diusung partai tersebut atau tokoh-tokok yang menjadi pucuk pimpinannya, apakah tokoh-tokoh tersebut memiliki track record yang baik dalam hal pemberantasan korupsi.
3. Pilihlah partai yang benar-benar tegas dalam menegakkan pemberantasan korupsi.

Lantas kalau anda merasa tidak ada satu partaipun yang dapat menyuarakan kepentingan anda ?

Sebaiknya jangan pilih Golput. Karena kalau anda memilih golput akan membantu kemenangan partai-partai besar yang menutupi kasus-kasus korupsi besar ataupun kasus suap yang melibatkan kader-kadernya. Lebih baik memilih partai kecil, yang mungkin belum anda ketahui sikapnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, setidaknya anda memberikan kesempatan kepada partai kecil tersebut untuk membuktikan diri bahwa partai mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Setidak-tidaknya anda bisa berikhtiar dan berharap bahwa Partai Kecil yang anda pilih bisa menjadi motor untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinegeri ini.

2 komentar:

Anonim mengatakan...

kompleksitas kemajemukan partai ini emang bikin bingung. hampir semua idealisme, visi & misi seragam. semoga saja orang2 pinter tsb mau merealisasikan hal kecil & bermanfaat. misalnya infrastruktur pendidikan di daerah2 terpencil, agar bangsa ini makin cerdas dan merata wawasannya.. ^_^

Gadih Lambah Anti Koruptor mengatakan...

mungkin itu yang ditakutkan, kalo makin banyak orang pintar, maka makin susah ngaturnya...